Dalam menjalankan aktivitas kampanye pengusiran PT Sorikmas Mining (SM) dari Bumi Mandailing Natal (Madina) di dunia maya, beberapa kali saya berhadapan dengan pertanyaan yang mengandung pertimbangan ekonomi. Kalau tidak ditambang, kan daerah rugi, tidak mendapatkan pemasukan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang benar Pemkab Madina akan mendapatkan pemasukan dari model industri ekstraktif skala besar dan jangka pendek seperti tambang emas, tetapi nilainya lebih kecil dibandingkan dari insentif ekonomi model pembangunan berkelanjutan, jangka panjang dan lintas generasi yang sudah berjalan. Hanya saja insentif dari model ekonomi yang kedua jarang dikalkulasi secara ekonomi. Tulisan ini, dengan demikian, akan membandingkannya.
Memang benar, pertambangan akan memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Madina. Akan tetapi, apakah insentif itu akan sampai juga ke masyarakat Madina, itu adalah persoalan yang berbeda, karena korupsi adalah salah satu permasalahan paling besar yang sedang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Berdasarkan publikasi Transparancy International pada tahun 2009, maka Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 180 negara yang disurvey. Peringkat 180 adalah negara yang dipersepsikan paling korup sedangkan peringkat pertama adalah negara yang dipersepsikan paling tidak korup.
Dalam konteks pertambangan emas PT SM di Kabupaten Madina ini, maka permasalahan korupsi ini juga perlu menjadi perhatian untuk melihat siapa yang untung dan siapa yang buntung dengan akan adanya tambang emas ini.
Dalam tradisi industri ekstraktif skala besar dan jangka pendek seperti pertambangan, maka biasanya, selain perusahaan, yang mendapatkan keuntungan adalah para elit masyarakat. Elit dalam hal ini bisa didefinisikan banyak hal. Mulai dari pegawai pemerintahan kabupaten, para pemimpin seperti Kepala Desa dan pemimpin organisasi, para broker yang dengan jeli melihat kesempatan, dan tentu saja segelintir orang yang, karena dinilai memiliki “kualifikasi yang dianggap mencukupi”, menjadi pekerja perusahaan. Sementara kalangan rakyat kebanyakan, berbanding terbalik dengan nasib mereka yang paling dirugikan, biasanya akan menjadi kelompok terakhir yang mendapatkan uang dari tambang. Bagaimana hal ini dapat terjadi?
Dalam bisnis pertambangan, maka uang mengalir dari atas ke bawah. Dimulai dari perusahaan, masuk ke kas daerah, baru kemudian turun ke masyarakat melalui berbagai bentuk pembangunan. Dalam perjalanannya, seringkali di tiap level transaksi sejumlah uang ini ‘menguap’. Sehingga ketika akan turun ke bawah uang sudah sedemikian kecil. Atau kalau tidak ada gerakan dari bawah, maka uang ini tidak akan turun. Maka dalam hal ini tentu saja yang mendapatkan keuntungan adalah para pejabat publik. Dalam dunia pertambangan, sogok-menyogok tampaknya adalah hal yang lazim dilakukan.
Pihak kedua yang akan memperoleh keuntungan adalah para elit masyarakat seperti Kepala Desa, pemimpin organisasi, dan para broker. Kepala desa dan pemimpin organisasi biasanya akan mendapatkan uang karena mereka memiliki massa. Kekuatan massa adalah hal yang riil yang sangat ditakuti oleh perusahaan pertambangan. Para pemimpin ini biasanya dirayu sedemikian rupa agar “menjual” massanya untuk kepentingan pribadi. Contoh kasus seperti ini banyak terjadi, sebut saja misalnya bagaimana para elit masyarakat korban Lumpur Lapindo mendapatkan keuntungan dari proses jual-beli tanah dengan PT Lapindo Brantas Inc., atau juga gejala munculnya istilah”Kiyai Migas” di Pulau Madura. Broker biasanya berfungsi menjadi perantara pihak perusahaan dengan pihak yang ingin didekati oleh perusahaan.
