Surat Terbuka kepada Bupati Mandailing Natal

Bapak Bupati yang terhormat…

Perlu saya jelaskan dulu posisi saya sebelum melangkah lebih jauh. Dalam konstalasi perpolitikan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, saya bukanlah siapa-siapa. Saya tidak aktif di partai politik, dan dengan demikian bukan pengurus partai politik, apalagi anggota dewan. Saya juga bukan bagian dari pemerintahan yang anda pimpin. Dan berikutnya, saya juga bukan tokoh masyarakat yang tinggal di sana. Saya juga bukan pemimpin salah satu organisasi yang ada di Mandailing Natal. Saya hanyalah warga biasa Mandailing Natal, yang kebetulan pada saat ini tidak berada di Mandailing Natal. Kalau saya ada di sana, maka saya pastikan saat-saat ini yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan sebanyak mungkin orang tentang keberadaan Kabupaten Mandailing Natal, khususnya yang menyangkut eksistensi perusahaan pertambangan PT Sorikmas Mining (SM) di sana.

Hari ini, melalui status salah satu kolega di Facebook, saya tahu bahwa PT SM sudah diusir oleh warga ketika mereka mencoba masuk (lagi) ke Kecamatan Ulupungkut. Akan tetapi, berdasarkan info dari sumber yang sama, PT SM malah sekarang mencoba masuk dari sisi yang lain, yaitu Kecamatan Muara Sipongi, Pagar Gunung, dan Panti. Dari informasi ini, yang dapat saya analisis hanyalah bahwa mereka mau masuk dari Muara Sipongi dan Panti, tentu saja dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu daerah Gunung Kulabu dan sekitarnya. Karena memang zona itu dapat dimasuki dari ketiga Kecamatan ini. Sementara untuk Pagar Gunung, setahu saya memang ada salah satu area yang mereka sebut sebagai “daerah prospek”.

Perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Bupati, bahwa dulu, masyarakat di Kecamatan Ulupungkut ini juga sudah mengeluarkan sebuah Surat Kesepakatan Bersama yang isinya menolak keberadaan PT SM dan perusahaan tambang lainnya di Kabupaten Mandailing Natal. Surat kesepakat bertanggal 10 Mei tahun 2006 tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil masyarakat Kecamatan Ulupungkut dari 11 kampung. Para wakil-wakil masyarakat itu terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Adat, BPD, dan ketua organisasi pemuda.

Bagi saya, dua momen di atas menjadi sangat krusial karena itu adalah kenyataan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Ulupungkut terhadap kampungnya. Kedua momen di atas, secara sangat riil adalah cermin dari aspirasi akar rumput yang berkembang di lapangan, mari kita buat genap untuk setidaknya sekitar 4 tahun belakangan ini.

Permasalahannya adalah, ternyata apa yang menjadi aspirasi akar rumput tidak selamanya menjadi aspirasi elit. Saya katakan demikian karena pada saat yang dapat dikatakan bersamaan, Pemkab Mandailing Natal malah menerima kehadiran perusahaan ini. Dan tentu saja saya akan salah kalau tidak menyebutkan nama Amru Daulay, Bupati lama kita yang kontroversial itu. Saya katakan kontroversial, karena pada awalnya banyak orang yang simpati pada Pak Amru karena dia begitu kencang menolak PT SM, akan tetapi di akhir masa jabatannya dia ‘luluh’ dan memberikan lampu hijau. Bagi orang yang suka melihat rekam jejak, maka orang seperti Pak Amru dengan sangat gampang disebut sebagai pemimpin yang tidak punya visi. Barangkali akan bagus juga kalau ada satu studi yang intensif soal ada apa dan mengapa terjadi perubahan yang drastis dalam diri Bupati Amru. Biar jelas apa yang terjadi sebenarnya.

Itu masa lalu, mari kita lihat ke depan.

Dari informasi yang disampaikan oleh kolega itu, tentu saja kita dapat menarik keseimpulan bahwa PT SM, meskipun mendapatkan penolakan dari warga, masih tetap ngotot ingin menjalankan aktivitas mereka di sekitar Gunung Kulabu. Dari sudut pandang korporasi hal itu dapat dipahami karena berdasarkan laporan mereka pada Bulan Juni tahun 2010, perusahaan ini menyatakan bahwa setidaknya mereka memiliki 11 area yang menurut mereka prospek di daerah Blok Selatan ini, meliputi titik prospek Pagar Gunung, Namilas, Nalanjulu, Tarutung, Tombang Ubi, Air Rotap, Tombang Tinggi, Mandagang, Batimba, Siandop, Babisik, dan Tombang Hitam.

Sementara bagi warga setidaknya berdasarkan dua momen di atas, dan saya percaya bahwa anda juga memahami ini, keberadaan area-area prospek seperti yang dicantumkan dalam laporan perusahaan bulan Juni tahun 2010 tersebut, adalah titik-titik vital yang menjadi jantung bagi kehidupan keseharian warga, terutama bagi yang berdiam di DAS Batang Pungkut dan Batang Gadis hulu. Dan ini berarti, secara keseluruhan akan mempengaruhi DAS Batang Gadis.

Saya tahu bahwa anda adalah seseorang dengan jadwal yang sangat ketat, karena itu saya tidak akan berlama-lama pada data teknis. Kalau anda tertarik, data teknik yang saya bicarakan itu sudah saya tulis dalam beberapa kali kesempatan dan saya pecah menjadi artikel-artikel tematik, meskipun tentu saja jauh dari lengkap. Lagi pula, menurut kebiasaan tampaknya orang sekelas anda malas untuk diajak berdiskusi masalah teknis. Saya sendiri tak pernah habis pikir mengapa hal seperti itu terjadi di banyak tempat. Karena menurut saya, orang seperti anda justru malah sebisa mungkin harus mengerti masalah teknis, tentu saja sesuai dengan kapasitas anda.

Inti dari semua yang ingin saya sampaikan kepada anda adalah, sependek yang dapat saya pahami, keberadaan PT SM di Kabupaten Mandailing Natal berikut semua aktivitas mereka di masa yang akan datang, akan mendatangkan lebih banyak kerusakan tinimbang kebaikan bagi Kabupaten kita. Dalian Na Tolu yang menjadi sendi kehidupan masyarakat Mandailing sejak entah kapan, hampir dapat dipastikan akan beku di literatur karena yang namanya manusia ketika sudah berhadapan dengan uang (faktor penting yang dimiliki oleh PT SM dan saya yakin jumlahnya tidak kecil), akan sangat mudah tercerai-berai satu sama lain.

Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dalam kesempatan ini. Saya pikir masa-masa ini sangat krusial menentukan hitam atau putih Mandailing Natal ke depan, apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung pencoblosan ulang di sana. Dan anda adalah orang yang beruntung karena memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Mandailing Natal. Akan tetapi, anda juga jangan lupa, bahwa seumur hidup dan bahkan sampai di akhirat kelak, anda akan menjadi salah satu orang yang paling bertanggungjawab apabila melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup warga Mandailing Natal. Dengan kata lain, sekarang anda memiliki kesempatan untuk melakukan kerja-kerja bersejarah. Tinggal anda melakukan kalkulasi sekarang, apakah memilih dikenang sebagai Bupati yang mengkhianati rakyatnya karena tergiur oleh berbagai iming-iming dari PT SM, ataukah menjadi Bupati yang berdiri setia membela aspirasi rakyatnya. Dan semua itu ada ganjarannya.

Salam hangat dari Leuven

Bosman Batubara

Pos ini dipublikasikan di opini dan tag , , . Tandai permalink.

16 Balasan ke Surat Terbuka kepada Bupati Mandailing Natal

  1. Syahril Lubis berkata:

    Bang bosman yang bijak sana Surat anda ini mungkin saya akan sampaikan kepada anggota DPRD di Mandailing Natal kemaren saya sudah kirim satu surat kepada bapak DPRD mandailing natal tentang penghentian tambang mas PT. MAS MINING
    Tapi sampai hari ini belum ada balasan dari mereka

  2. Denggan Soaloon berkata:

    saya sangat bangga setelah melihat adanya surat terbuka kepada Pjs Bupati Mandailing Natal… karena kalau bukan kita sebagai orang MADINA siapa lagi yang akan mau menyelamatkan MADINA ke depan…
    perihal PT. Sorik Mas Mining, memang sudah WAJIB hukumnya menolak keberadaannya di Bumi MADINA, setelah melihat dampak2 yang akan terjadi nantinya…….
    mudah2an para penguasa MADINA bisa mendengar keluhan rakyat tanpa memikirkan keuntungan pribadinya………….

  3. hasbi lubis berkata:

    Saya sangat prihatin membaca tulisan tulisan saudara Bosman yang notabene dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja di industry pertambangan tapi terkesan awam. Berikut adalah tanggapan saya:
    Saya bukan untuk membela PT Sorik Mas Mining karena saya tidak punya urusan apapun dengan mereka, saya hanya mencoba meletakkan permasalahan ditempat yang sebenarnya (menuerut versi saya):

    1. PT sorik Mas Mining melakukan explorasi di atas daerah kontrak Karya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Bupati, saya tidak tahu apakah sudah diubah ke IUP sehubungan dengan undang-undang pertambangan yang baru. Ada jaminan dari pemerintah bahwa CoW yang masih berlaku bisa diubah kedalam IUP. Posisi Bupati dalam keadaan sulit untuk menolak perubahan dari KK ke IUP, karena kekuatan KK hampir sama dengan undang-undang karena disyahkan oleh DPR. Kalau misalkan penolakan terjadi dengan begitu mudah mereka akan masuk ke Arbitrase international dan dengan mudah untuk mendapatkan semua uang yang sudah mereka keluarkan + yang seharusnya menjadi asset mereka, yang notabene harus dibayar pemerintah RI
    2. Daerah Kontrak Karya adalah lebih dahulu daripada status Taman Nasional, sudah logis tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan denga perubahan tersebut. Lagipula sebagai Negara yang ber martabat mestinya harus konsisten dengan apa yang dia berikan maupun janjikan.
    3. Disebutkan bahwa areal IUP mereka yang begitu luas, seolah olah seluruh IUP akan diobrak abrik dan menimbulkan kerusakan parah dan bisa menimbulkan malapetaka dimana-mana. Statement seperti ini bisa saya terima kalau datangnya dari orang awam, tapi kalau dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja diindustri pertambangan wah…..wah…..
    Perlu dipahami secara statistic dunia tingkat keberhasilan eksplorasi mineral hanya 2% yang notabene 98% akan gagal. Menurut hemat saya biarkan mereka menghabiskan uang mereka yang notabene sebagian akan mengalir ke masyarakat sepanjang tidak ada kerugian dari pihak manapun, toh kalau ada yang dirugikan tempuhlah jalur hukum. Negara ini adalah Negara hukum, terlepas bagaimanapun penegakan hukum kita harus dukung dan upayakan perbaikan. Anda boleh lihat bagaimana kerusakan hutan yang disebabkan industry tambang modern, saya jamin 1000% tidak aka ada 3% dibanding kerusakan yang ditimbulkan para pemegang HPH.
    4. Saya sangat setuju bahwa segala sesuatu mestinya didasarkan terhadap manfaat atau mudaratnya, kalau mudharatnya lebih besar tentunya jangan dilanjutkan. Cuma mari dengan pikiran jernih dan netral untuk evaluasi manfaat dan mudarat, tidak didasarkan atas prasangka yang belum jelas. Yang terpenting mari semua taat hukum, tanpa itu quovadis Indonesia. Menurut hemat saya siapapun bisa menghentikan proses tambang manakala ia mulai terbukti memberikan mudharat atau kerugian terhadap orang lain, oleh sebab itu sangat tidak bijak hanya dengan melakukan provokasi dengan prasangka subjective, karena saya masih berusaha untuk menjadi warga yang taat undang-undang. Saya percaya para pembuat undang-undang mungkin sama pintarnya dan sama nasionalisnya dengan sudara Bosman.
    5. Hal lain sebetulnya kita bisa juga anti tambang dan menghentikan semua aktivitas tambang dimuka bumi ini, tetapi siapkah kita kembali ke Jaman Batu?. Jangan sampai seperti beberapa kalangan anti tambang yang datang berkoar-koar suruh tutup tambang dengan menggunakan fasilitas yang bersal dari bahan tambang seperti mikropon, mobil, computer dsb.
    Keberadaan mereka di Mandailing Natal 100% legal karena mendapat persetujuan dari pemerintah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru mengusir mereka begitu saja sama dengan melanggar aturan pemerintah sendiri, kecuali anda menawarkan ganti rugi atas segala biaya mereka habiskan dan anda menyuruh mereka pergi maka saya akan salut dengan kepedulian anda.
    6. Negara kita adalah Negara demokrasi, makanya kalau saudara Bosman punya pemikiran seperti itu sah-sah saja dan waktu akan membuktikan apakah saudara Bosman sebagai pahlawan atau sebagai ……..yang tidak dipedulikan orang. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan berdasarkan fakta dan memberikan pandangan dari semua segi, insya allah akan dihormati orang

    Salam untuk semua
    Hasbi Lubis

    • Bosman berkata:

      pertama2 saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Lubis. ini Pak Hasbi yang di Newmont dulu ya? kita belum pernah ketemu ya, cuma nama anda terkenal kok. Dalam bagian berikut saya sampaikan tanggapan saya atas tanggapan anda. saya buat dalam bentuk tanya jawab, biar lebih jelas aja. HL adalah singkatan dari Hasbi Lubis. BB adalah singkatan dari Bosman Batubara.

      ***

      HL: Saya sangat prihatin membaca tulisan tulisan saudara Bosman yang notabene dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja di industry pertambangan tapi terkesan awam.
      BB: awamnya dimana ya? anyway, saya bukan mengaku2 tanpa fakta, memang saya pernah bekerja di tambang.

