Tanggapan terhadap Penghentian Operasi PT Sorikmas Mining

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menghentikan sementara semua kegiatan perusahaan pertambangan PT Sorikmas Mining (SM) karena ternyata izin eksplorasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2010 yang lalu (Medanbisnisdailiy.com, 23/3/2011; Analisadaily.com, 28/03/2011). Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa penghentian sementara ini juga sebagai salah satu langkah untuk mengakomodir aspirasi warga sekitar yang menolak kehadiran PT SM. Masih masalah perizinan, berita dengan nada yang mirip sebenarnya pernah dilansir oleh Jakarta Post yang mengutip kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa PT SM tidak memiliki izin Amdal (Thejakartapost.com, 25/112010).

Pertama-tama, tentu saja tulisan ini mengucapkan selamat kepada jajaran Pemkab Madina atas keberanian dan kemauan mereka mengeluarkan keputusan tersebut. Akan tetapi, kita sadar bahwa ucapan selamat kadang-kadang membuat orang sering lupa daratan, karena itu kritik menjadi sangat diperlukan.

Setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari penghentian sementara semua aktivitas PT SM di Madina ini. Pertama, masalah waktu turunnya surat penghentian (15 Maret 2011). Kalau mengacu kepada kedua berita pertama yang dikutip di atas, maka ada tenggang waktu sekitar 5 bulan (hampir setengah tahun), sejak berakhirnya izin eksplorasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki oleh PT SM dengan keluarnya keputusan Pemkab Madina  pada tanggal 15 Maret yang lalu.

Sebuah hal yang sangat disayangkan sebenarnya karena sebuah keputusan yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang hidup di Kabupaten Madina, terutama sekitar area DAS Batang Gadis, dikeluarkan dengan sangat lambat. Pemkab Madina, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada personal di sana, belum bisa bekerja sebagai birokrasi yang efektif dan responsif. Tenggat waktu lima bulan yang mereka butuhkan untuk mengeluarkan surat tersebut berbicara banyak bahwa Pemkab Madina bekerja sangat lamban.

Pelajaran kedua menyangkut alasan. Ada dua alasan yang dikemukan oleh pihak Pemkab seperti yang dikutip dari dua berita di atas. Yaitu alasan administratif berupa izin yang sudah tidak berlaku dan alasan politis untuk mengakomodir aspirasi warga di area sekitar pertambangan. Mari kita lihat satu-persatu kedua alasan ini.

Alasan pertama, permasalahan adminsitratif. Bagi saya, hal ini malah memperburuk citra Pemkab Madina sendiri. Kalaulah Pemkab adalah sebuah birokrasi yang efektif dan responsif, seharusnya mereka tidak perlu waktu hampir setengah tahun untuk menghentikan semua operasi PT SM di Kabupaten Madina. Terlalu lama.

Alasan ini juga sama sekali belum menyentuh substansi keberatan yang banyak disuarakan oleh warga Kabupaten Madina. Dalam spanduk yang dipasang di Kecamatan Ulupungkut misalnya, salah satu poin yang menjadi keberatan warga sama sekali tidak ada hubungannya dengan perihal tertib administrasi. Warga dengan jelas menyatakan bahwa “Nilai ekonomis yang dihasilkan dari pertambangan tidak akan sebanding dengan kerugian akibat kerusakan lingkungan dan bencana industri yang akan ditimbulkan”. Alasan dengan substansi yang sama juga termuat pada surat penolakan/pengusiran terhadap PT SM oleh perwakilan 13 Desa di Kecamatan Ulupungkut yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2011.

Kalau kita bandingkan kedua alasan di atas, alasan Pemkab Madina dan alasan warga Kecamatan Ulupungkut, maka tak ada jalan lain, dengan akal sehat seseorang harus menyimpulkan bahwa alasan yang disampaikan oleh warga lebih visioner daripada alasan yang disampaikan oleh Pemkab Madina. Dikatakan alasan warga lebih visioner karena dalam alasan tersebut terkandung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sama sekali tidak tersentuh dalam argumen yang disampaikan oleh Pemkab Madina yang terpenjara pada tertib administrasi belaka. Kemungkinan yang akan terjadi adalah, kalau PT SM berhasil mendapatkan izin baru, maka surat penghentian operasi perusahaan ini secara otomatis tidak berlaku lagi demi hukum.

