Tanggapan Terhadap Pembentukan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan PT Sorikmas Mining dengan Masyarakat

Akhirnya, Bupati Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan sebuah surat keputusan yang bertajuk “Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomer: 543/    /K/2010 Tentang Tim Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Usaha PT. Sorikmas Mining dengan Masyakarat Sekitarnya”, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut SK.

Sebelum lebih jauh, ada baiknya saya jelaskan perihal dokumen yang ada pada saya. Dokumen di atas saya perolah melalui seorang kolega di Mandailing sana dengan beberapa catatan, 1)ada ruang kosong setelah Nomer SK, 2)dokumen yang terdiri dari 4 halaman tersebut, tidak terdokumentasikan dengan baik pada halaman 2. Dokumentasi sepertinya dilakukan dengan kamera digital, dan tidak semua bagian halaman 2 terfoto dengan baik, (tampaknya) satu baris terakhir tidak masuk ke dalam foto, dan 3)pada halaman 3 tidak ada tanggal penetapan, yang ada hanyalah tahun. Untuk mengetahui kondisi detail soal dokumen tersebut, silakan klik pada link di bagian akhir tulisan ini.

Dari perspektif gerakan akar rumput, keluarnya SK ini adalah sebuah langkah maju. Artinya, pihak pemerintah daerah menangkap adanya permasalahan dengan keberadaan PT Sorikmas Mining (SM) di Kabupaten Madina. Hal ini tentu saja tidak lepas dari aksi, baik itu berupa demonstrasi ribuan massa maupun dikeluarkannya beberapa surat pernyataan beberapa kelompok desa, yang pada intinya memiliki satu irisan isu yang sama: menolak keberadaan PT SM di Kabupaten Madina.

Begitupun, dengan dikeluarkannya SK ini, bukan berarti kalangan yang selama ini bergerak dapat berpuas diri. Konsolidasi, pengorganisasian, dan disseminasi ide penolakan PT SM harus tetap dilakukan secara kontinu, terutama di tingkatan warga. Karena ke depan, beberapa persoalan sudah menunggu, terutama karena SK ini sendiri mengandung beberapa permasalahan dalam dirinya, dan dengan demikian ada kemungkinan ia malah akan mengundang persoalan yang baru. Apa sajakah permasalahan dalam SK ini?

Pertama, dalam bagian keputusan poin kedua mengenai tugas Tim Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Tim); dari 8 poin tugasnya terlihat bahwa Tim ini hanya sebatas bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati Madina dan Muspida tentang langkah yang akan diambil, tetapi tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Titik ini adalah salah satu poin krusial, karena rawan untuk berakhir antiklimaks. Tim bekerja, menghasilkan rekomendasi keputusan, tetapi karena tidak adanya aturan yang mengikat Pemda untuk menjalankan rekomendasi Tim, maka bisa saja keputusan akhir ada di meja loby. Ini bukan tanpa preseden di Indonesia. Jangankan Tim bentukan Bupati Madina, rekomendasi Pansus Century saja tidak berjalan dengan baik.

Dengan demikian, bagi kalangan yang masih mempercayai proses regulasi dan hukum di Indonesia, maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengawal proses kerja Tim ini dari awal sampai pada implementasi hasil rekomendasinya nanti. Yang perlu ditekankan juga adalah status PT SM. Pada initinya SK ini dikeluarkan karena ada masalah dengan kegiatan perusahaan ini yang ditandai dengan gelombang demonstrasi warga dan berbagai pernyataan sikap. Adalah fair, dan seharusnya begitu, perusahaan ini menghentikan dulu segala aktivitas lapangannya di Kabupaten Madina sampai Tim yang baru dibentuk ini mengeluarkan rekomendasinya dan, pada akhirnya rekomendasi ini nantinya yang akan menentukan nasib perusahaan ini di Kabupaten Madina. Itu mengandaikan  Tim bekerja dengan baik. Kalau Tim bekerja tidak baik, maka nasib PT SM di Madina dapat ditentukan dengan opsi lain.

Kalau toh PT SM tetap menjalankan aktivitasnya di Madina pada saat Tim sedang bekerja, itu namanya SK yang dikeluarkan Bupati ini hanyalah macan kertas, alias tidak bergigi. Sudah jelas ada permasalahan dengan aktivitas PT SM, tetapi masih tetap saja beroperasi. Itu namanya SK Bupati hanyalah sebuah strategi komunikasi melalui kebijakan publik. Model seperti ini hanya menguntungkan PT SM dan menyisakan ketidakadilan bagi warga yang tergabung dalam gerakan penolakan. Yang fair adalah: sembari Tim bekerja, PT SM menghentikan aktivitasnya di lapangan.