      HL: Berikut adalah tanggapan saya:
      Saya bukan untuk membela PT Sorik Mas Mining karena saya tidak punya urusan apapun dengan mereka, saya hanya mencoba meletakkan permasalahan ditempat yang sebenarnya (menuerut versi saya):
      BB: kalau benar anda Pak Hasbi yang Newmont, artinya perspektif yang anda sampaikan adalah perspektif dari kalangan tambang, bisa kita simpulkan begitukah?

      HL: 1. PT sorik Mas Mining melakukan explorasi di atas daerah kontrak Karya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Bupati, saya tidak tahu apakah sudah diubah ke IUP sehubungan dengan undang-undang pertambangan yang baru. Ada jaminan dari pemerintah bahwa CoW yang masih berlaku bisa diubah kedalam IUP. Posisi Bupati dalam keadaan sulit untuk menolak perubahan dari KK ke IUP, karena kekuatan KK hampir sama dengan undang-undang karena disyahkan oleh DPR. Kalau misalkan penolakan terjadi dengan begitu mudah mereka akan masuk ke Arbitrase international dan dengan mudah untuk mendapatkan semua uang yang sudah mereka keluarkan + yang seharusnya menjadi asset mereka, yang notabene harus dibayar pemerintah RI
      BB: saya tahu soal sejarah KK dan kemudian Presiden mengeluarkan surat yang memberikan kesempatan kepada 13 perusahaan tambang di Indonesia untuk menjalankan aktivitasnya pada daerah yang overlap dengan taman nasional, salah satunya adalah Sorikmas Mining. saya baca riwayat Blok Selatan dan Blok utara di dalam beberapa laporan Sihayo Gold Limited. Masalahnya adalah, apakah pemerintah ketika melakukan tender menjual KK blog tersebut melakukan komunikasi dengan masyarakat? kalau tidak, itu artinya keputusan dibuat sepihak. Kalau DPR menyetujui, buktinya ada tuh surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh tokoh2 11 Kampung di Kecamatan Ulupungkut. Apa yang saya kampanyekan (mengusir PT Sorikmas Mining dari Madina), sama saja sebenarnya dengan yang dilakukan pemerintah, whatever Pusat atau Daerah. Mereka memberi KK tanpa komunikasi ke bawah, sekarang saya melakukan kampanye pengusiran tanpa memandang mereka akan dibawa ke arbitrase internasional dan seterusnya. every action has its reaction. mereka beraksi begitu, maka reaksinya begini.

      HL: 2. Daerah Kontrak Karya adalah lebih dahulu daripada status Taman Nasional, sudah logis tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan dengan perubahan tersebut. Lagipula sebagai Negara yang ber martabat mestinya harus konsisten dengan apa yang dia berikan maupun janjikan.
      BB: dengan alasan sebagai negara yang bermatabat juga seharusnya negara ini juga take care terhadap surat kesepakatan 11 kampung tersebut. Kalau enggak, seseorang akan menyimpulkan bahwa negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan daripada mendengarkan aspirasi dari 11 kampung itu.

      HL: 3. Disebutkan bahwa areal IUP mereka yang begitu luas, seolah olah seluruh IUP akan diobrak abrik dan menimbulkan kerusakan parah dan bisa menimbulkan malapetaka dimana-mana. Statement seperti ini bisa saya terima kalau datangnya dari orang awam, tapi kalau dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja diindustri pertambangan wah…..wah…..
      BB: mana saya sebutkan begitu? di bagian mana ya? dan akan mendatangkan malapetaka dimana2? di bagian mana ya Pak? dalam salah satu artikel, terma yang saya pakai adalah Bencana Industri dan Lobang Raksasa, bukan malapetaka, kalau saya tidak salah. silahkan cek lagi semua tulisan saya soal PT SM. Sebenarnya, dengan menggunakan terma “malapetaka” sebenarnya anda melakukan dramatisasi terhadap tulisan saya. Wah, enggak tau nih gimana kalau begini? Then, apa masalahnya kalau statement seperti yang saya tulis berasal dari seorang geologist? atau, jangan2 Pak Hasbi pikir bahwa semu geologist itu pikirannya harus sama dengan Bapak, atau dengan kata lain, harus dapat Bapak terima? susah juga kalau begitu. Kalau Bapak Bos saya, mungkin saya akan manut. tulisan2 saya saya bangun dengan perspektif DAS.

      HL: Perlu dipahami secara statistic dunia tingkat keberhasilan eksplorasi mineral hanya 2% yang notabene 98% akan gagal. Menurut hemat saya biarkan mereka menghabiskan uang mereka yang notabene sebagian akan mengalir ke masyarakat sepanjang tidak ada kerugian dari pihak manapun, toh kalau ada yang dirugikan tempuhlah jalur hukum. Negara ini adalah Negara hukum, terlepas bagaimanapun penegakan hukum kita harus dukung dan upayakan perbaikan. Anda boleh lihat bagaimana kerusakan hutan yang disebabkan industry tambang modern, saya jamin 1000% tidak aka ada 3% dibanding kerusakan yang ditimbulkan para pemegang HPH.
      BB: dan kalau ke dalam 2% itu masuk Ulupungkut, mau ngomong apa nanti gw? Bagaimana tidak ada kerugian, kalau eksplorasi berhasil, tambang dibuka, silahkan baca dalam salah satu tulisan di blog ini, saya sudah coba mapping berdasarkan pertimbangan ekonomi, judulnya “Tambang Emas di Madina: Siapa Untung Siapa Buntung”. Soal hukum, saya riset di 3 daerah di Pulau Jawa. Makalahnya sudah saya presentasikan di seminar internasional di Percik Salatiga. Kasusnya di Porong (Lumpur Lapindo) di Pati (Semen Gresik), dan di Bojonegor (pencemaran gas dari sumur minyak). Di Porong ada RTRW yang mengatur bahwa daerah lumpur Lapindo sekarang bukan untuk pemboran, nyatanya, ngebor2 aja tuh Lapindo di sana. Hasilnya? Bapak bisa lihat apa yang terjadi dengan Porong sekarang. Di Pati, sama saha, RTRW mau disesuaikan untuk kepentingan ekspansi Semen Gresik, jadi bukan dianalisis dulu mana yang boleh mana yang tidak, tetapi kepentingan perusahaan dulu, ntar RTRW menyesuaikan. Di Bojonegoro, sama dengan kasus Porong, tetapi ngebor jalan terus, dan 2006-2010 terjadi 10 kali kebocoran gas. gimana penanganannya? saling lempar bola tuh!!! Itulah hukum di negera Indonesia. penegakan hukum? wah, saya enggak percaya bakal jalan di Indonesia, kalau masih begini2 aja. Soal HPS, kok malah membandingkan begitu? kalau mbanding2 begitu, kan bisa saya tafsirkan begini: “lihat lho mereka merusak lebih banyak, jadi boleh donk gua rusak dikit?” 😦

      HL: 4. Saya sangat setuju bahwa segala sesuatu mestinya didasarkan terhadap manfaat atau mudaratnya, kalau mudharatnya lebih besar tentunya jangan dilanjutkan. Cuma mari dengan pikiran jernih dan netral untuk evaluasi manfaat dan mudarat, tidak didasarkan atas prasangka yang belum jelas. Yang terpenting mari semua taat hukum, tanpa itu quovadis Indonesia. Menurut hemat saya siapapun bisa menghentikan proses tambang manakala ia mulai terbukti memberikan mudharat atau kerugian terhadap orang lain, oleh sebab itu sangat tidak bijak hanya dengan melakukan provokasi dengan prasangka subjective, karena saya masih berusaha untuk menjadi warga yang taat undang-undang. Saya percaya para pembuat undang-undang mungkin sama pintarnya dan sama nasionalisnya dengan sudara Bosman.
      BB: Hahaha… jangan saya donk Pak yang diajak taat hukum, kalau bener2 mau menghimbau taat hukum, masih banyak tuh Pak orang yang enggak taat hukum dan melanggar hukum berkali2. kalo mau ngomong soal hukum lho ya? di Jakarta banyak tuh, kalau Pak Hasbi mau. Prasangka subyektif? di bagian mana prasangka saya subyektif? yang konkrit Pak ya, di bagian mana, biar diskusi kita enggak ngelantur dan wasting time. Anyway, rasanya saya enggak pintar dan enggak nasionalis tuh. yang saya tulis adalah kampung saya sendiri. atau setidaknya enggak berpretensi biar dianggap pinter dan nasionalis. boleh aja para pembuat hukum itu pintar2, tapi kok ya ada kesepakatan bersama dari 11 kampung menolak sorikmas mining? siapa yang salah? apakah akan kita salahkan orang kampung itu?

      HL: 5. Hal lain sebetulnya kita bisa juga anti tambang dan menghentikan semua aktivitas tambang dimuka bumi ini, tetapi siapkah kita kembali ke Jaman Batu?. Jangan sampai seperti beberapa kalangan anti tambang yang datang berkoar-koar suruh tutup tambang dengan menggunakan fasilitas yang bersal dari bahan tambang seperti mikropon, mobil, computer dsb.
      Keberadaan mereka di Mandailing Natal 100% legal karena mendapat persetujuan dari pemerintah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru mengusir mereka begitu saja sama dengan melanggar aturan pemerintah sendiri, kecuali anda menawarkan ganti rugi atas segala biaya mereka habiskan dan anda menyuruh mereka pergi maka saya akan salut dengan kepedulian anda.
      BB: saya enggak anti tambang. saya anti “the way they did it”, setidaknya untuk masa sekarang, itu enggak sustainable sama sekali. industrinya terlalu kencang. kalo untuk kebutuhan aja, sudah lebih dari cukup saya kira apa yang ada di Papua dan Newmont juga kali ya, tapi kalo untuk akumulasi kekayaan ya, sampai kapan pun enggak akan cukup. Saya tidak bilang mereka illegal. yang saya kampanyekan adalah mengusir mereka dari Mandailing Natal, dan itu juga bisa dilakukan dengan legal. saya tidak akan mengganti uang mereka, karena saya sendiri juga butuh uang, dan belum berlebih, jadi saya pastikan anda tak perlu salut pada saya, 🙂

      HL: 6. Negara kita adalah Negara demokrasi, makanya kalau saudara Bosman punya pemikiran seperti itu sah-sah saja dan waktu akan membuktikan apakah saudara Bosman sebagai pahlawan atau sebagai ……..yang tidak dipedulikan orang. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan berdasarkan fakta dan memberikan pandangan dari semua segi, insya allah akan dihormati orang
      BB: demokrasi kayaknya mereknya aja deh. buktinya? untuk kasus PT SM kok suara 11 kampung yang ada di DAS Batang Pungkut kok enggak didengar sama sekali, eksplorasi lanjut terus. mentok di Ulupungkut, coba dari sebelah, kan kira2 gitu. Paling langkah selanjutnya gampang ditebak: buat masyarakat pecah, kalau perlu adu domba. and the last but not least, gua enggak butuh dikenang. enggak butuh jadi pahlawan. aku sudah cukup puas dengan hidupku dan caraku menjalaninya, day by day. that’s all.

      HL: Salam untuk semua
      Hasbi Lubis
      BB: salam juga untuk semua
      Bosman Batubara

      • Parlaungan Lubis berkata:

        Kami melihat jiwa dan tondi si pk Hasbi Lubis ini bukanlah putra daerah yang membela tanah leluhurnya dikomersialkan bangsa lain.
        Teruskan perjuanagnmu anakmuda Bosman Batubara dari Ulupungkut kami menyertaimu
        Jangan kita menghianati tanah leluhur kita
        kalaupun ada sumber daya alam yang terkandung di bumi Madina atau ulupungkut .Biarlah kita putra mandailing yang Mengolahnya entah itu kapan.Kenapa mesti PT Sorik Mas Mining atau pihak asing.
        Jangan biarkan Bumi Madina dijamah pihak2 asing.Merdeka
        Masih bayak yang dikomersialkan selain tambang di bumi Madina
        salam
        Parlaunagan Lubis asal Bagas Godang Muara saladi Patahajang

