Tambang Bencana Di Gunung Sorik Merapi: Gagal Berdaulat dan Bermartabat ? [1]

Oleh Kurnia Hidayat [2]

Sudah sejak lama, kawasan-kawasan lindung dan konservasi di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang dan menjadi incaran para pengusaha pertambangan. Saat ini, terdapat 150 perusahaan tambang yang akan segera membuka usahanya pada kawasan hutan seluas lebih dari 11 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kawasan lindung yang berada di pulau-pulau kecil pun tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan.

Untuk meloloskan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, perusahaan-perusahaan pertambangan beserta Asosiasi Perusahaan Pertambangan Indonesia (IMA) melakukan lobi dan desakan kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal 38 UU 41/1999 tentang Kehutanan, yang melarang dilakukannya operasi pertambangan secara terbuka di hutan lindung. Lobi dan tekanan politik juga dilakukan oleh perwakilan negara-negara asal perusahaan tambang terhadap pemerintah dan anggota parlemen.

Saat ini, luas kawasan lindung Indonesia adalah seluas 55,2 juta hektar. 31,9 juta hektar di antaranya berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya Kawasan Konservasi. Kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan sangat berat, mulai dari praktik pembalakan liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, HPH, HTI serta pertambangan. Jelas rencana pemerintah untuk memberikan ijin penambangan di hutan lindung sebesar lebih dari 11 juta hektar akan menambah tekanan terhadap kawasan hutan terakhir yang tersisa.

Tidak hanya hutan, rencana penambangan di hutan lindung juga akan merambah ke pulau-pulau kecil. Meskipun kaya dengan keanekaragaman hayati, keberadaan perairan dan kepulauan ini sangat rentan dan peka terhadap berbagai perubahan, bahkan yang terkecil sekalipun. Karena medianya adalah air, jika terjadi pencemaran atau kerusakan akan jauh lebih sulit untuk diisolasi atau ditangani, dibandingkan kasus serupa di darat.

Wilkinson (2000) juga mencatat data dari LIPI bahwa ada indikasi nyata menurunnya kondisi kesehatan terumbu karang sampai 50% selama 50 tahun belakangan karena berbagai sebab, baik yang alamiah (badai, gempa bumi, tsunami) maupun yang anthropogenik (pencemaran dari berbagai sumber di darat, model penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, alih fungsi kawasan pesisir untuk berbagai proyek pembangunan, dll), dan sebab-sebab tak langsung (perubahan iklim, ledakan alga merah atau bintang laut berduri pemakan karang).

Hal ini menunjukkan, tanpa kegiatan pertambangan pun ancaman yang dihadapi oleh perairan dan kepulauan kita sudah begitu dahsyat. Ini adalah bukti bahwa kebijakan pemerintah untuk mengijinkan penambangan di kawasan-kawasan lindung hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek dan tidak mempedulikan keberlanjutan keseimbangan ekologis. WALHI bergabung bersama Koalisi Menolak Pertambangan di Kawasan Lindung dan menyerukan agar pemerintah tidak melanjutkan pemberian ijin penambangan di kawasan lindung.

PENAMBANGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

 

Peran sumberdaya alam (SDA) dalam pembangunan ekonomi sudah diulas oleh perbagai pihak. Pada intinya ditunjukkan bahwa SDA sampai saat ini masih memerankan fungsi penting, baik bagi penerimaan negara maupun penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, diketahui pula bahwa SDA di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat besar.

Hasil perhitungan indeks kerusakan SDA menunjukkan bahwa Indonesia menempati kondisi paling buruk dengan tingkat eksternalitas yang mencapai empat kali lebih tinggi dari yang dihasilkan dunia. Sementara itu untuk degradasi lingkungan, hanya Malaysia, Indonesia dan Cina yang menunjukkan indicator lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata degradasi lingkungan di dunia (Beppenas-LPEM UI, 2004). Indikator kerusakan SDA di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini ditunjukkan oleh barbagai kejadian bencana alam, banjir, longsor, kekeringan maupun pencemaran lingkungan hidup.