Pihak ketiga, segelintir pekerja yang dengan “kualifikasi yang dianggap mencukupi” untuk menjadi pekerja tambang. Para pekerja berskill tinggi seperti geologist adalah profesional yang akan berada dimana uang ada. Sementara orang-orang lokal yang direkrut hanya sedikit jumlahnya. Dalam sebuah kesempatan, Leohara Situmeang, salah satu pegawai PT SM yang mengurusi permasalahan community development, menyatakan bahwa PT SM mempekerjakan sebanyak 200-an orang tenaga kerja lokal (Eksposnews.com; 10/07/2010). Jumlah ini sangat kecil mengingat penduduk Madina memiliki jumlah sebanyak 413.750 jiwa (wikipedia.com). Dengan kata lain, tenaga kerja yang diserap oleh PT SM tidak sampai 0,5 %.
Bagaimana perbandingan insentif ekonominya? Berdasarkan data yang dirilis oleh LSM Bitra Indonesia pada bulan Juli tahun ini, maka diketahui bahwa nilai ekonomi yang akan diperoleh dari model industri pertambangan ekstraktif skala besar berjangka pendek di area Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) hanyalah bernilai sebesar Rp. 121,3 milyar per tahun.
Sementara itu, akumulasi keuntungan jasa lingkungan dengan model berkelanjutan, jangka panjang, dan lintas generasi yang melingkupi sektor seperti pemanfaat hasil hutan non-kayu (karet, rotan, kopi, kayu manis, sarang burung walet, aren dan durian), potensi ekowisata, daerah aliran sungai, simpanan karbon, dan keanekaragaman hayati, didapatkan angka sebesar Rp. 265,5 milyar per tahun, atau lebih dari dua kali lipat dari insentif yang diperoleh melalui industri ekstraktif seperti pertambangan emas.
Kalau nilai ekonomi hutan di Madina yang juga berfungsi sebagai pencegah banjir, erosi, dan tanah longsor dimasukkan, maka secara total dalam jangka waktu 25 tahun Pemkab Madina menghemat sebanyak Rp. 225 milyar. Karena apabila hutan sudah dibabat, maka otomatis Pemkab harus mengeluarkan biaya untuk pemulihan bencana ini. Di bidang tenaga kerja, Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis menjamin ketersediaan pasokan air untuk berbagai sektor kehidupan bagi 413.000 jiwa yang hidup di 386 desa pada 23 kecamatan di Kabupaten Madina.
Pertanyaannya, kalaulah industri berkelanjutan, jangka panjang dan lintas generasi lebih menguntungkan, mengapa Pemkab Madina memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi bagi PT SM? Alasannya gampang ditebak. Karena dalam industri ekstraktif uang mengalir dari atas ke bawah, maka para elit memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai macam cara seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sementara, dalam industri berkelanjutan, jangka panjang dan lintas generasi, uang berputar riil di tengah-tengah masyarakat, dan kalangan elit susah mengambil keuntungan dari proses ekonomi seperti ini.
Hal inilah yang menyebabkan Pemkab Madina merestui operasi PT SM, karena mereka berfikir tentang keuntungan yang akan dapat mereka terima dari proses industri ekstraktif ini. Celakanya, kalangan elitlah yang memiliki akses pada proses pembuatan kebijakan publik sehingga hasilnya pun terdistorsi sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan demikian tak ada jalan lain bagi kalangan ekonomi level bawah Kabupaten Madina kecuali mendesakkan kepentingan mereka melalui berbagai cara, karena tampaknya sebagian besar kalangan elit di Madina sudah tidak dapat diharapkan.
dimiat pertama kali di: KOMPASIANA
Madina Bersatu 
Sependapat dengan tulisan di atas.
Banyak kejadian terjadi akibat penambangan dan pengelolaan lingkungan yang tidak betul. Yang terahkir dan masih dalam penangan adalah banjir bandang di Waisor, Papua Barat.