  4. hasbi lubis berkata:

     pertama2 saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Lubis. ini Pak Hasbi yang di Newmont dulu ya? kita belum pernah ketemu ya, cuma nama anda terkenal kok. Dalam bagian berikut saya sampaikan tanggapan saya atas tanggapan anda. saya buat dalam bentuk tanya jawab, biar lebih jelas aja. HL adalah singkatan dari Hasbi Lubis. BB adalah singkatan dari Bosman Batubara.
     HL: Terimakasih juga sama pak Bosman yang masih sempat memberikan tanggapan, saya baru tahu kalau saya terkenal dari bapak Bosman, semoga benar. Tanggapan saya sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari sisi yang berbeda, sehingga para pembaca bisa lebih arif untuk menentukan sikap. Saya punya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan manakala Camp Eksplorasi kami di Elang di bakar orang dari salah satu desa terdekat. Waktu itu saya sangat sedih karena pada waktu yang bersamaan 150 an bawahan saya kehilangan pekerjaan tanpa mereka berbuat sesuatu kesalahan hanya karena kecemburuan social dan provokasi segelintir orang. Saya bayangkan setiap orang punya istri dan anak, jadi cukup banyak yang akan menderita. Ditambah lagi 20 an perusahaan yang sudah kita latih sejak awal akan kehilangan bisnis. Sementara untuk geologist (termasuk saya) sebetulnya kejadian tersebut menguntungkan, misalnya saya diizinkan untuk pensiun dini sejak kejadian tersebut, namun saat itu tidak ada diantara geologist yang hanya mengurusi dirinya. Hasil akhirnya, mereka ada yang tertembak waktu mau di tangkap polisi di Desanya, roda ekonomi kembali lesu. Sekarang boleh dikata mereka merengek agar perusahaan beroperasi kembali. Kasus teluk buyat yang menghebohkan itu, dengan berbagai tuduhan, awalnya pencemaran Hg menyebabkan minimata, tidak terbukti bergeser ke pencemaran logam berat dan pada akhirnya bergeser pada pencemaran arsen. Dari hasil provokasi, sebagian masarakat pindah untuk menghindari lingkungan yang tercemar. Hasil akhirnya, tidak terbukti ada pencemaran, sebagian mereka yang terlanjur pindah balik lagi dengan mengabaikan rasa malu, dan sebagian mereka yang tetap bertahan ditempat pindah yang baru terlunta lunta. Sementara Teluk Buyat jadi tempat rekreasi. Betapa kejamnya mereka yang melakukan provokasi bukannya memberikan peluang untuk hidup lebih baik malah menyengsarakan. Aduh maaf ngelantur panjang lebar.
    ***
    HL: Saya sangat prihatin membaca tulisan tulisan saudara Bosman yang notabene dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja di industry pertambangan tapi terkesan awam.
    BB: awamnya dimana ya? anyway, saya bukan mengaku2 tanpa fakta, memang saya pernah bekerja di tambang.
    HL: Berikut adalah tanggapan saya:
    Saya bukan untuk membela PT Sorik Mas Mining karena saya tidak punya urusan apapun dengan mereka, saya hanya mencoba meletakkan permasalahan ditempat yang sebenarnya (menuerut versi saya):
    BB: kalau benar anda Pak Hasbi yang Newmont, artinya perspektif yang anda sampaikan adalah perspektif dari kalangan tambang, bisa kita simpulkan begitukah?
    HL: Betul, saya pernah di Newmont sampai pertengahan 2006, jadi saya sempat 5.4 tahun di Newmont. Saya menyadari sepenuhnya tidak akan ada titik temu (memang bukan untuk cari titik temu) karena kita melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda, pak Bosman melihat kehadiran PT SMM sebuah ancaman, sementara saya melihatnya sebagai sebuah peluang dan sudah barang tentu Pak Bosman akan memperlihatkan conto-conto negative sedangkan saya akan memperlihatkan conto positive. Kenapa sebuah peluang? Berdasarkan berbagai fakta saya memang berpikir positip tentang tambang. Pertama, tambang ada seumur dengan peradaban manusia dan mustahil peradaban yang sekarang dicapai tanpa tambang. Kalau Mudharatnya sebuah tambang lebih banyak ketimbang manfaat, terlalu naïf kalau manusia meneruskan kegiatan ini termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ini. Di Hampir semua Negara di bumi ini mengijinkan tambang dengan rambu rambu tertentu agar meminimalisir dampak negative.
    HL: 1. PT sorik Mas Mining melakukan explorasi di atas daerah kontrak Karya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Bupati, saya tidak tahu apakah sudah diubah ke IUP sehubungan dengan undang-undang pertambangan yang baru. Ada jaminan dari pemerintah bahwa CoW yang masih berlaku bisa diubah kedalam IUP. Posisi Bupati dalam keadaan sulit untuk menolak perubahan dari KK ke IUP, karena kekuatan KK hampir sama dengan undang-undang karena disyahkan oleh DPR. Kalau misalkan penolakan terjadi dengan begitu mudah mereka akan masuk ke Arbitrase international dan dengan mudah untuk mendapatkan semua uang yang sudah mereka keluarkan + yang seharusnya menjadi asset mereka, yang notabene harus dibayar pemerintah RI
    BB: saya tahu soal sejarah KK dan kemudian Presiden mengeluarkan surat yang memberikan kesempatan kepada 13 perusahaan tambang di Indonesia untuk menjalankan aktivitasnya pada daerah yang overlap dengan taman nasional, salah satunya adalah Sorikmas Mining. saya baca riwayat Blok Selatan dan Blok utara di dalam beberapa laporan Sihayo Gold Limited. Masalahnya adalah, apakah pemerintah ketika melakukan tender menjual KK blog tersebut melakukan komunikasi dengan masyarakat? kalau tidak, itu artinya keputusan dibuat sepihak. Kalau DPR menyetujui, buktinya ada tuh surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh tokoh2 11 Kampung di Kecamatan Ulupungkut. Apa yang saya kampanyekan (mengusir PT Sorikmas Mining dari Madina), sama saja sebenarnya dengan yang dilakukan pemerintah, whatever Pusat atau Daerah. Mereka memberi KK tanpa komunikasi ke bawah, sekarang saya melakukan kampanye pengusiran tanpa memandang mereka akan dibawa ke arbitrase internasional dan seterusnya. every action has its reaction. mereka beraksi begitu, maka reaksinya begini.
    HL: Setahu saya kontrak karya mereka ini udah berumur >25 tahun. Saya tidak tahu persis prosesnya dulu. KK diterbitkan setelah ada persetujuan Gubernur sama DPRD, tentunya mereka seharusnya melakukan survey lebih dahulu terhadap masyarakat dimana KK akan diterbitkan, saya tidak tahu persis apakah ini dilakukan. Kembali ke masa 25 tahun yang lalu, andaikatapun mereka turun kemasyarakat dugaan saya mereka tidak akan menolak (hanya dugaan).
    HL: 2. Daerah Kontrak Karya adalah lebih dahulu daripada status Taman Nasional, sudah logis tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan dengan perubahan tersebut. Lagipula sebagai Negara yang ber martabat mestinya harus konsisten dengan apa yang dia berikan maupun janjikan.
    BB: dengan alasan sebagai negara yang bermatabat juga seharusnya negara ini juga take care terhadap surat kesepakatan 11 kampung tersebut. Kalau enggak, seseorang akan menyimpulkan bahwa negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan daripada mendengarkan aspirasi dari 11 kampung itu.
    HL: Ini bisa terjawab dengan item diatas, seandainya prosedurnya dahulu tidak benar, menurut hemat saya mereka bisa menggugat pemerintah pusat, bukan PT.SMM
    HL: 3. Disebutkan bahwa areal IUP mereka yang begitu luas, seolah olah seluruh IUP akan diobrak abrik dan menimbulkan kerusakan parah dan bisa menimbulkan malapetaka dimana-mana. Statement seperti ini bisa saya terima kalau datangnya dari orang awam, tapi kalau dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja diindustri pertambangan wah…..wah…..
    BB: mana saya sebutkan begitu? di bagian mana ya? dan akan mendatangkan malapetaka dimana2? di bagian mana ya Pak? dalam salah satu artikel, terma yang saya pakai adalah Bencana Industri dan Lobang Raksasa, bukan malapetaka, kalau saya tidak salah. silahkan cek lagi semua tulisan saya soal PT SM. Sebenarnya, dengan menggunakan terma “malapetaka” sebenarnya anda melakukan dramatisasi terhadap tulisan saya. Wah, enggak tau nih gimana kalau begini? Then, apa masalahnya kalau statement seperti yang saya tulis berasal dari seorang geologist? atau, jangan2 Pak Hasbi pikir bahwa semu geologist itu pikirannya harus sama dengan Bapak, atau dengan kata lain, harus dapat Bapak terima? susah juga kalau begitu. Kalau Bapak Bos saya, mungkin saya akan manut. tulisan2 saya saya bangun dengan perspektif DAS.
    HL: Maaf kalau merasa terlalu di dramatisir, itu muncul akibat saya membaca artikel arikel lain dari pak Bosman seperti “PT SMM sedang merancang bencana di Madina” dll, dimana menurut saya hal tersebut lebih di dramatisir lagi. Tidak saya tidak berharap bahwa pikiran orang lain harus sama dengan saya, Cuma saya percaya kapanpun kita menulis ada satu kode etik yang harus kita ikuti. Makanya sekali lagi saya minta maaf kalau tanggapan saya terasa menyerang pribadi.
    HL: Perlu dipahami secara statistic dunia tingkat keberhasilan eksplorasi mineral hanya 2% yang notabene 98% akan gagal. Menurut hemat saya biarkan mereka menghabiskan uang mereka yang notabene sebagian akan mengalir ke masyarakat sepanjang tidak ada kerugian dari pihak manapun, toh kalau ada yang dirugikan tempuhlah jalur hukum. Negara ini adalah Negara hukum, terlepas bagaimanapun penegakan hukum kita harus dukung dan upayakan perbaikan. Anda boleh lihat bagaimana kerusakan hutan yang disebabkan industry tambang modern, saya jamin 1000% tidak aka ada 3% dibanding kerusakan yang ditimbulkan para pemegang HPH.
    BB: dan kalau ke dalam 2% itu masuk Ulupungkut, mau ngomong apa nanti gw? Bagaimana tidak ada kerugian, kalau eksplorasi berhasil, tambang dibuka, silahkan baca dalam salah satu tulisan di blog ini, saya sudah coba mapping berdasarkan pertimbangan ekonomi, judulnya “Tambang Emas di Madina: Siapa Untung Siapa Buntung”. Soal hukum, saya riset di 3 daerah di Pulau Jawa. Makalahnya sudah saya presentasikan di seminar internasional di Percik Salatiga. Kasusnya di Porong (Lumpur Lapindo) di Pati (Semen Gresik), dan di Bojonegor (pencemaran gas dari sumur minyak). Di Porong ada RTRW yang mengatur bahwa daerah lumpur Lapindo sekarang bukan untuk pemboran, nyatanya, ngebor2 aja tuh Lapindo di sana. Hasilnya? Bapak bisa lihat apa yang terjadi dengan Porong sekarang. Di Pati, sama saha, RTRW mau disesuaikan untuk kepentingan ekspansi Semen Gresik, jadi bukan dianalisis dulu mana yang boleh mana yang tidak, tetapi kepentingan perusahaan dulu, ntar RTRW menyesuaikan. Di Bojonegoro, sama dengan kasus Porong, tetapi ngebor jalan terus, dan 2006-2010 terjadi 10 kali kebocoran gas. gimana penanganannya? saling lempar bola tuh!!! Itulah hukum di negera Indonesia. penegakan hukum? wah, saya enggak percaya bakal jalan di Indonesia, kalau masih begini2 aja. Soal HPS, kok malah membandingkan begitu? kalau mbanding2 begitu, kan bisa saya tafsirkan begini: “lihat lho mereka merusak lebih banyak, jadi boleh donk gua rusak dikit?”
    HL: Menurut hemat saya tidak usah terlalu takutlah. Ada rambu rambu yang harus mereka penuhi untuk tidak merugikan orang lain. Pada saatnya nanti kalau mereka melakukan pencemaran yang membahayakan masyarakat saya pun akan ikut menuntut atau mengusir mereka kalau pemerintah tidak mau mengusir mereka. Perlu diketahui saya lahir di Panyabungan dan istri saya lahir di kotanopan, msh banyak keluarga disana. Saya berpendapat biarkan mereka menghabiskan uang mereka untuk melakukan eksplorasi dimana 98% akan gagal. Kalaupun mereka berhasil di satu atau dua lokasi, mari kita rapatkan barisan utk Kontrol mereka manakala udah diputuskan untuk menambang. Selama mereka patuh terhadap rambu rambu (undang-undang pertambangan) tidak akan ada masalah. Kalau mereka tidak patuh, masyarakat agar memberikan perlawanan untuk stop tambang atau mengusir mereka
    HL: 4. Saya sangat setuju bahwa segala sesuatu mestinya didasarkan terhadap manfaat atau mudaratnya, kalau mudharatnya lebih besar tentunya jangan dilanjutkan. Cuma mari dengan pikiran jernih dan netral untuk evaluasi manfaat dan mudarat, tidak didasarkan atas prasangka yang belum jelas. Yang terpenting mari semua taat hukum, tanpa itu quovadis Indonesia. Menurut hemat saya siapapun bisa menghentikan proses tambang manakala ia mulai terbukti memberikan mudharat atau kerugian terhadap orang lain, oleh sebab itu sangat tidak bijak hanya dengan melakukan provokasi dengan prasangka subjective, karena saya masih berusaha untuk menjadi warga yang taat undang-undang. Saya percaya para pembuat undang-undang mungkin sama pintarnya dan sama nasionalisnya dengan sudara Bosman.
    BB: Hahaha… jangan saya donk Pak yang diajak taat hukum, kalau bener2 mau menghimbau taat hukum, masih banyak tuh Pak orang yang enggak taat hukum dan melanggar hukum berkali2. kalo mau ngomong soal hukum lho ya? di Jakarta banyak tuh, kalau Pak Hasbi mau. Prasangka subyektif? di bagian mana prasangka saya subyektif? yang konkrit Pak ya, di bagian mana, biar diskusi kita enggak ngelantur dan wasting time. Anyway, rasanya saya enggak pintar dan enggak nasionalis tuh. yang saya tulis adalah kampung saya sendiri. atau setidaknya enggak berpretensi biar dianggap pinter dan nasionalis. boleh aja para pembuat hukum itu pintar2, tapi kok ya ada kesepakatan bersama dari 11 kampung menolak sorikmas mining? siapa yang salah? apakah akan kita salahkan orang kampung itu?
    HL: Pada akhirnya menurut saya diputuskan berdasarkan manfaat dan mudaratnya dan yang jelas harus jauh lebih banyak manfaatnya. Karena setiap kegiatang pasti ada dampak negative, kalau tidak ada dampak kita harus berdiam diri saja. Makanya saya adalah pembohong besar kalau saya katakan tidak ada dampak negatip sebuah tambang. Cuma perlu dievaluasi dan ditimbang secara benar bagaimana manfaat dan mudarat kehadiran sebuah tambang. Misalnya saya belum melihat satu daerahpun, dimanapun dimuka bumi ini satu tambang mengakibatkan kekeringan untuk daerah sekitarnya. Sebagai contoh PT Newmont Memiliki daerah kontrak karya semula lebih dari sejuta hektar di Sumbawa, namun untuk penambangan batu Hijau mereka membuka lahan hutan yang mereka butuhkan 400 hektar, itupun sebagian sudah direklamasi. Tentu saja ada kerusakan di 400 hektar tersebut. Tapi manfaatnya mungkin beribu lipat dari nilai kerusakan tersebut. Makanya setiap NGO anti tambang yang masuk ke desa desa disekitar tambang akan terusir oleh masyarakat. Kesan yang saya dapatkan dari tulusan pak Bosman adalah PT. SMM akan melakukan penambangan menggunakan hukum rimba dimana mereka bebas melakukan pencemaran dan kerusakan. Tidak seperti itu, kita punya rambu-rambu hukum yang bagus untuk melindungi masyarakat. Membandingkan Freeport atau Newmont Batu Hijaupun dengan PT.SMM tidak relevan. Yang pertama karena komoditas dan tipe deposit berbeda. Kita belum tahu metode penambangan PT.SMM (seandainya mereka menambang), kalau under ground atau block caving lobang yang mereka perlukan tidak akan lebih besar dari 10×10 m, kalau open pit yang dipilih bisa dipastikan lobang yang akan digali jauh lebih kecil dari Freeport dan Newmont karena cadangan mereka (paling tidak yang sudah diketahui) tidak sampe seperduapuluh Freeport (tidak masuk akal memerlukan lobang yang lebih besar untuk cadangan yang jauh lebih kecil).
    HL: 5. Hal lain sebetulnya kita bisa juga anti tambang dan menghentikan semua aktivitas tambang dimuka bumi ini, tetapi siapkah kita kembali ke Jaman Batu?. Jangan sampai seperti beberapa kalangan anti tambang yang datang berkoar-koar suruh tutup tambang dengan menggunakan fasilitas yang bersal dari bahan tambang seperti mikropon, mobil, computer dsb.
    Keberadaan mereka di Mandailing Natal 100% legal karena mendapat persetujuan dari pemerintah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru mengusir mereka begitu saja sama dengan melanggar aturan pemerintah sendiri, kecuali anda menawarkan ganti rugi atas segala biaya mereka habiskan dan anda menyuruh mereka pergi maka saya akan salut dengan kepedulian anda.
    BB: saya enggak anti tambang. saya anti “the way they did it”, setidaknya untuk masa sekarang, itu enggak sustainable sama sekali. industrinya terlalu kencang. kalo untuk kebutuhan aja, sudah lebih dari cukup saya kira apa yang ada di Papua dan Newmont juga kali ya, tapi kalo untuk akumulasi kekayaan ya, sampai kapan pun enggak akan cukup. Saya tidak bilang mereka illegal. yang saya kampanyekan adalah mengusir mereka dari Mandailing Natal, dan itu juga bisa dilakukan dengan legal. saya tidak akan mengganti uang mereka, karena saya sendiri juga butuh uang, dan belum berlebih, jadi saya pastikan anda tak perlu salut pada saya,
    HL: Syukurlah dan saya kira cukup fair pak Bosman tidak anti tambang. Betul akumulasi kekayaan nggak pernah tercukupi terutama bagi mereka yang susah untuk bersyukur. Untuk itu langkah terbaik seandainya para pengurus Negara sepikiran dengan pak Bosman adalah dengan Moratorium, menutup semua perijinan dan tidak membuka perijinan yang baru. Buat investor asing tidak akan masalah karena mereka akan gentayangan cari Negara yang masih ekonomis untuk investasikan uang mereka.
    HL: 6. Negara kita adalah Negara demokrasi, makanya kalau saudara Bosman punya pemikiran seperti itu sah-sah saja dan waktu akan membuktikan apakah saudara Bosman sebagai pahlawan atau sebagai ……..yang tidak dipedulikan orang. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan berdasarkan fakta dan memberikan pandangan dari semua segi, insya allah akan dihormati orang
    BB: demokrasi kayaknya mereknya aja deh. buktinya? untuk kasus PT SM kok suara 11 kampung yang ada di DAS Batang Pungkut kok enggak didengar sama sekali, eksplorasi lanjut terus. mentok di Ulupungkut, coba dari sebelah, kan kira2 gitu. Paling langkah selanjutnya gampang ditebak: buat masyarakat pecah, kalau perlu adu domba. and the last but not least, gua enggak butuh dikenang. enggak butuh jadi pahlawan. aku sudah cukup puas dengan hidupku dan caraku menjalaninya, day by day. that’s all.
    HL: Betul pak Bosman, demokrasi kita belum seperti yang kita inginkan, pilkada juga banyak yang menggunakan politik uang. Pak Bosman pun tahu sendiri bagaimana pilkada terakhir di Madina, hingga sempat dibatalkan MK. Nampaknya kita harus bersabar karena semua memerlukan proses yang butuh waktu, meskipun saya sendiri tidak punya bayangan kalau kita akan bisa nyampe dalam tempo yang singkat. Demikian tanggapan balik saya semoga berguna.