Salah satu sebab keruskan SDA Hutan tersebut adalah penambangan di kawasan hutan dan Illegal logging. Latar belakang “penambangan liar” dan illegal logging, bukanlah semata-mata karena kepentingan ekonomi atau factor ketidaktahuan masyarakat mengenai konservasi hutan, melainkan bisa juga akibat perbedaan konsepsi antara hukum adat dengan hukum positif.

Penambangan hutan di kawasan hutan lindung dan Illegal logging memang tidak terlepas dari persoalan ekonomi, terutama ketika lahir undang-undang PMA (1/67), dimana kita memang mengundang investor asing untuk datang ke Indonesia. Bisa dikatakan bahwa lahirnya undang-undang inilah yang menjadikan kegiatan illegal logging menjadi semakin marak di Indonesia. Dalam undang-undang ini ada rambu-rambu bahwa PMA yang berkaitan dengan tanah maupun hutan harus tetap memperhatikan undang-undang Agraria sebagai payung hukum agraria.

Mengenai benturan dengan masyarakat adat, dalam undang-undang PMA memang dicantumkan dalam salah satu pasalnya bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan nasional (mungkin maksudnya adalah kepentingan investor) maka kepentingan masyarakat adat tersebut harus dikesampingkan. Begitupun dalam undang-undang Pertambangan. Dalam undang-undang Kehutanan pun kepentingan masyarakat adat tidak dilindungi secara konsisten. Artinya kalau kita melihat secara legal formal, memang seharusnya tidak ada permasalahan dengan masyarakat hokum adat karena telah jelas bahwa kepentingan nasional-lah yang harus diutamakan. Kepentingan masyarakat adat ini telah diakomodasi dalam rambu-rambu hokum positif melalui mekanisme yang diatur oleh negara, misalnya melalui koperasi.

Sebenarnya awal munculnya mekanisme pengelolaan hutan (termasuk penambangan rakyat) oleh masyarakat adat melalui koperasi ini merupakan perimbangan dari kondisi yang ada pada waktu lalu yang hanya memberikan hak pengelolaan kepada pengusaha saja. Koperasi dianggap mampu mewadahi kepentingan ekonomi masyarakat adat. Sayangnya masyarakat adat sendiri memang belum memiliki perangkat yang lengkap mengenai hal ini sehingga kepentingannya seringkali terabaikan.

Yang sering terjadi adalah masyarakat adat yang belum memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai mengenai bagaimana bias memanfaatkan hutan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (pemodal besar asing) untuk melakukan penambangan di kawasan hutan dan illegal logging, baik melalui mekanisme prosedural (seperti duplikasi jumlah koperasi adat) maupun non prosedural (penebangan liar) yang nantinya akan menguntungkan para pemodal asing tersebut.

Selain itu dalam era otonomi daerah, masyarakat adat yang diakui oleh negara ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sementara Pemda sendiri melihat hutan sebagai aset daerah yang bisa dieksploitasi sedemikian rupa, baik untuk kegiatan penambangan maupun penebangan hutan untuk kepentingan daerah atau bahkan untuk kepentingan penguasa daerah. Hal ini semakin memperparah kerusakan hutan di Indonesia.

Setelah era otonomi daerah atau era reformasi, penambangan di kawasan hutan dan illegal logging menjadi semakin parah. Masalah koordinasi kelembagaan juga menjadi penyebab terjadinya hal ini. Misalnya Departemen Kehutanan membatasi ijin penebangan hutan, tetapi departemen pertambangan dan departemen perindustrian tidak membatasi industri penambangan dan industri pengolahan kayu. Dengan kondisi demikian maka akan terjadi kekurangan bahan baku. Hal inilah yang juga memicu lahirnya penambangan di kawasan hutan dan illegal logging. Koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Pemda dan kepolisian juga perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena modus operandi penambangan liar dan illegal logging menjadi semakin canggih sehingga bisa dikategorikan jenis kejahatan trans nasional, yang perlu ditangani secara sistemik, termasuk dengan PPATK, karena kejahatan ini juga telah merambah wilayah money loundery.