Kalau belum ada transparansi dan pembumi hangusan korupsi, saat ini tambang yang mengupas tanah/batu dipermukaannya hanyalah menimbulkan bencana. Begitu juga kegiatan pengambilan kayu oleh HPH. Bencana dimaksud hanya dinikmati oleh rakyat kecil yang tinggal disekitar daerah tersebut, sedangkan manfaatnya sebagian besar dinikmati oleh kelompok lain.
menurut saya yg paling di untungkan adalah pihak tambang(bisa jadi org luar negeri ato sebaliknya nmn bukan berarti ia orang madina) yg hanya akan menguras habis dan memporak poran dakan alam madina yg hanya memberikan perkerjaan untk anak daerah dalam wktu beberapa tahun,dan sedikit keuntungan untuk kas madina,
namun mudoratnya akan di tanggung masyarakat madina dan anak cucu yg akan datang,,
dan apabila penambangan akan diteruskan bukan mustahil suatu hari madina akan di landa bencana yg akan menguras keuangan madina untuk membantu masyarakat,dan hidup was2 akan slalu membayangi seluruh masyarakat madina,
maaf jika salah mmberikn pendapat saya hanya rakyat jelata…
klo dari kondisi tanah gimana ya???
kalo saran saya selaku putra yang lahir dan besar di kabupaten madina : agar masyarakat sekitar lebih luas pandangannya untuk masa mendatang agar lingkungan yang asri dan daerah pertanian yang indah dari dulu, akan menjadi hilang dalam sekejap akibat dari tambang emas ini.
kita tengok saja berapa orang putra daerah yang bekerja disana…sementara Bule pukimaknya itu dengan tenangnya mengadu domba antara rakyat dengan satpam yang nota benenya bukan orang sumatera tapi orang yang daerahnya sendiri sedang konflik (Maluku). kita tilik lagi, masa orang yang punya tanah mau menderes getah di tanahnya sendiri harus minta izin ke PT Mas Minning punya hak apa mereka sedang kan mereka pun hanya menumpang di atas bukit tsb, klo aku bilang PT BULE itu PT KERE dan tak bermodal krn ganti rugi yang dilaksanakan sama sekali tak ada, hanya bermodalkan surat izin dari Bupati.
memang cocoknya masyarakat Naga Juang sini berdemo untuk mengusir para pekerja PT tsb bila perlu kejadian bukit Sihayo kita ulangi lagi, dengan membakar kamp yang ada disana, dan untuk kalian pak Polisi!!!!!!!! jangan krn kalian sdh dibayar sekian ratus ribu kalian rela menginjak bangsa kalian sendiri sadarlah bahwa KAU sudah di adu domba dengan Rakyat Mu sendiri….
Kenapa yah,, ,pemerintah tidak pernah peduli dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di naga juang ini, bukan kah pemerintah coba membandingkan efek dari tambang emas,, seperti yang sudah berlalu di Freeport Jayapura. Begitu banyak efek dari limbah yang diakibatkan oleh tambang emas ini. Kalo pun seandainya masyarakat naga juang setuju dengan adanya tambang emas yang resmi dan punya ijin untuk beroperasi di naga juang, tapi apa kontribusi yang dapat diberikan kepada warna naga juang. Kesejahteraan seperti apa yang bisa diberika kepada warga naga juang ?
Intinya anak2 kita tidah bodoh lagi,jln mandiling tidak berlobang lagi,itu klau tidak di besarkan rumah aparatur,dan merata tdk seperti sekarang org tua masuk lobang anaknya jadi jg lobang,sekolah di jadikan lawan,maukah sampai tua jg lobang?
Kapan kah masarakat madina tidak di bododoh oleh aparatur nya,2000 berapakah jln lintas madina tak berlobang lagi?,maukah generasi madina membuat lobang sampai tua?,atau memang ada di kurukulum nya,