    Salam Buat Semua

  5. hasbi lubis berkata:

    Maaf ada kekeliruan dalam tanggapan saya, ternyata kontrak karya PT.SMM yang sekarang diterbitkan tahun 98 termasuk generasi ke VII (12 tahun lalu). Sbgai info, daerah yang sama sebelumnya sudah merupakan daerah kontrak karya Aneka Tambang dan CSR dari tahun 86 sd 92, setelah beberapa tahun terlebih dahulu merupakan daerah SIPP perusahaan yang sama.

  6. andi berkata:

    nampaknya mau suratterbuka atau surat tertutup mereka sudah tak perduli lagi,

  7. Irpan BATUBARA berkata:

    Assalumalaikum wrwb,
    Tulisan yg luar biasa! itu kesan singkat yang muncul di pikiran saya ketika membacanya secara sekilas.
    Tentunya rasa pesimisme perlu kita hilangkan sehingga kita berharap surat terbuka tersebut bisa sampai ke tujuan, walau ianya tidak berupa hard copy.
    Dengan demikian kita berharap bupati terpilih nantinya “MAU” membuka diri melakukan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga kita bisa memperoleh sumber lain dalam tahapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat MADINA.
    wassalam

  8. batangpungku berkata:

    terima kasih buat bung Bosman dan Hasbi Lubis atas kepeduliannya kepada kami yang langsung berada di daerah kontrak karya PT SM tersebut. kami bukanlah geologist seperti anda berdua, kami hanya rakayat biasa di negeri ini yang bahkan tidak sempat merasakan empuknya duduk dibangku kuliah,
    kami menolak kontrak karya PT. SM karna dari leluhur kami kami hidup dari hutan yang hari ini menjadi wilayah kontrak karya pt. SM. perlu kami sampaikan bahwa alm Sutan Singasoro sebagai tokoh adat dan pewaris tahta di Hutagodang adek anak dari raja junjungan Lubis (Alm) mantan GFubernur Sumatera Utara. setelah selesai menandatangi pernyataan bersama kepala desa, tokoh adat, BPD, pemuda dan tokoh agama menyatakan bahwa “apabila PT. SM tetap melakukan aktivitas penambangan maka kita akan keluarkan senjata dari bagas godang”. artinya kita perang dengan PT. SM dan pendukungnya.
    perlu di ingat bahwa dari bagas Godang ini pernah lahir orang-orang yang mungkin anda lupakan seperti Raja Gadombang, Sutan Mangkutur, yg berani angkat senjata disaat yang lain tunduk kepada belanda.
    penolakan masyarakat sampai hari makin kuat walaupun zainuri sering melakukan kunjungan dan menjanjikan mobil seperti yg dilakukan terhadap seorang warga simpang banyak julu dan simpang tolang.
    bung hasbi geologist sejati yg sudah berpengalaman di beberapa pertambangan mungkin krakter orang mandailing beda dengan sosa atau minahasa tempat dimana newmont berada. maaf jika ada kata yg kurang mengenakkan.

  9. Patang Pungkut Green Conservation berkata:

    Maaf bukan maksudnya ikut-ikutan dalam debat ilmiah dan penuh referensi bung Bosaman (BB) dan bung Hasbi (HL), tapi Batang Pungkut Green Conservation (BPGC) sebagai bagian dari masyarakat adat Ulupungkut merasa perlu untuk menanggapai beberapa bagian diskusi bung ber-2. Maaf jika bahasanya tidak ilmiah dan susah di pahami karena kami hanyalah orang kampung. Mungkin perlu kami jelaskan kepada Bung Hasbi bahwa BPGC adalah wadah perjungan warga Ulupungkut dalam menolak kontrak karya PT. SM. Didirikan di Hutagodang tgl 13 juni 2010, kami terbuka menerima siapa saja datang berdiskusi. Ya kalau bung Hasbi ada kesempatan pulang kampung ke Panyabungan dan punya waktu luang kami undang bung Hasbi datang kesekret kami di Hutagodang.
    pertama2 saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Lubis. ini Pak Hasbi yang di Newmont dulu ya? kita belum pernah ketemu ya, cuma nama anda terkenal kok. Dalam bagian berikut saya sampaikan tanggapan saya atas tanggapan anda. saya buat dalam bentuk tanya jawab, biar lebih jelas aja. HL adalah singkatan dari Hasbi Lubis. BB adalah singkatan dari Bosman Batubara.
    ? HL: Terimakasih juga sama pak Bosman yang masih sempat memberikan tanggapan, saya baru tahu kalau saya terkenal dari bapak Bosman, semoga benar. Tanggapan saya sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari sisi yang berbeda, sehingga para pembaca bisa lebih arif untuk menentukan sikap. Saya punya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan manakala Camp Eksplorasi kami di Elang di bakar orang dari salah satu desa terdekat. Waktu itu saya sangat sedih karena pada waktu yang bersamaan 150 an bawahan saya kehilangan pekerjaan tanpa mereka berbuat sesuatu kesalahan hanya karena kecemburuan social dan provokasi segelintir orang. Saya bayangkan setiap orang punya istri dan anak, jadi cukup banyak yang akan menderita. Ditambah lagi 20 an perusahaan yang sudah kita latih sejak awal akan kehilangan bisnis. Sementara untuk geologist (termasuk saya) sebetulnya kejadian tersebut menguntungkan, misalnya saya diizinkan untuk pensiun dini sejak kejadian tersebut, namun saat itu tidak ada diantara geologist yang hanya mengurusi dirinya. Hasil akhirnya, mereka ada yang tertembak waktu mau di tangkap polisi di Desanya, roda ekonomi kembali lesu. Sekarang boleh dikata mereka merengek agar perusahaan beroperasi kembali. Kasus teluk buyat yang menghebohkan itu, dengan berbagai tuduhan, awalnya pencemaran Hg menyebabkan minimata, tidak terbukti bergeser ke pencemaran logam berat dan pada akhirnya bergeser pada pencemaran arsen. Dari hasil provokasi, sebagian masarakat pindah untuk menghindari lingkungan yang tercemar. Hasil akhirnya, tidak terbukti ada pencemaran, sebagian mereka yang terlanjur pindah balik lagi dengan mengabaikan rasa malu, dan sebagian mereka yang tetap bertahan ditempat pindah yang baru terlunta lunta. Sementara Teluk Buyat jadi tempat rekreasi. Betapa kejamnya mereka yang melakukan provokasi bukannya memberikan peluang untuk hidup lebih baik malah menyengsarakan. Aduh maaf ngelantur panjang lebar.
    ***
    HL: Saya sangat prihatin membaca tulisan tulisan saudara Bosman yang notabene dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja di industry pertambangan tapi terkesan awam.
    BB: awamnya dimana ya? anyway, saya bukan mengaku2 tanpa fakta, memang saya pernah bekerja di tambang.
    HL: Berikut adalah tanggapan saya:
    Saya bukan untuk membela PT Sorik Mas Mining karena saya tidak punya urusan apapun dengan mereka, saya hanya mencoba meletakkan permasalahan ditempat yang sebenarnya (menuerut versi saya):
    BB: kalau benar anda Pak Hasbi yang Newmont, artinya perspektif yang anda sampaikan adalah perspektif dari kalangan tambang, bisa kita simpulkan begitukah?
    HL: Betul, saya pernah di Newmont sampai pertengahan 2006, jadi saya sempat 5.4 tahun di Newmont. Saya menyadari sepenuhnya tidak akan ada titik temu (memang bukan untuk cari titik temu) karena kita melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda, pak Bosman melihat kehadiran PT SMM sebuah ancaman, sementara saya melihatnya sebagai sebuah peluang dan sudah barang tentu Pak Bosman akan memperlihatkan conto-conto negative sedangkan saya akan memperlihatkan conto positive. Kenapa sebuah peluang? Berdasarkan berbagai fakta saya memang berpikir positip tentang tambang. Pertama, tambang ada seumur dengan peradaban manusia dan mustahil peradaban yang sekarang dicapai tanpa tambang. Kalau Mudharatnya sebuah tambang lebih banyak ketimbang manfaat, terlalu naïf kalau manusia meneruskan kegiatan ini termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ini. Di Hampir semua Negara di bumi ini mengijinkan tambang dengan rambu rambu tertentu agar meminimalisir dampak negative.
    HL: 1. PT sorik Mas Mining melakukan explorasi di atas daerah kontrak Karya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Bupati, saya tidak tahu apakah sudah diubah ke IUP sehubungan dengan undang-undang pertambangan yang baru. Ada jaminan dari pemerintah bahwa CoW yang masih berlaku bisa diubah kedalam IUP. Posisi Bupati dalam keadaan sulit untuk menolak perubahan dari KK ke IUP, karena kekuatan KK hampir sama dengan undang-undang karena disyahkan oleh DPR. Kalau misalkan penolakan terjadi dengan begitu mudah mereka akan masuk ke Arbitrase international dan dengan mudah untuk mendapatkan semua uang yang sudah mereka keluarkan + yang seharusnya menjadi asset mereka, yang notabene harus dibayar pemerintah RI
    BB: saya tahu soal sejarah KK dan kemudian Presiden mengeluarkan surat yang memberikan kesempatan kepada 13 perusahaan tambang di Indonesia untuk menjalankan aktivitasnya pada daerah yang overlap dengan taman nasional, salah satunya adalah Sorikmas Mining. saya baca riwayat Blok Selatan dan Blok utara di dalam beberapa laporan Sihayo Gold Limited. Masalahnya adalah, apakah pemerintah ketika melakukan tender menjual KK blog tersebut melakukan komunikasi dengan masyarakat? kalau tidak, itu artinya keputusan dibuat sepihak. Kalau DPR menyetujui, buktinya ada tuh surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh tokoh2 11 Kampung di Kecamatan Ulupungkut. Apa yang saya kampanyekan (mengusir PT Sorikmas Mining dari Madina), sama saja sebenarnya dengan yang dilakukan pemerintah, whatever Pusat atau Daerah. Mereka memberi KK tanpa komunikasi ke bawah, sekarang saya melakukan kampanye pengusiran tanpa memandang mereka akan dibawa ke arbitrase internasional dan seterusnya. every action has its reaction. mereka beraksi begitu, maka reaksinya begini.
    HL: Setahu saya kontrak karya mereka ini udah berumur >25 tahun. Saya tidak tahu persis prosesnya dulu. KK diterbitkan setelah ada persetujuan Gubernur sama DPRD, tentunya mereka seharusnya melakukan survey lebih dahulu terhadap masyarakat dimana KK akan diterbitkan, saya tidak tahu persis apakah ini dilakukan. Kembali ke masa 25 tahun yang lalu, andaikatapun mereka turun kemasyarakat dugaan saya mereka tidak akan menolak (hanya dugaan).
    HL: 2. Daerah Kontrak Karya adalah lebih dahulu daripada status Taman Nasional, sudah logis tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan dengan perubahan tersebut. Lagipula sebagai Negara yang ber martabat mestinya harus konsisten dengan apa yang dia berikan maupun janjikan.
    BB: dengan alasan sebagai negara yang bermatabat juga seharusnya negara ini juga take care terhadap surat kesepakatan 11 kampung tersebut. Kalau enggak, seseorang akan menyimpulkan bahwa negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan daripada mendengarkan aspirasi dari 11 kampung itu.
    HL: Ini bisa terjawab dengan item diatas, seandainya prosedurnya dahulu tidak benar, menurut hemat saya mereka bisa menggugat pemerintah pusat, bukan PT.SMM
    BPGC : Kontrak karya PT. SM ini tidak berdasarkan persetujuan masyarakat kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua kami di Ulupungkut. Jawabannya tidak tahu. Artinya klau ini prosedurnya tidak berdasarkan prosedur yang benar. Dan kami tidak tahu bagaimana menggugat pemerintah pusat sebagaimana yang bung Hasbi sarankan, tentunya sebagai orang mandailing, yang masih kelahiran panyabungan bung Hasbi bisa mengajari atau memfasilitasi kami donk. Kami ,tunggu kedatangan bung Hasbi di sekretariat kami di Hutagodang dekat kantor camat. Satu lagi kenyataannya memang penyelenggara negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan dari pada mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kepala Bapedalda Madina misalnya menjanjikan kepada kami waktu lokakarya TNBG untuk mengundang kami dan unsur masyarakat yang menolak PT. SM dalam konsultasi amdal PT. SM, kira-kira 2 minggu kemudian PT. SM melakukan konsultasi amdal di payaloting internationaal hotel panyabungan yang menghadirinya kok NGO yang menyoroti korupsi, aset negara yang mendeklarasikan diri menolak kok gak di undang??. Atau mungkin mereka lupa ada yang menolak?, atau kalau yang menolak hadir acara gak mulus sesuai harapan?. Atau ini hanya kelengkapan berkas aja selanjutnya akan diselesaikan dikamar hotel?. Tentu bung sebagai kaum yang tercerahkan lebih tahu gimana proses amdal. Ada rekan saya Tan Ghazali yang hadir disitu dan menyatakan penolakan dengan alasan-alasannya. 2 minggu kemudian dokumen konsultasi tersebut kami dapatkan cofynya dari rekan yang tugas di bapedalda Madina, sanggahan penolakan gak ada dimuat. o mungkin bung ber-2 perlu melihat dokumen tersebut, kalu saya ke warnet lagi kami kirimkan.