Modus operandi yang lain adalah dengan membiarkan barang bukti hasil penambangan liar dan illegal logging disita, kemudian karena kepolisian tidak mempunyai tempat penampungan barang bukti ini, maka kemudian barang bukti ini dilelang. Dan yang menjadi pembelinya adalah pihak yang justru melakukan penambangan liar atau illegal logging. Ini seperti memutihkan sesuatu yang tadinya belum legal menjadi legal. Posisi departemen kehutanan menjadi semakin berat karena seolah-olah dibebani kewajiban menjaga dan memelihara hutan tetapi justru pihak lain (maksudnya: Pemda, departemen pertambangan serta departemen perindustrian) yang menikmati hasilnya. Sementara ekses negatifnya harus ditangani oleh departemen kehutanan.

Saat ini kewenangan Departemen Kehutanan untuk mengelola hutan telah dikurangi atau dicabut dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah (baca juga PP 25) dan menyerahkannya kepada Pemda setempat. Disini terlihat bahwa ada benturan kepentingan antara Departemen dengan Pemda. Pemda berkepentingan untuk meningkatkan PADnya sebanyakbanyaknya, sementara Dep. Kehutanan berkepentingan menjaga hutan.

UU No.32 Tahun 2004 agak lebih baik secara koordinasi daripada UU No.22 Tahun 1999, karena UU No.32 Tahun 2004 ini memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai koordinator, sedangkan UU No.22 Tahun 1999 sama sekali tidak mengatur mengenai koordinasi ini. Sebelum era otonomi daerah, Dep. Kehutanan mempunyai Kanwil. Apabila ada persoalan, cukup melakukan koordinasi dengan Kanwil dan hampir bisa dipastikan semua persoalan bias diselesaikan. Sebelumnya juga ada Rencana Karya (RKT) yang lamanya bervariasi, antara 5 tahun sampai 20 tahun. Lokasi yang diberikan pun tidak semuanya, melainkan bertahap. Sehingga ketika masa itu telah selesai dan ingin mencari lokasi lain, barulah dikeluarkan ijin baru dengan ijin dan lokasi yang berbeda. Dengan demikian, lokasi yang lama diharapkan telah tumbuh hutan baru lagi dengan adanya reboisasi dan program-program konservasi yang lain. Sementara saat ini Pemda dalam mengeluarkan ijin-ijinnya tidak memperhatikan unsur-unsuir konservasi hutan. Sehingga saat ini tingkat kerusakan hutan sudah sangat parah.

Pada era sebelum reformasi (32 tahun pemerintahan suharto) tidak pernah terjadi banjir besar dan tanah longsor seperti sekarang ini. Hal ini karena ada aturan yang jelas untuk perlindungan hutan. Saat ini bahkan hutan di hulu sungai pun di babat, sehingga tidak mengherankan, 4 tahun setelah reformasi banyak terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Pada dasarnya aktor dibalik pelaku penambangan liar dan illegal logging adalah pemodal besar, dengan memanfaatkan atau memperalat berbagai hal seperti masyarakat adat maupun lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemodal besar itu sendiri seolah-olah untouchable. Pemodal besar tersebut sebagaian besar berasal dari luar negeri. Terutama negara-negara yang berbatasan darat dengan hutan Indonesia.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan hal ini, Konvensi-konvensi juga harus kita perhatikan. Pemerintah harus menghormati konvensi-konvensi ini karena banyak aspek yang terkait baik ekonomi maupun politik. Kerusakan hutan di Indonesia saat ini bisa diibaratkan dalam satu hari kita kehilangan lahan hutan seluas 4 kali lapangan sepak bola, setiap tahun ribuan hektar hutan telah hilang.

