Tragedi Penolakan Tambang Emas (Bagian 2) Kapolda Sumatera Utara Jamin Tak Ada Beking-bekingan

Jurnal Nasional | Rabu, 8 Jun 2011
Roby Karokaro

AMSAL Nasution, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS yang mewakili Sumut VI daerah Tapanuli Selatan, mengatakan pemerintah harus berani menutup Perusahaan Tambang Mas PT Sorik Mas Maining, yang melakukan eksplorasi tambang di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Karena ini merupakan daerah pemilihannya, maka Amsal, juga akan membawa kasus tersebut ke komisi yang membidangi pertambangan. Selain itu dirinya juga meminta agar kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan terhadap warga, serta bisa bersikap obyektif juga netral dalam pengusutan kasus tersebut, dan tidak berpihak pada pemodal yang tidak memberikan kontribusi memadai dari hasil tambang terhadap masyarakat setempat.

“Sejarah tambang di Indonesia hampir tidak ada yang luput dari masalah lingkungan hidup. Kontribusi bagi masyarakat sekitar tambang juga gak ada. Itu alasan saya agar eksplorasi tambang oleh PT Sorik Mas Maining di tutup,” katanya.

Lebih jauh dirinya menyatakan, sudah membicarakan kepada fraksinya di DPRD Sumut. Hasilnya, ada beberapa usulan yang akan dilakukan, salah satunya membentuk kelompok kerja (Pokja), dan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kasus ini.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, menegaskan akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Namun dirinya membantah jika dituding melakukan pembelaan terhadap PT Sorik Mas Maining.

Gak ada beking-beking. Yang salah ditindak dan diberikan sanksi sesuai hukum berlaku,” tegasnya.

Terkait penembakan seorang warga Madina, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras Sumut), menilai polisi melakukan beberapa pelanggaran yang dilakukan saat mengamankan aksi protes ratusan warga ke PT Sorik Mas Maining. Koordinator Kontras Sumut, Muhrizal Syahputra, mengatakan polisi dalam hal ini anggota brimob Kompi C Mapolresta Tapsel, secara arogan dan upaya berlebihan melakukan tindakan semena-mena membubarkan aksi massa yang dijamin oleh UU dan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penyokongan (beking) yang dilakukan Brimob dianggap bertentangan dengan tugas dan fungsinya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. “Pihak keamanan harusnya menciptakan keamanan dan ketertiban. Bukan malah menjadi preman bayaran yang berseragam Polisi,” katanya.

Bahkan menurut Muhrizal, penembakan yang dilakukan oleh Brimob kepada warga sangat berlebihan, dan bertentangan dengan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan Perkap Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

“Legalitas harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan kekuatan bisa dilakukan apabila mendesak, harus proporsional, serta seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan. Sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap korban secara berlebihan,” katanya.

Chris Koesoema Adhi, juru bicara PT Sorikmas Maining mengatakan, perusahaan terpaksa tutup sementara sampai proses hukum terhadap para pelaku dilaksanakan. Dia juga mengatakan, akibat aksi unjuk rasa warga, perusahaan diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp70 miliar, di antaranya kerusakan bangunan, peralatan kantor bahkan yang paling parah bahan baku emas pengeboran (core) yang berjumlah mencapai ribuan batang hilang dan dirusak pengunjuk rasa. Sehingga perusahaan harus melakukan pengeboran ulang dan belum dijadwalkan kapan waktunya.

Sementara itu, akibat protes warga akan eksplorasi tambang di Kabupaten Madina ini, setidaknya sudah 10 orang ditahan dan menjalani pemeriksaan secara intensif, baik di Mapolda Sumut, maupun di Mapolresta Madina. Termasuk Wakil Kepala Desa Huta Godang Muda, Syarifuddin Lubis, hingga Senin sore (6/6), masih menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena dianggap sebagai provokator.

“Mengapa harus kami yang dipenjara. Mana keadilan? Kami berteriak karena dizalimi. Di mana negara? Apa salah kami? Haruskah kami diam?,” tanya Syarifuddin Lubis. n Roby Karokaro (Selesai)

sumber: http://nasional.jurnas.com/halaman/2/2011-06-08/172248

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

4 Balasan ke Tragedi Penolakan Tambang Emas (Bagian 2) Kapolda Sumatera Utara Jamin Tak Ada Beking-bekingan

  1. masyarakat_peduli berkata:

    Anggota DPRD dari fraksi PKS ini jelas tidak tahu tentang UU pertambangan dan investasi asing di Indonesia apalagi PT Sorikmas adalah kontrak karya yang ditandatangani presiden. Begitu juga tidak bisa membedakan antara eksplorasi dan eksploitasi serta aturan2 pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan sehingga yang disalahkan selalu perusahaan. Yang ingin menambang secara benar dan tentunya akan memberikan kontribusi ke daerah nanti kalau sudah produksi mau di usir sementara ilegal tambang yang subur beroperasi seperti di Hutabargot dan lain wilayah dibiarkan saja yang sudah jelas-jelas mencemari lingkungan dan memberikan keuntungan kepada segelintir orang dan oknum aparat keamanan dan pemerintah. Dia hanya mau dianggap pahlawan untuk mencari dukungan utk pemilihan di periode berikutnya…….oh inikah potret para pemimpin kita!!!

    • batubara comuniti berkata:

      hai bro, yang harus di bela masyrakat bukan aparat krna aparat telah di lindungi undang2 sdgkan kita warga miskin kapan lg makmur, coba anda renungkan dulu…….

  2. Suara Demokrasi berkata:

    Kenapa Negara mengeluarkan ijin di Lahan Hutan Lindung. Pastinya ada uang yg bicara…..mengapa aparat begitu membela PT. Sorik Mas…..Kalau tidak senang adukan saja SBY di Arbitrase Internasional. Jangan Mengorbankan Rakyat.

  3. rizi berkata:

    kenapa masalah tambang perusahaan yg kita ributi sdh tau negara kita tidak memiliki kekebalan hukum dimasyarakat.ingatlah latar belakang sejarah negri kita mengapa belanda bisa menjajah selama 350 thn?jdi gak heran klu orang2 indonesia masih memiliki sifat&watak belanda yg disebut dengan istilah belanda keling.begitu juga para aktivis kita di negri ini mereka hanya selalu memanfaatkan keadaan yg akhirnya kita menjadi korban di masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s