    HL: 3. Disebutkan bahwa areal IUP mereka yang begitu luas, seolah olah seluruh IUP akan diobrak abrik dan menimbulkan kerusakan parah dan bisa menimbulkan malapetaka dimana-mana. Statement seperti ini bisa saya terima kalau datangnya dari orang awam, tapi kalau dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja diindustri pertambangan wah…..wah…..

    BB: mana saya sebutkan begitu? di bagian mana ya? dan akan mendatangkan malapetaka dimana2? di bagian mana ya Pak? dalam salah satu artikel, terma yang saya pakai adalah Bencana Industri dan Lobang Raksasa, bukan malapetaka, kalau saya tidak salah. silahkan cek lagi semua tulisan saya soal PT SM. Sebenarnya, dengan menggunakan terma “malapetaka” sebenarnya anda melakukan dramatisasi terhadap tulisan saya. Wah, enggak tau nih gimana kalau begini? Then, apa masalahnya kalau statement seperti yang saya tulis berasal dari seorang geologist? atau, jangan2 Pak Hasbi pikir bahwa semu geologist itu pikirannya harus sama dengan Bapak, atau dengan kata lain, harus dapat Bapak terima? susah juga kalau begitu. Kalau Bapak Bos saya, mungkin saya akan manut. tulisan2 saya saya bangun dengan perspektif DAS.
    BPGC : jika bung ber-2 tidak mau menyatakan akan mendatangkan malapetaka maka kami lah yang menyatakannya, karena kontrak karya PT. SM berada didaerah resapan air batang gadis, ingat Ulupungkut adalah hulu sungai batang gadis, jika banjir atau tercemar mungkin saudara-saudara bung Hasbi yang katanya masih banyak di panyabungan dan kotanopan itu juga akan merasakan dampaknya. Atau…..bung Hasbi akan bawa mereka pindah kedaerah yang aman. Sungguh sial nasib kami ,yang tak bisa pindah. Kalaupun tidak seperti itu paling gak bencana bagi kami. ketika hutan selama ini banyak memberikan kehidupan bagi kami.
    HL: Maaf kalau merasa terlalu di dramatisir, itu muncul akibat saya membaca artikel arikel lain dari pak Bosman seperti “PT SMM sedang merancang bencana di Madina” dll, dimana menurut saya hal tersebut lebih di dramatisir lagi. Tidak saya tidak berharap bahwa pikiran orang lain harus sama dengan saya, Cuma saya percaya kapanpun kita menulis ada satu kode etik yang harus kita ikuti. Makanya sekali lagi saya minta maaf kalau tanggapan saya terasa menyerang pribadi.
    HL: Perlu dipahami secara statistic dunia tingkat keberhasilan eksplorasi mineral hanya 2% yang notabene 98% akan gagal. Menurut hemat saya biarkan mereka menghabiskan uang mereka yang notabene sebagian akan mengalir ke masyarakat sepanjang tidak ada kerugian dari pihak manapun, toh kalau ada yang dirugikan tempuhlah jalur hukum. Negara ini adalah Negara hukum, terlepas bagaimanapun penegakan hukum kita harus dukung dan upayakan perbaikan. Anda boleh lihat bagaimana kerusakan hutan yang disebabkan industry tambang modern, saya jamin 1000% tidak aka ada 3% dibanding kerusakan yang ditimbulkan para pemegang HPH.
    BB: dan kalau ke dalam 2% itu masuk Ulupungkut, mau ngomong apa nanti gw? Bagaimana tidak ada kerugian, kalau eksplorasi berhasil, tambang dibuka, silahkan baca dalam salah satu tulisan di blog ini, saya sudah coba mapping berdasarkan pertimbangan ekonomi, judulnya “Tambang Emas di Madina: Siapa Untung Siapa Buntung”. Soal hukum, saya riset di 3 daerah di Pulau Jawa. Makalahnya sudah saya presentasikan di seminar internasional di Percik Salatiga. Kasusnya di Porong (Lumpur Lapindo) di Pati (Semen Gresik), dan di Bojonegor (pencemaran gas dari sumur minyak). Di Porong ada RTRW yang mengatur bahwa daerah lumpur Lapindo sekarang bukan untuk pemboran, nyatanya, ngebor2 aja tuh Lapindo di sana. Hasilnya? Bapak bisa lihat apa yang terjadi dengan Porong sekarang. Di Pati, sama saha, RTRW mau disesuaikan untuk kepentingan ekspansi Semen Gresik, jadi bukan dianalisis dulu mana yang boleh mana yang tidak, tetapi kepentingan perusahaan dulu, ntar RTRW menyesuaikan. Di Bojonegoro, sama dengan kasus Porong, tetapi ngebor jalan terus, dan 2006-2010 terjadi 10 kali kebocoran gas. gimana penanganannya? saling lempar bola tuh!!! Itulah hukum di negera Indonesia. penegakan hukum? wah, saya enggak percaya bakal jalan di Indonesia, kalau masih begini2 aja. Soal HPS, kok malah membandingkan begitu? kalau mbanding2 begitu, kan bisa saya tafsirkan begini: “lihat lho mereka merusak lebih banyak, jadi boleh donk gua rusak dikit?”.
    BPGC : epeng do namagatur negara on bung, lihat aja gayus, enakkan, kumpulkan kekayaan, penyitaan tidak keluar penjara tabungan udah bisa hidupi 25 keturunan. O ya bung hasbi kami sebelum kontrak karya ini berjalan aja sudah merasa dirugikan apalagi setelah berjalan, ajari kami menelusuri jalur hukum donk…
    HL: Menurut hemat saya tidak usah terlalu takutlah. Ada rambu rambu yang harus mereka penuhi untuk tidak merugikan orang lain. Pada saatnya nanti kalau mereka melakukan pencemaran yang membahayakan masyarakat saya pun akan ikut menuntut atau mengusir mereka kalau pemerintah tidak mau mengusir mereka. Perlu diketahui saya lahir di Panyabungan dan istri saya lahir di kotanopan, msh banyak keluarga disana. Saya berpendapat biarkan mereka menghabiskan uang mereka untuk melakukan eksplorasi dimana 98% akan gagal. Kalaupun mereka berhasil di satu atau dua lokasi, mari kita rapatkan barisan utk Kontrol mereka manakala udah diputuskan untuk menambang. Selama mereka patuh terhadap rambu rambu (undang-undang pertambangan) tidak akan ada masalah. Kalau mereka tidak patuh, masyarakat agar memberikan perlawanan untuk stop tambang atau mengusir mereka.
    BPGC : wah kejamnya bung Hasbi…, udah punya prediksi gagal sampai 98% kok masih dibiarin padahal bung hasbi pasti punya jaringan ke PT SM, kan yang melakukan pengeboran di mandagang tahun 1998 newmont tempat bung Hasbi kerja atau mungkin bung Hasbi ikut maka tau, bung bisa kasih masukan sama SM. tapi bung anda aja yang mengusir dan kontrol mereka jika tidak patuh sama rambu-rambu kami orang desa takut sama TNI, PMA biasakan TNI. Kami akan tetap bertahan sebelum bukit2 itu rata dengan tanah atau menjadi lobang2 raksasa, sebelum korbannya pencemaran mulai berjatuhan. “Pada saatnya nanti kalau mereka melakukan pencemaran yang membahayakan masyarakat saya pun akan ikut menuntut atau mengusir mereka kalau pemerintah tidak mau mengusir mereka”. wah bung hasbi sudah tau nampaknya. Kami merapatkan barisan mulai sekarang, entar kalau dah kejadian mungkin tempat bung hasbi adalah barisan kosong yang ditinggalakan korban pencemaran yang membahayakan masyarakat seperti kata bung hasbi. Itupun kalau masih bisa buat barisan atau jangan2 nanti berdiri sendiri atau bersama pejuang-pejuang lingkungan dari ruang-ruang ber-AC yang yang didanai perusahaan korporasi.
    HL: 4. Saya sangat setuju bahwa segala sesuatu mestinya didasarkan terhadap manfaat atau mudaratnya, kalau mudharatnya lebih besar tentunya jangan dilanjutkan. Cuma mari dengan pikiran jernih dan netral untuk evaluasi manfaat dan mudarat, tidak didasarkan atas prasangka yang belum jelas. Yang terpenting mari semua taat hukum, tanpa itu quovadis Indonesia. Menurut hemat saya siapapun bisa menghentikan proses tambang manakala ia mulai terbukti memberikan mudharat atau kerugian terhadap orang lain, oleh sebab itu sangat tidak bijak hanya dengan melakukan provokasi dengan prasangka subjective, karena saya masih berusaha untuk menjadi warga yang taat undang-undang. Saya percaya para pembuat undang-undang mungkin sama pintarnya dan sama nasionalisnya dengan sudara Bosman.
    BB: Hahaha… jangan saya donk Pak yang diajak taat hukum, kalau bener2 mau menghimbau taat hukum, masih banyak tuh Pak orang yang enggak taat hukum dan melanggar hukum berkali2. kalo mau ngomong soal hukum lho ya? di Jakarta banyak tuh, kalau Pak Hasbi mau. Prasangka subyektif? di bagian mana prasangka saya subyektif? yang konkrit Pak ya, di bagian mana, biar diskusi kita enggak ngelantur dan wasting time. Anyway, rasanya saya enggak pintar dan enggak nasionalis tuh. yang saya tulis adalah kampung saya sendiri. atau setidaknya enggak berpretensi biar dianggap pinter dan nasionalis. boleh aja para pembuat hukum itu pintar2, tapi kok ya ada kesepakatan bersama dari 11 kampung menolak sorikmas mining? siapa yang salah? apakah akan kita salahkan orang kampung itu?
    HL: Pada akhirnya menurut saya diputuskan berdasarkan manfaat dan mudaratnya dan yang jelas harus jauh lebih banyak manfaatnya. Karena setiap kegiatang pasti ada dampak negative, kalau tidak ada dampak kita harus berdiam diri saja. Makanya saya adalah pembohong besar kalau saya katakan tidak ada dampak negatip sebuah tambang. Cuma perlu dievaluasi dan ditimbang secara benar bagaimana manfaat dan mudarat kehadiran sebuah tambang. Misalnya saya belum melihat satu daerahpun, dimanapun dimuka bumi ini satu tambang mengakibatkan kekeringan untuk daerah sekitarnya. Sebagai contoh PT Newmont Memiliki daerah kontrak karya semula lebih dari sejuta hektar di Sumbawa, namun untuk penambangan batu Hijau mereka membuka lahan hutan yang mereka butuhkan 400 hektar, itupun sebagian sudah direklamasi. Tentu saja ada kerusakan di 400 hektar tersebut. Tapi manfaatnya mungkin beribu lipat dari nilai kerusakan tersebut. Makanya setiap NGO anti tambang yang masuk ke desa desa disekitar tambang akan terusir oleh masyarakat. Kesan yang saya dapatkan dari tulusan pak Bosman adalah PT. SMM akan melakukan penambangan menggunakan hukum rimba dimana mereka bebas melakukan pencemaran dan kerusakan. Tidak seperti itu, kita punya rambu-rambu hukum yang bagus untuk melindungi masyarakat. Membandingkan Freeport atau Newmont Batu Hijaupun dengan PT.SMM tidak relevan. Yang pertama karena komoditas dan tipe deposit berbeda. Kita belum tahu metode penambangan PT.SMM (seandainya mereka menambang), kalau under ground atau block caving lobang yang mereka perlukan tidak akan lebih besar dari 10×10 m, kalau open pit yang dipilih bisa dipastikan lobang yang akan digali jauh lebih kecil dari Freeport dan Newmont karena cadangan mereka (paling tidak yang sudah diketahui) tidak sampe seperduapuluh Freeport (tidak masuk akal memerlukan lobang yang lebih besar untuk cadangan yang jauh lebih kecil).
    HL: 5. Hal lain sebetulnya kita bisa juga anti tambang dan menghentikan semua aktivitas tambang dimuka bumi ini, tetapi siapkah kita kembali ke Jaman Batu?. Jangan sampai seperti beberapa kalangan anti tambang yang datang berkoar-koar suruh tutup tambang dengan menggunakan fasilitas yang bersal dari bahan tambang seperti mikropon, mobil, computer dsb.
    Keberadaan mereka di Mandailing Natal 100% legal karena mendapat persetujuan dari pemerintah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru mengusir mereka begitu saja sama dengan melanggar aturan pemerintah sendiri, kecuali anda menawarkan ganti rugi atas segala biaya mereka habiskan dan anda menyuruh mereka pergi maka saya akan salut dengan kepedulian anda.
    BPGC : bung Hasbi keberadaan kami diUlupungkut diakui Undang-undang gak ya?. Kok desa-desa kami juga masuk wilayah kontrak karya. O mungkin itu bisa diganti rugi dengan rupiah y?. Ah masak tulang-tulang leluhur kami juga mau diganti rugi. Berapa ganti rugi 1 kuburan. 10 lobang terbesar dunia itu bekas tambang gak y?. Bisa de i baen tobat ni ikan mas ?. atau dibuat apa ya?.
    BB: saya enggak anti tambang. saya anti “the way they did it”, setidaknya untuk masa sekarang, itu enggak sustainable sama sekali. industrinya terlalu kencang. kalo untuk kebutuhan aja, sudah lebih dari cukup saya kira apa yang ada di Papua dan Newmont juga kali ya, tapi kalo untuk akumulasi kekayaan ya, sampai kapan pun enggak akan cukup. Saya tidak bilang mereka illegal. yang saya kampanyekan adalah mengusir mereka dari Mandailing Natal, dan itu juga bisa dilakukan dengan legal. saya tidak akan mengganti uang mereka, karena saya sendiri juga butuh uang, dan belum berlebih, jadi saya pastikan anda tak perlu salut pada saya,
    HL: Syukurlah dan saya kira cukup fair pak Bosman tidak anti tambang. Betul akumulasi kekayaan nggak pernah tercukupi terutama bagi mereka yang susah untuk bersyukur. Untuk itu langkah terbaik seandainya para pengurus Negara sepikiran dengan pak Bosman adalah dengan Moratorium, menutup semua perijinan dan tidak membuka perijinan yang baru. Buat investor asing tidak akan masalah karena mereka akan gentayangan cari Negara yang masih ekonomis untuk investasikan uang mereka.
    HL: 6. Negara kita adalah Negara demokrasi, makanya kalau saudara Bosman punya pemikiran seperti itu sah-sah saja dan waktu akan membuktikan apakah saudara Bosman sebagai pahlawan atau sebagai ……..yang tidak dipedulikan orang. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan berdasarkan fakta dan memberikan pandangan dari semua segi, insya allah akan dihormati orang.
    BPGC : yang jelas bung Hasbi kesepakatan 11 desa ulupungkut ditandatangai oleh kepala desa, tokoh adat, BPD, tokoh pemuda dan tokoh agama didesa kelahirannya bung Bosman, kalau mereka mengangkat Bung Bosman sebagai Pahlawan Bung Hasbi jadi apa ya?. Mungkin dikampung bung Hasbi, maaf dimana tadi ? panyabungan tau kotanopan jangan2 tokoh tidak tau ada bung hasbi…..
    BB: demokrasi kayaknya mereknya aja deh. buktinya? untuk kasus PT SM kok suara 11 kampung yang ada di DAS Batang Pungkut kok enggak didengar sama sekali, eksplorasi lanjut terus. mentok di Ulupungkut, coba dari sebelah, kan kira2 gitu. Paling langkah selanjutnya gampang ditebak: buat masyarakat pecah, kalau perlu adu domba. and the last but not least, gua enggak butuh dikenang. enggak butuh jadi pahlawan. aku sudah cukup puas dengan hidupku dan caraku menjalaninya, day by day. that’s all.
    HL: Betul pak Bosman, demokrasi kita belum seperti yang kita inginkan, pilkada juga banyak yang menggunakan politik uang. Pak Bosman pun tahu sendiri bagaimana pilkada terakhir di Madina, hingga sempat dibatalkan MK. Nampaknya kita harus bersabar karena semua memerlukan proses yang butuh waktu, meskipun saya sendiri tidak punya bayangan kalau kita akan bisa nyampe dalam tempo yang singkat. Demikian tanggapan balik saya semoga berguna.
    Salam Buat Semua