Permasalahan kedua dalam SK ini adalah pada poin keputusan keempat soal biaya akibat adanya SK ini, yang dalam kalimat yang lain bisa jadi berupa uang operasional anggota Tim, dan juga mungkin honor ekstra mereka (kalau ada). Dalam poin keputusan keempat dinyatakan bahwa biaya “dibebankan kepada anggaran PT Sorikmas Mining,” serta ditambahi dengan kalimat, “dan ini merupakan biaya yang tidak mengikat”.

Secara logika sederhana saja, meskipun ada embel-embel kalimat “dan ini merupakan biaya yang tidak mengikat” seperti disampaikan di atas, akan tetapi Tim akan sangat susah untuk bersikap kritis terhadap PT SM karena perusahaan ini adalah penyandang dana bagi kegiatan mereka.

Bagi gerakan pro-penolakan PT SM, ada beberapa tindakan independen alternatif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi, misalnya PT SM menyogok para anggota Tim. Bisnis tambang emas adalah salah bisnis tua dan basah, sogok-menyogok untuk kelancaran aktivitas sebuah perusahaan juga setua bisnis tambang itu sendiri. Celah ini dapat diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan gerakan anti korupsi yang ada di Madina. Audit terhadap harta kekayaan para anggota Tim sebelum dan pasca keterlibatannya dengan Tim, adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan untuk melihat perkembangan harta kekayaan para anggota Tim selama mereka bertugas.

Hal kedua yang dapat dilakukan oleh warga yang tergabung dalam penolakan PT SM menyangkut permasalahan kedua dalam SK ini adalah membentuk Tim Investigasi dan Rekomendasi sendiri dengan warga sebagai anggotanya. Pada akhirnya nanti data pembanding terhadap rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim bentukan Pemda sangat dibutuhkan. Karena, dalam sebuah riset atau investigasi sosial, hasil akhir sangat ditentukan oleh siapa yang melakukan riset dan investigasi. Model seperti ini pernah dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Pati ketika mereka menolak ekspansi PT Semen Gresik yang akan mengeksploitas batu kapur di Pegunungan Kendeng untuk bahan baku semen. Sampai saat ini JMPPK dapat dikatakan berhasil.

Persoalan ketiga yang ada dalam SK ini adalah komposisi anggota Tim. Dari 21 nomer organ Tim, tidak ada satupun perwakilan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini melakukan berbagai aksi penolakan. Ada memang ketua DPRD Kabupaten Madina sebagai salah satu Dewan Pengarah. Mungkin Ketua DPRD ini dianggap sebagai representasi masyarakat. Tetapi itu jelas logika yang keliru karena seorang Ketua DPRD jelas tidak akan bisa menjadi representasi dari ribuan warga yang menolak PT SM. Dan lagi pula, meskipun saya tidak punya data berupa angka yang pasti, tetapi saya percaya bahwa andaikata dilakukan penelitianpun, saya yakin lebih banyak orang yang muak dengan perilaku para anggota DPRD.

Dari ketidakhadiran perwakilan kelompok masyarakat yang gencar melakukan aksi penolakan ini ada dua hal yang dapat diinterpretasi. Pertama, pola penyusunan sebuah kebijakan publik di Kabupaten Madina masihlah sangat elit. Para pejabat memutuskan tanpa perlu melibatkan kalangan warga yang lebih luas. Pola seperti ini adalah pola penuyusunan kebijakan masa lalu yang sudah ketinggalan zaman. Sekarang ini, tingkat partisipasi warga adalah salah satu indikator sebuah kebijakan publik yang bagus. Kedua, bagi para pembuat SK ini, warga yang melakukan penolakan terhadap PT SM tidaklah dianggap penting, dengan demikian tidak perlu dilibatkan dalam Tim.

Dengan demikian hal yang dapat kita, kalangan yang menolak PT SM, lakukan adalah mencoba meminta perwakilan kelompok-kelompok warga yang menolak PT SM menjadi bagian dari Tim. Karena, tanpa hal ini, besar kemungkinan aspirasi kita dibelokkan, atau bahkan menguap di tengah jalan.

Kalau semua jalan regulasi tidak ada yang berfungsi, maka bagi saya secara personal, memperjuangkan sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran sampai pada titik darah yang penghabisan adalah sebuah tindakan yang sangat bermartabat. Entah bagi anda.

SK dapat diunduh di Keputusan Bupati Madina Nomer 543 2010 tentang Tim Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Sorik Mas Mining dengan Masyarakat

Iklan
Pos ini dipublikasikan di opini dan tag , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Tanggapan Terhadap Pembentukan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan PT Sorikmas Mining dengan Masyarakat

  1. batang pungkut green berkata:

    baru ini sk bupati yang yang dibiaya perusahaan yang bermasalah ada apa????
    keanggotan juga ahaawawawawawa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s