Anggota DPRDSU,Tiaisah Ritonga : Tinjau Ulang Operasional PT Sorik Mas Mining di Madina

Tuesday 11 May 2010 — admin

MEDAN – Anggota DPRD Sumut Tiaisah Ritonga mengatakan, keberadaan PT Sorik Mas Mining di Kabupaten Mandailing  Natal (Madina) perlu ditinjau ulang. Karena perusahaan penambangan emas itu, lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat bagi masyarakat.

“Kehadiran PT SMM di Madina telah merusak ekosistem lingkungan, karena selama proses eksplorasi mereka tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Malah  menyisakan kerusakan ekosistem yang kasat mata”, kata politisi Partai Demokrat yang baru saja melakukan reses di Madina kepada wartawan di gedung dewan, Senin (11/5).

Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Dapil Sumut 6 meliputi Tapsel, Palas, Paluta, Padangsidimpuan dan Madina itu mengatakan, pihaknya sudah pernah membahas kasus PT SMM ini di komisi.

Bahkan kepada Badan Investasi Sumut sudah dimintakan agar memperlihatkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT SMM, namun sampai kini tak kunjung diserahkan walau sudah dijanjikan akan diserahkan kepada dewan.

Dalam reses kemarin, Tiaisah menerima laporan dari warga Madina yang mengaku resah atas kehadiran PT SMM di daerah itu. Apalagi ternyata dalam operasionalnya, PT SMM  juga melakukan ekplorasi  di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

“Kita minta operasional PT SMM di areal TNBG distop dan operasional/ ekplorasi di luar kawasan TNBG ditinjau ulang. Perusahaan asal Australia itu harus memperhatikan dampak lingkungan”, katanya.

Tiaisah mengatakan, jika operasional PT SMM di TNBG tak dihentikan bukannya tak mungkin bencana alam tinggal menunggu waktu di Madina. Kawasan TNBG adalah kawasan resapan air strategis di Madina yang meliputi luas 386.455 hektare atau sekitar 58,8 persen total luas kabupaten itu.

Kawasan resapan air ini sangat berharga untuk menjaga ketersediaan air bagi 360 ribu warga di seantero kabupaten Madina, sebab mengaliri lebih dari 34.500 hektare sawah, dan 43 ribu hektare perkebunan kopi dan karet rakyat.

”Operasi pertambangan ini jelas akan sangat mengancam kawasan tangkapan air dan penduduk yang bergantung hidupnya pada kelestarian TNBG,” tutur dia.

Informasi diperoleh Tiaisah Ritonga, lahan potensial tambang emas SMM hanya 200 hektar dengan nilai deposit sebanyak 15 ton emas. Namun perusahaan menguasai lahan mencapai 1.000 ha,  termasuk diantaranya malah masuk wilayah TNBG.

Selain itu, laporan dia terima selama beroperasi di Madina enam tahun lebih dengan biaya sekitar US$ 20 juta, perusahaan ini dikabarkan hanya memberikan pemasukan bagi Pemkab Madina sebesar Rp 27 juta setiap tahunnya dengan areal eksplorasi seluas 60 ribu hektar.

“Jumlah tersebut relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan kerusakan alam yang ditimbulkannya. Maka kita mengatakan mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya”, ujar Tiaisah.

Walau Kabupaten Madina membutuhkan sumber PAD guna memacu pembangunan, namun Tiaisah Rtonga mengatakan, tidak mesti mengorbankan kelestarian hutan. Karena sektor pertambangan tidak menjadi satu-satunya suber PAD bagi Madina, malah masih banyak sektor lain yang dapat dilirik seperti sektor wisata, agrobisnis dan lainnya.

PTPN IV

Tiaisah juga menyoroti kinerja PTPN IV di Madina yang berencana membuka areal kebun dengan pola plasma. Sistem yang dibangun PTPN IV dia nilai cenderung merugikan rakyat, karena PTPN malah menyuruh rakyat mencari lahan untuk kebun plasma.

Seperti diketahui, dalam program plasma itu PTPN IV bertindak sebagai penjamin (avalis) dalam penandatanganan akad kredit antara Bank Mandiri dengan Koperasi Unit Desa/KUD (Bangko Jaya, Maju Bersama, Pasar Baru, Setia Abadi) sebagai petani peserta program Kredit Pengembangan Energi Nabati – Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

Pembiayaan eskalasi ini lebih kurang untuk areal kebun plasma seluas 9.000 hektar milik 4.500 Kepala Keluarga (KK) petani plasma di Kabupaten Madina. Namun dalam prakteknya, rakyat justru merasa dirugikan dan juga menimbulkan konplik karena tidak meratanya penduduk yang meanjadi peserta program kebun plasma itu.

Karenanya, dia meminta agar hak-hak rakyat jangan diabaikan, sebab tujuan semula program kebun plasma adalah mensejahterakan rakyat. Jangan karena permainan pihak-pihak tak bertanggungjawab, rakyat Madina  menjadi korban.

Dalam reses di Tapsel,Palas, Paluta, Sidimpuan dan Madina, Tiaisah Ritonga banyak memperoleh laporan dan masukan dari rakyat tentang berbagai hal. Umumnya aspirasi yang disampaikan rakyat, menyangkut inpratruktur jalan yang rusak, sarana pendikan dan pertanian yang perlu segera dibenahi.

“Kita sudah inventarisir mana-mana yang dapat kita perjuangkan sebatas kewenangan yang ada pada kita”, katanya.(Jenderal)

Sumber: www.medansatu.com

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s