  10. Patang Pungkut Green Conservation berkata:

    Maaf bukan maksudnya ikut-ikutan dalam debat ilmiah dan penuh referensi bung Bosaman (BB) dan bung Hasbi (HL), tapi Batang Pungkut Green Conservation (BPGC) sebagai bagian dari masyarakat adat Ulupungkut merasa perlu untuk menanggapai beberapa bagian diskusi bung ber-2. Maaf jika bahasanya tidak ilmiah dan susah di pahami karena kami hanyalah orang kampung. Mungkin perlu kami jelaskan kepada Bung Hasbi bahwa BPGC adalah wadah perjungan warga Ulupungkut dalam menolak kontrak karya PT. SM. Didirikan di Hutagodang tgl 13 juni 2010, kami terbuka menerima siapa saja datang berdiskusi. Ya kalau bung Hasbi ada kesempatan pulang kampung ke Panyabungan dan punya waktu luang kami undang bung Hasbi datang kesekret kami di Hutagodang.
    pertama2 saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasbi Lubis. ini Pak Hasbi yang di Newmont dulu ya? kita belum pernah ketemu ya, cuma nama anda terkenal kok. Dalam bagian berikut saya sampaikan tanggapan saya atas tanggapan anda. saya buat dalam bentuk tanya jawab, biar lebih jelas aja. HL adalah singkatan dari Hasbi Lubis. BB adalah singkatan dari Bosman Batubara.
    ? HL: Terimakasih juga sama pak Bosman yang masih sempat memberikan tanggapan, saya baru tahu kalau saya terkenal dari bapak Bosman, semoga benar. Tanggapan saya sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari sisi yang berbeda, sehingga para pembaca bisa lebih arif untuk menentukan sikap. Saya punya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan manakala Camp Eksplorasi kami di Elang di bakar orang dari salah satu desa terdekat. Waktu itu saya sangat sedih karena pada waktu yang bersamaan 150 an bawahan saya kehilangan pekerjaan tanpa mereka berbuat sesuatu kesalahan hanya karena kecemburuan social dan provokasi segelintir orang. Saya bayangkan setiap orang punya istri dan anak, jadi cukup banyak yang akan menderita. Ditambah lagi 20 an perusahaan yang sudah kita latih sejak awal akan kehilangan bisnis. Sementara untuk geologist (termasuk saya) sebetulnya kejadian tersebut menguntungkan, misalnya saya diizinkan untuk pensiun dini sejak kejadian tersebut, namun saat itu tidak ada diantara geologist yang hanya mengurusi dirinya. Hasil akhirnya, mereka ada yang tertembak waktu mau di tangkap polisi di Desanya, roda ekonomi kembali lesu. Sekarang boleh dikata mereka merengek agar perusahaan beroperasi kembali. Kasus teluk buyat yang menghebohkan itu, dengan berbagai tuduhan, awalnya pencemaran Hg menyebabkan minimata, tidak terbukti bergeser ke pencemaran logam berat dan pada akhirnya bergeser pada pencemaran arsen. Dari hasil provokasi, sebagian masarakat pindah untuk menghindari lingkungan yang tercemar. Hasil akhirnya, tidak terbukti ada pencemaran, sebagian mereka yang terlanjur pindah balik lagi dengan mengabaikan rasa malu, dan sebagian mereka yang tetap bertahan ditempat pindah yang baru terlunta lunta. Sementara Teluk Buyat jadi tempat rekreasi. Betapa kejamnya mereka yang melakukan provokasi bukannya memberikan peluang untuk hidup lebih baik malah menyengsarakan. Aduh maaf ngelantur panjang lebar.
    ***
    HL: Saya sangat prihatin membaca tulisan tulisan saudara Bosman yang notabene dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja di industry pertambangan tapi terkesan awam.
    BB: awamnya dimana ya? anyway, saya bukan mengaku2 tanpa fakta, memang saya pernah bekerja di tambang.
    HL: Berikut adalah tanggapan saya:
    Saya bukan untuk membela PT Sorik Mas Mining karena saya tidak punya urusan apapun dengan mereka, saya hanya mencoba meletakkan permasalahan ditempat yang sebenarnya (menuerut versi saya):
    BB: kalau benar anda Pak Hasbi yang Newmont, artinya perspektif yang anda sampaikan adalah perspektif dari kalangan tambang, bisa kita simpulkan begitukah?
    HL: Betul, saya pernah di Newmont sampai pertengahan 2006, jadi saya sempat 5.4 tahun di Newmont. Saya menyadari sepenuhnya tidak akan ada titik temu (memang bukan untuk cari titik temu) karena kita melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda, pak Bosman melihat kehadiran PT SMM sebuah ancaman, sementara saya melihatnya sebagai sebuah peluang dan sudah barang tentu Pak Bosman akan memperlihatkan conto-conto negative sedangkan saya akan memperlihatkan conto positive. Kenapa sebuah peluang? Berdasarkan berbagai fakta saya memang berpikir positip tentang tambang. Pertama, tambang ada seumur dengan peradaban manusia dan mustahil peradaban yang sekarang dicapai tanpa tambang. Kalau Mudharatnya sebuah tambang lebih banyak ketimbang manfaat, terlalu naïf kalau manusia meneruskan kegiatan ini termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ini. Di Hampir semua Negara di bumi ini mengijinkan tambang dengan rambu rambu tertentu agar meminimalisir dampak negative.
    HL: 1. PT sorik Mas Mining melakukan explorasi di atas daerah kontrak Karya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh Bupati, saya tidak tahu apakah sudah diubah ke IUP sehubungan dengan undang-undang pertambangan yang baru. Ada jaminan dari pemerintah bahwa CoW yang masih berlaku bisa diubah kedalam IUP. Posisi Bupati dalam keadaan sulit untuk menolak perubahan dari KK ke IUP, karena kekuatan KK hampir sama dengan undang-undang karena disyahkan oleh DPR. Kalau misalkan penolakan terjadi dengan begitu mudah mereka akan masuk ke Arbitrase international dan dengan mudah untuk mendapatkan semua uang yang sudah mereka keluarkan + yang seharusnya menjadi asset mereka, yang notabene harus dibayar pemerintah RI
    BB: saya tahu soal sejarah KK dan kemudian Presiden mengeluarkan surat yang memberikan kesempatan kepada 13 perusahaan tambang di Indonesia untuk menjalankan aktivitasnya pada daerah yang overlap dengan taman nasional, salah satunya adalah Sorikmas Mining. saya baca riwayat Blok Selatan dan Blok utara di dalam beberapa laporan Sihayo Gold Limited. Masalahnya adalah, apakah pemerintah ketika melakukan tender menjual KK blog tersebut melakukan komunikasi dengan masyarakat? kalau tidak, itu artinya keputusan dibuat sepihak. Kalau DPR menyetujui, buktinya ada tuh surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh tokoh2 11 Kampung di Kecamatan Ulupungkut. Apa yang saya kampanyekan (mengusir PT Sorikmas Mining dari Madina), sama saja sebenarnya dengan yang dilakukan pemerintah, whatever Pusat atau Daerah. Mereka memberi KK tanpa komunikasi ke bawah, sekarang saya melakukan kampanye pengusiran tanpa memandang mereka akan dibawa ke arbitrase internasional dan seterusnya. every action has its reaction. mereka beraksi begitu, maka reaksinya begini.
    HL: Setahu saya kontrak karya mereka ini udah berumur >25 tahun. Saya tidak tahu persis prosesnya dulu. KK diterbitkan setelah ada persetujuan Gubernur sama DPRD, tentunya mereka seharusnya melakukan survey lebih dahulu terhadap masyarakat dimana KK akan diterbitkan, saya tidak tahu persis apakah ini dilakukan. Kembali ke masa 25 tahun yang lalu, andaikatapun mereka turun kemasyarakat dugaan saya mereka tidak akan menolak (hanya dugaan).
    HL: 2. Daerah Kontrak Karya adalah lebih dahulu daripada status Taman Nasional, sudah logis tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan dengan perubahan tersebut. Lagipula sebagai Negara yang ber martabat mestinya harus konsisten dengan apa yang dia berikan maupun janjikan.
    BB: dengan alasan sebagai negara yang bermatabat juga seharusnya negara ini juga take care terhadap surat kesepakatan 11 kampung tersebut. Kalau enggak, seseorang akan menyimpulkan bahwa negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan daripada mendengarkan aspirasi dari 11 kampung itu.
    HL: Ini bisa terjawab dengan item diatas, seandainya prosedurnya dahulu tidak benar, menurut hemat saya mereka bisa menggugat pemerintah pusat, bukan PT.SMM
    BPGC : Kontrak karya PT. SM ini tidak berdasarkan persetujuan masyarakat kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua kami di Ulupungkut. Jawabannya tidak tahu. Artinya klau ini prosedurnya tidak berdasarkan prosedur yang benar. Dan kami tidak tahu bagaimana menggugat pemerintah pusat sebagaimana yang bung Hasbi sarankan, tentunya sebagai orang mandailing, yang masih kelahiran panyabungan bung Hasbi bisa mengajari atau memfasilitasi kami donk. Kami ,tunggu kedatangan bung Hasbi di sekretariat kami di Hutagodang dekat kantor camat. Satu lagi kenyataannya memang penyelenggara negara ini lebih mementingkan menyervis perusahaan dari pada mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kepala Bapedalda Madina misalnya menjanjikan kepada kami waktu lokakarya TNBG untuk mengundang kami dan unsur masyarakat yang menolak PT. SM dalam konsultasi amdal PT. SM, kira-kira 2 minggu kemudian PT. SM melakukan konsultasi amdal di payaloting internationaal hotel panyabungan yang menghadirinya kok NGO yang menyoroti korupsi, aset negara yang mendeklarasikan diri menolak kok gak di undang??. Atau mungkin mereka lupa ada yang menolak?, atau kalau yang menolak hadir acara gak mulus sesuai harapan?. Atau ini hanya kelengkapan berkas aja selanjutnya akan diselesaikan dikamar hotel?. Tentu bung sebagai kaum yang tercerahkan lebih tahu gimana proses amdal. Ada rekan saya Tan Ghazali yang hadir disitu dan menyatakan penolakan dengan alasan-alasannya. 2 minggu kemudian dokumen konsultasi tersebut kami dapatkan cofynya dari rekan yang tugas di bapedalda Madina, sanggahan penolakan gak ada dimuat. o mungkin bung ber-2 perlu melihat dokumen tersebut, kalu saya ke warnet lagi kami kirimkan.