Alasan kedua dari Pemkab Madina untuk mangakomodir aspirasi warga, juga setali tiga uang. Kalaulah memang Pemkab mau mengakomodir aspirasi warga, mengapa pula baru sekarang keputusan penghentian aktivitas PT SM dikeluarkan? Sebab, kalau kita merunut sejarah penolakan warga, pada tanggal 10 Mei tahun 2006 (alias sekitar 5 tahun yang lalu), 55 orang tokoh warga Kecamatan Ulupungkut yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, sudah mengeluarkan surat kesepakatan bersama yang isinya menolak kehadiran PT SM.

Dengan fakta seperti di atas, ditambah dengan fenomena pejabat dan birokrasi yang korup di Indonesia, bisa jadi malah penghentian operasi oleh Pemkab Madina ini hanyalah sebuah strategi ekonomi-politik belaka untuk menaikkan daya tawar dengan kedok mengakomodir aspirasi warga. Sebab, dengan adanya penghentian ini, maka sekarang giliran PT SM yang harus melakukan usaha ekstra untuk mendapatkan izin. Dan momen penerbitan izin eksplorasi perusahaan pertambangan adalah salah satu lobang yang sangat rawan korupsi dalam birokrasi kita.

Bagaimana dari sisi PT SM sendiri? Izin yang sudah mati selama hampir setengah tahun menunjukkan bahwa PT SM bukanlah perusahaan yang memiliki niat baik dalam operasinya. Mustahil rasanya pihak manajemen perusahaan tersebut tidak mengetahui izin eksplorasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan mereka sudah berakhir. Artinya, PT SM sebenarnya tidak peduli dengan izin yang sudah tidak aktual. Bagi perusahaan ini tampaknya berlaku semboyan kerjakan dulu, perizinan masalah belakangan.

Dengan demikian, apa yang tertulis dalam website Sihayo Gold Limited, induk perusahaan PT SM pemegang saham dominan di PT SM sebanyak 75%, hanyalah gincu pemanis belaka. Dalam website mereka (http://www.sihayogold.com, sub-bagian corporate social responsibility, diakses pada tanggal 27 maret 2011) tertulis “Sihayo Gold Limited is committed to managing, undertaking and completing its activities and projects with a high level of awareness in a socially and environmentally responsible manner,” [Sihayo Gold Limited berkomitmen untuk mengelola, melakukan dan menyelesaikan aktivitas dan proyeknya dengan tingkat kesadaran yang tinggi dengan cara bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan]. Membaca kalimat di atas di website perusahaan ini, dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan, membuat semua isi website rasanya menjadi hambar.

Dengan demikian, mencermati lagak kedua aktor di atas, Pemkab sebagai representasi negara dan PT SM sebagai representasi kalangan bisnis, maka warga di Kabupaten Madina hendaknya jangan berpuas diri dan menganggap bahwa perjuangan pengusiran PT SM dari Kabupaten Madina sudah mencapai targetnya. Ini hanyalah sebuah momen, yang bolehlah kita sebut sebagai kemenangan kecil karena memang kita membutuhkan kemenangan-kemenangan kecil untuk melepaskan penat-penat dalam perjuangan, yang tampaknya tidak akan berumur panjang.

Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah, rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, dan sebarkan  gagasan pengusiran PT SM secara lebih masif kepada warga Madina. Sembari itu, menuntut representasi akar rumput dalam semua proses pengambilan kebijakan publik menyangkut keberadaan PT SM di Kabupaten Madina bisa menjadi salah satu target antara yang strategis untuk mencegah perpanjangan izin PT SM yang mungkin saja, dengan uangnya, akan dengan mudah mereka dapatkan.

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

3 Balasan ke Tanggapan terhadap Penghentian Operasi PT Sorikmas Mining

  1. secara pribadi sdaya lebih setuju dan memihak kepada pernyataan masyarakat akan PT yang bersangkutan, sebab sampai hari ini PT yang telah beroperasi sekian tahun di kawasan Madina sama sekali tidak menguntungkan kepada masyarakat.malah sebaliknya yang sudah mulai tampak…

  2. seterusnya saya berani ungkapkan bahwa PT S M sudah nyata menipu Pemerintah,mMasyarakatMadina… Bila perlu saya bisa paparkan bukti Penipuan Tsb

  3. Hamsarritonga berkata:

    Kalau menurut pendapat saya pt mas mining harus d hentikan kalau memang merugikan masarakat dan pemerintah madina.saya selaku warga kecamatan bt angkola keberatan kalau memang merugikan masyarakat &pemerintah setempat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s