    HL: 3. Disebutkan bahwa areal IUP mereka yang begitu luas, seolah olah seluruh IUP akan diobrak abrik dan menimbulkan kerusakan parah dan bisa menimbulkan malapetaka dimana-mana. Statement seperti ini bisa saya terima kalau datangnya dari orang awam, tapi kalau dari seorang geologist yang mengaku pernah kerja diindustri pertambangan wah…..wah…..

    BB: mana saya sebutkan begitu? di bagian mana ya? dan akan mendatangkan malapetaka dimana2? di bagian mana ya Pak? dalam salah satu artikel, terma yang saya pakai adalah Bencana Industri dan Lobang Raksasa, bukan malapetaka, kalau saya tidak salah. silahkan cek lagi semua tulisan saya soal PT SM. Sebenarnya, dengan menggunakan terma “malapetaka” sebenarnya anda melakukan dramatisasi terhadap tulisan saya. Wah, enggak tau nih gimana kalau begini? Then, apa masalahnya kalau statement seperti yang saya tulis berasal dari seorang geologist? atau, jangan2 Pak Hasbi pikir bahwa semu geologist itu pikirannya harus sama dengan Bapak, atau dengan kata lain, harus dapat Bapak terima? susah juga kalau begitu. Kalau Bapak Bos saya, mungkin saya akan manut. tulisan2 saya saya bangun dengan perspektif DAS.
    BPGC : jika bung ber-2 tidak mau menyatakan akan mendatangkan malapetaka maka kami lah yang menyatakannya, karena kontrak karya PT. SM berada didaerah resapan air batang gadis, ingat Ulupungkut adalah hulu sungai batang gadis, jika banjir atau tercemar mungkin saudara-saudara bung Hasbi yang katanya masih banyak di panyabungan dan kotanopan itu juga akan merasakan dampaknya. Atau…..bung Hasbi akan bawa mereka pindah kedaerah yang aman. Sungguh sial nasib kami ,yang tak bisa pindah. Kalaupun tidak seperti itu paling gak bencana bagi kami. ketika hutan selama ini banyak memberikan kehidupan bagi kami.
    HL: Maaf kalau merasa terlalu di dramatisir, itu muncul akibat saya membaca artikel arikel lain dari pak Bosman seperti “PT SMM sedang merancang bencana di Madina” dll, dimana menurut saya hal tersebut lebih di dramatisir lagi. Tidak saya tidak berharap bahwa pikiran orang lain harus sama dengan saya, Cuma saya percaya kapanpun kita menulis ada satu kode etik yang harus kita ikuti. Makanya sekali lagi saya minta maaf kalau tanggapan saya terasa menyerang pribadi.
    HL: Perlu dipahami secara statistic dunia tingkat keberhasilan eksplorasi mineral hanya 2% yang notabene 98% akan gagal. Menurut hemat saya biarkan mereka menghabiskan uang mereka yang notabene sebagian akan mengalir ke masyarakat sepanjang tidak ada kerugian dari pihak manapun, toh kalau ada yang dirugikan tempuhlah jalur hukum. Negara ini adalah Negara hukum, terlepas bagaimanapun penegakan hukum kita harus dukung dan upayakan perbaikan. Anda boleh lihat bagaimana kerusakan hutan yang disebabkan industry tambang modern, saya jamin 1000% tidak aka ada 3% dibanding kerusakan yang ditimbulkan para pemegang HPH.
    BB: dan kalau ke dalam 2% itu masuk Ulupungkut, mau ngomong apa nanti gw? Bagaimana tidak ada kerugian, kalau eksplorasi berhasil, tambang dibuka, silahkan baca dalam salah satu tulisan di blog ini, saya sudah coba mapping berdasarkan pertimbangan ekonomi, judulnya “Tambang Emas di Madina: Siapa Untung Siapa Buntung”. Soal hukum, saya riset di 3 daerah di Pulau Jawa. Makalahnya sudah saya presentasikan di seminar internasional di Percik Salatiga. Kasusnya di Porong (Lumpur Lapindo) di Pati (Semen Gresik), dan di Bojonegor (pencemaran gas dari sumur minyak). Di Porong ada RTRW yang mengatur bahwa daerah lumpur Lapindo sekarang bukan untuk pemboran, nyatanya, ngebor2 aja tuh Lapindo di sana. Hasilnya? Bapak bisa lihat apa yang terjadi dengan Porong sekarang. Di Pati, sama saha, RTRW mau disesuaikan untuk kepentingan ekspansi Semen Gresik, jadi bukan dianalisis dulu mana yang boleh mana yang tidak, tetapi kepentingan perusahaan dulu, ntar RTRW menyesuaikan. Di Bojonegoro, sama dengan kasus Porong, tetapi ngebor jalan terus, dan 2006-2010 terjadi 10 kali kebocoran gas. gimana penanganannya? saling lempar bola tuh!!! Itulah hukum di negera Indonesia. penegakan hukum? wah, saya enggak percaya bakal jalan di Indonesia, kalau masih begini2 aja. Soal HPS, kok malah membandingkan begitu? kalau mbanding2 begitu, kan bisa saya tafsirkan begini: “lihat lho mereka merusak lebih banyak, jadi boleh donk gua rusak dikit?”.
    BPGC : epeng do namagatur negara on bung, lihat aja gayus, enakkan, kumpulkan kekayaan, penyitaan tidak keluar penjara tabungan udah bisa hidupi 25 keturunan. O ya bung hasbi kami sebelum kontrak karya ini berjalan aja sudah merasa dirugikan apalagi setelah berjalan, ajari kami menelusuri jalur hukum donk…
    HL: Menurut hemat saya tidak usah terlalu takutlah. Ada rambu rambu yang harus mereka penuhi untuk tidak merugikan orang lain. Pada saatnya nanti kalau mereka melakukan pencemaran yang membahayakan masyarakat saya pun akan ikut menuntut atau mengusir mereka kalau pemerintah tidak mau mengusir mereka. Perlu diketahui saya lahir di Panyabungan dan istri saya lahir di kotanopan, msh banyak keluarga disana. Saya berpendapat biarkan mereka menghabiskan uang mereka untuk melakukan eksplorasi dimana 98% akan gagal. Kalaupun mereka berhasil di satu atau dua lokasi, mari kita rapatkan barisan utk Kontrol mereka manakala udah diputuskan untuk menambang. Selama mereka patuh terhadap rambu rambu (undang-undang pertambangan) tidak akan ada masalah. Kalau mereka tidak patuh, masyarakat agar memberikan perlawanan untuk stop tambang atau mengusir mereka.
    BPGC : wah kejamnya bung Hasbi…, udah punya prediksi gagal sampai 98% kok masih dibiarin padahal bung hasbi pasti punya jaringan ke PT SM, kan yang melakukan pengeboran di mandagang tahun 1998 newmont tempat bung Hasbi kerja atau mungkin bung Hasbi ikut maka tau, bung bisa kasih masukan sama SM. tapi bung anda aja yang mengusir dan kontrol mereka jika tidak patuh sama rambu-rambu kami orang desa takut sama TNI, PMA biasakan TNI. Kami akan tetap bertahan sebelum bukit2 itu rata dengan tanah atau menjadi lobang2 raksasa, sebelum korbannya pencemaran mulai berjatuhan. “Pada saatnya nanti kalau mereka melakukan pencemaran yang membahayakan masyarakat saya pun akan ikut menuntut atau mengusir mereka kalau pemerintah tidak mau mengusir mereka”. wah bung hasbi sudah tau nampaknya. Kami merapatkan barisan mulai sekarang, entar kalau dah kejadian mungkin tempat bung hasbi adalah barisan kosong yang ditinggalakan korban pencemaran yang membahayakan masyarakat seperti kata bung hasbi. Itupun kalau masih bisa buat barisan atau jangan2 nanti berdiri sendiri atau bersama pejuang-pejuang lingkungan dari ruang-ruang ber-AC yang yang didanai perusahaan korporasi.
    HL: 4. Saya sangat setuju bahwa segala sesuatu mestinya didasarkan terhadap manfaat atau mudaratnya, kalau mudharatnya lebih besar tentunya jangan dilanjutkan. Cuma mari dengan pikiran jernih dan netral untuk evaluasi manfaat dan mudarat, tidak didasarkan atas prasangka yang belum jelas. Yang terpenting mari semua taat hukum, tanpa itu quovadis Indonesia. Menurut hemat saya siapapun bisa menghentikan proses tambang manakala ia mulai terbukti memberikan mudharat atau kerugian terhadap orang lain, oleh sebab itu sangat tidak bijak hanya dengan melakukan provokasi dengan prasangka subjective, karena saya masih berusaha untuk menjadi warga yang taat undang-undang. Saya percaya para pembuat undang-undang mungkin sama pintarnya dan sama nasionalisnya dengan sudara Bosman.
    BB: Hahaha… jangan saya donk Pak yang diajak taat hukum, kalau bener2 mau menghimbau taat hukum, masih banyak tuh Pak orang yang enggak taat hukum dan melanggar hukum berkali2. kalo mau ngomong soal hukum lho ya? di Jakarta banyak tuh, kalau Pak Hasbi mau. Prasangka subyektif? di bagian mana prasangka saya subyektif? yang konkrit Pak ya, di bagian mana, biar diskusi kita enggak ngelantur dan wasting time. Anyway, rasanya saya enggak pintar dan enggak nasionalis tuh. yang saya tulis adalah kampung saya sendiri. atau setidaknya enggak berpretensi biar dianggap pinter dan nasionalis. boleh aja para pembuat hukum itu pintar2, tapi kok ya ada kesepakatan bersama dari 11 kampung menolak sorikmas mining? siapa yang salah? apakah akan kita salahkan orang kampung itu?
    HL: Pada akhirnya menurut saya diputuskan berdasarkan manfaat dan mudaratnya dan yang jelas harus jauh lebih banyak manfaatnya. Karena setiap kegiatang pasti ada dampak negative, kalau tidak ada dampak kita harus berdiam diri saja. Makanya saya adalah pembohong besar kalau saya katakan tidak ada dampak negatip sebuah tambang. Cuma perlu dievaluasi dan ditimbang secara benar bagaimana manfaat dan mudarat kehadiran sebuah tambang. Misalnya saya belum melihat satu daerahpun, dimanapun dimuka bumi ini satu tambang mengakibatkan kekeringan untuk daerah sekitarnya. Sebagai contoh PT Newmont Memiliki daerah kontrak karya semula lebih dari sejuta hektar di Sumbawa, namun untuk penambangan batu Hijau mereka membuka lahan hutan yang mereka butuhkan 400 hektar, itupun sebagian sudah direklamasi. Tentu saja ada kerusakan di 400 hektar tersebut. Tapi manfaatnya mungkin beribu lipat dari nilai kerusakan tersebut. Makanya setiap NGO anti tambang yang masuk ke desa desa disekitar tambang akan terusir oleh masyarakat. Kesan yang saya dapatkan dari tulusan pak Bosman adalah PT. SMM akan melakukan penambangan menggunakan hukum rimba dimana mereka bebas melakukan pencemaran dan kerusakan. Tidak seperti itu, kita punya rambu-rambu hukum yang bagus untuk melindungi masyarakat. Membandingkan Freeport atau Newmont Batu Hijaupun dengan PT.SMM tidak relevan. Yang pertama karena komoditas dan tipe deposit berbeda. Kita belum tahu metode penambangan PT.SMM (seandainya mereka menambang), kalau under ground atau block caving lobang yang mereka perlukan tidak akan lebih besar dari 10×10 m, kalau open pit yang dipilih bisa dipastikan lobang yang akan digali jauh lebih kecil dari Freeport dan Newmont karena cadangan mereka (paling tidak yang sudah diketahui) tidak sampe seperduapuluh Freeport (tidak masuk akal memerlukan lobang yang lebih besar untuk cadangan yang jauh lebih kecil).
    HL: 5. Hal lain sebetulnya kita bisa juga anti tambang dan menghentikan semua aktivitas tambang dimuka bumi ini, tetapi siapkah kita kembali ke Jaman Batu?. Jangan sampai seperti beberapa kalangan anti tambang yang datang berkoar-koar suruh tutup tambang dengan menggunakan fasilitas yang bersal dari bahan tambang seperti mikropon, mobil, computer dsb.
    Keberadaan mereka di Mandailing Natal 100% legal karena mendapat persetujuan dari pemerintah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Justru mengusir mereka begitu saja sama dengan melanggar aturan pemerintah sendiri, kecuali anda menawarkan ganti rugi atas segala biaya mereka habiskan dan anda menyuruh mereka pergi maka saya akan salut dengan kepedulian anda.
    BPGC : bung Hasbi keberadaan kami diUlupungkut diakui Undang-undang gak ya?. Kok desa-desa kami juga masuk wilayah kontrak karya. O mungkin itu bisa diganti rugi dengan rupiah y?. Ah masak tulang-tulang leluhur kami juga mau diganti rugi. Berapa ganti rugi 1 kuburan. 10 lobang terbesar dunia itu bekas tambang gak y?. Bisa de i baen tobat ni ikan mas ?. atau dibuat apa ya?.
    BB: saya enggak anti tambang. saya anti “the way they did it”, setidaknya untuk masa sekarang, itu enggak sustainable sama sekali. industrinya terlalu kencang. kalo untuk kebutuhan aja, sudah lebih dari cukup saya kira apa yang ada di Papua dan Newmont juga kali ya, tapi kalo untuk akumulasi kekayaan ya, sampai kapan pun enggak akan cukup. Saya tidak bilang mereka illegal. yang saya kampanyekan adalah mengusir mereka dari Mandailing Natal, dan itu juga bisa dilakukan dengan legal. saya tidak akan mengganti uang mereka, karena saya sendiri juga butuh uang, dan belum berlebih, jadi saya pastikan anda tak perlu salut pada saya,
    HL: Syukurlah dan saya kira cukup fair pak Bosman tidak anti tambang. Betul akumulasi kekayaan nggak pernah tercukupi terutama bagi mereka yang susah untuk bersyukur. Untuk itu langkah terbaik seandainya para pengurus Negara sepikiran dengan pak Bosman adalah dengan Moratorium, menutup semua perijinan dan tidak membuka perijinan yang baru. Buat investor asing tidak akan masalah karena mereka akan gentayangan cari Negara yang masih ekonomis untuk investasikan uang mereka.
    HL: 6. Negara kita adalah Negara demokrasi, makanya kalau saudara Bosman punya pemikiran seperti itu sah-sah saja dan waktu akan membuktikan apakah saudara Bosman sebagai pahlawan atau sebagai ……..yang tidak dipedulikan orang. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan berdasarkan fakta dan memberikan pandangan dari semua segi, insya allah akan dihormati orang.
    BPGC : yang jelas bung Hasbi kesepakatan 11 desa ulupungkut ditandatangai oleh kepala desa, tokoh adat, BPD, tokoh pemuda dan tokoh agama didesa kelahirannya bung Bosman, kalau mereka mengangkat Bung Bosman sebagai Pahlawan Bung Hasbi jadi apa ya?. Mungkin dikampung bung Hasbi, maaf dimana tadi ? panyabungan tau kotanopan jangan2 tokoh tidak tau ada bung hasbi…..
    BB: demokrasi kayaknya mereknya aja deh. buktinya? untuk kasus PT SM kok suara 11 kampung yang ada di DAS Batang Pungkut kok enggak didengar sama sekali, eksplorasi lanjut terus. mentok di Ulupungkut, coba dari sebelah, kan kira2 gitu. Paling langkah selanjutnya gampang ditebak: buat masyarakat pecah, kalau perlu adu domba. and the last but not least, gua enggak butuh dikenang. enggak butuh jadi pahlawan. aku sudah cukup puas dengan hidupku dan caraku menjalaninya, day by day. that’s all.
    HL: Betul pak Bosman, demokrasi kita belum seperti yang kita inginkan, pilkada juga banyak yang menggunakan politik uang. Pak Bosman pun tahu sendiri bagaimana pilkada terakhir di Madina, hingga sempat dibatalkan MK. Nampaknya kita harus bersabar karena semua memerlukan proses yang butuh waktu, meskipun saya sendiri tidak punya bayangan kalau kita akan bisa nyampe dalam tempo yang singkat. Demikian tanggapan balik saya semoga berguna.
    Salam Buat Semua
    BPGC : maka pesimisme akan akan keberpihakan hukum dan kebijakan para pemengang mandat kekuasaan tidak ada. gimana mereka mau bela kami ketika sungai sudah tercemar, bencana udah datang, sorik mas mining bawa koper uang baliin modal mereka dalam suksesi kepemimpinan mana yg dipilih kami atau pulang modal??

  11. bosman berkata:

    sorry, ada yang kelewat gua tanggapi dari Pak HL:
    HL:”Tidak seperti itu, kita punya rambu-rambu hukum yang bagus untuk melindungi masyarakat. Membandingkan Freeport atau Newmont Batu Hijaupun dengan PT.SMM tidak relevan. Yang pertama karena komoditas dan tipe deposit berbeda. Kita belum tahu metode penambangan PT.SMM (seandainya mereka menambang), kalau under ground atau block caving lobang yang mereka perlukan tidak akan lebih besar dari 10×10 m, kalau open pit yang dipilih bisa dipastikan lobang yang akan digali jauh lebih kecil dari Freeport dan Newmont karena cadangan mereka (paling tidak yang sudah diketahui) tidak sampe seperduapuluh Freeport (tidak masuk akal memerlukan lobang yang lebih besar untuk cadangan yang jauh lebih kecil).”

    BB: Desain tambang PT SM open pit, yang untuk Tor Sihayo sudah ada modelnya di beberapa report mereka di website Sihayo Gold Limited. Soal Freeport, kenapa tidak relevan, Freeport pada awalnya juga hanya eastberg, terus dalam perjalanannya mereka menemukan Grasberg, maka makin luas itu area tambang, makin dalam itu lobang. Dalam salah satu report PT SMM mereka menyebut (daerah mana saya lupa, apakah blok selatan atau utara, kalau ada waktu nanti saya buka lagi, kalau mau lihat sendiri ada di salah satu report di website mereka, silahkan di goolge) daerah ini sebagai “bonanza” dan “cebakan porfiri”, saya pikir sebagai sesama geolog kita sama2 tahu apa itu arti “bonanza” dan “porfiri”.

    salam
    Bosman (semoga nanti suatu waktu saya dapat mengulas soal ini lebih jauh)

  12. Hatorangon Lubis berkata:

    Salam kenal buat sdr BB dan HL.
    Menurut saya, diskusi antara sdr BB dengan sdr HL cukup manrik. Boleh dibilang, diskusi itu antara dua orang geologist senior dengan junior. Sayangnya, BB menunjukkan penolakan terhadap kehadiran PT SorikMas Mining (SMM).

    Karena sikap sdr BB yang menolak PT SMM, jadi semua isi pembicaraan adalah melulu penolakan, kejelekan dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan atas keberadaan PT SMM. Kupasannya tidak balance atau tidak seimbang antara sisi negatif dan positif . Bukankah kehadiran perusahaan tambang juga membawa dampak positif terhadap Masyarakat, pemerintah dan lingkungan ?

    Saya mau tanya neeh.. Apakah kehadiran dan keberadaan tambang tidak bermanfaat bagi kehidupan ummat manusia di dunia ini ? Kalau gak ada tambang, mungkin sdr BB juga gak bisa terbang dari Mandailing ke Jawa. Atau dari Jawa ke Eropa sana untuk sekolah, misalnya. Karena tambang terbukti sudah mengubah cara hidup manusia. Adakah tambang di dunia ini yang tidak disorot ? Saya fikir siapapun tahu, sungguh tambang memiliki manfaat besar buat kehidupan manusia dan pemerintah. Dan sayapun tidak mengatakan, kehadiran tambang juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

    Tetapi, saya fikir bila ingin daerah Mandailing maju, harus berpandangan realistis juga. Seharusnya orang seperti sdr BB dan kelompoknya supaya mendorong agar perusahaan PT SMM maupun pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat agar sama-sama punya komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip menambang yang baik dan benar. Atau Good Mining Practice (GMP). Kalau gak dijamah oleh PT SMM, lantas daerah itu mau diapakan ? Apakah menunggu datangnya gurandil-gurandil yang lebih banyak ? Bukankah kehadiran mereka akan membuat situasi dan lingkunganlbeih parah ? Dan kenapa tambang Agincort Resources atau G Resources (dh Martabe) yang berlokasi di Batangtoru tidak menjadi perhatian sdr BB ? Tahun ini mereka sudah tahap eksploitasi/produksi ? Padahal lokasinya di Tapanuli Selatan dan sebagian lokasinya ada di Kabupaten Mandailing.

    Semoga diskusi kita bermanfaat. He..he..

    Hatorangon Lubis.

  13. Martua P Lubis berkata:

    Tambang boleh ada……tapi bukan di Taman Nasional Batang Gadis yang merupakan sumber resapan air dan memberikan persediaan air untuk ribuan masyarakat MANDAILING DI DAERAH DAS.

    Bukan dengan melihat pengalaman Pak Hasbi Lubis yang mempunyai pengalaman pahit karena 150 bawahannya kehilangan pekerjaan. Pak Hasbi seharusnya berpikir bagaimana ribuan masyarakat di DAS (Pak Hasbi marga Lubis saya yakin berasal dari Mandailing) kekurangan air pada saat tidak musin hujan sehingga lahan persawahan kering yang mengancam kehilangan penghasilan ribuan masyarakat DAS belum apa-apa bila dibandingkan dengan 150 orang tambah anak dan istrinya bawahan Pak Hasbi Lubis. 150 orang bawahan bapak bisa cari pertambangan lain, tapi kalo masyarakat kampung di daerah DAS mau keman Pak.

    Nah jika musin hujan Pak Hasbi ……Taman Nasional Batang Gadis yang sebagian sudah digunduli akan menurun kemampuannya menyerap air hujan sehingga air langsung menuju aliran sungai menghantam desa-desa yang ada di DAS dan mengancam ribuan masyarakat di DAS mungkin leluhur-leluhur Pak Hasbi.

    Sudah hukum pasti jika hutan gundul pasti banjir wajib datang. Pelajaran mulai SD. Makanya menteri kehutanan punya kata-kata bijak “Selamatkan Hutan Maka Hutan akan menyelamatkanmu” bukan selamatkan tambang emas.

    Yang tidak bisa saya lupakan jika pulang kampung adalah kesejukan udara mandailing, makanya mari kita selamatkan TNBG terlepas siapa yang duluan. Jika tambang emas duluan kenapa TNBG bisa berdiri…..karena TNBG saya penting untuk keamanan DAS melebihi tambang emas.

    TNBG menyangkut kehidupan orang banyak secara langsung, tambang emas hanya untuk segelintir orang.

    Selamatkan desa-desa DAS dengan menyelamatkan TNBG, bukan menyelamatkan tambang emas.

    PT SMM boleh buka tambang emas, tapi bukan di TNBG karena mengancam kehidupan ribuan orang di DAS TNBG.

    Bosman saya mendukung perjuangan ini, kalo bukan kita dari Mandailing siapa lagi yang peduli, sudah rahasia umum para pejabat selalu membuat kebijakan berdasarkan uang sogokan tanpa peduli akibat yang bisa timbul kepada masyarakat.

    Selamatkan DAS selamatkan TNBG.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s