Mengenai penambangan dan penebangan di hutan lindung, hal ini ada kaitannya dengan masalah politis, artinya pemerintah melakukan kontrak dengan luar negeri mengenai pertambangan, tetapi mereka lupa bahwa domain wilayah pertambangan tersebut ada di departemen kehutanan. Oleh karena itu ketika ada UU No.41 Tahun 1999, pemerintah kemudian juga mengeluarkan PERPU, yang kemudian menjadi UU No.19 Tahun 2004. Keluarnya PERPU ini menunjukkan indikasi politis karena pola pengajuannya yang tidak transparan dan masuk wilayah abu-abu.

Dulu penguasaan hutan di Jawa oleh Perhutani (swasta milik Dep. Pertanian, sekarang BUMN) dianggap tidak masuk akal karena perusahaan ini pada awalnya dikuasai penuh oleh negara, tapi faktanya membuktikan bahwa justru dengan adanya Perhutani, hutan di Jawa bisa dipertahankan, karena Perhutani memiliki pola penebangan yang baik dan terencana. Sekarang Perhutani telah masuk Kementrian BUMN, sehingga ada dualisme dalam pembinaannya. Ketika di bawah BUMN, Perhutani menjadi profit oriented, meski masih sedikit bisa membawa visi Konservasi dari Dep. Kehutanan.

Untuk ke depannya perlu adanya sinkronisasi kelembagaan dan peraturan. Sinkronisasi ini harus dimulai dari saat awal pembentukan suatu peraturan, terutama pada saat penyusunan Naskah Akademis. Naskah akademik ini memuat latar belakang dan urgensi perlunya suatu peraturan sehingga dengan demikian bisa diketahui apakah memang layak atau tidak menjadi suatu UU. Yang bisa melakukan hal ini adalah sebuah lembaga yang netral, yang tidak dicurigai punya kepentingan sektoral. Lembaga yang paling ideal untuk melaksanakan tugas ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dalam lima tahun terakhir, investasi dalam pengelolaan SDA (PSDA) terus menurun. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah telah berupaya melalui sejumlah kebijakan untuk meningkatkan investasi. Namun demikian, hasilnya masih belum terlihat. Salah satu masalahnya adalah pandangan pemerintah yang masih ditujukan pada faktor-faktor makro ekonomi dengan berbagai instrumen fiskal, moneter maupun instrumen kebijakan administrasi  untuk mengatasi krisis investasi PSDA tersebut. Program nasional dengan dana besar seperti Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) telah pula dilakukan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup, namun banyak pihakkini berkeyakinan bahwa program seperti ini akan berakhir dengan kegagalan.

Kebijakan ekonomi nasional dan daerah yang secara umum sepakat untuk menguras SDA, tanpa memperhatikan daya dukungnya, telah dan terus akan diadili oleh hukum alam. Ironinya hukum alam berlaku pula bagi masyarakat yang justru tidak pernah menerima keadilan bikinan manusia. Perusahaan perusahaan pengusahaan hutan dan tambang, di banyak tempat telah menghilangkan tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan akibat hakhaknya diabaikan. Kelompok masyarakat ini secara struktural telah menjadi miskin, juga selalu sebagai korban banjir, longsor dan kebakaran hutan. Sementara itu para pemilik perusahaan telah menjadi orang penting karena mampu mendukung langkah-langkah politik elit dari milyaran keuntungan yang diperolehnya. Dan ia pun, karena tinggalnya di kota jauh dari hutan, dapat terbebas dari ”kejinya” hukum alam yang impersonal.

Dalam suatu workshop bertajuk ”kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan SDA” di Jakarta bulan Juli yang lalu diungkapkan kasus-kasus bagaimana dalam PSDA, sudah dan sedang terjadi konflik di lapangan, sehingga tidak memungkinkan pengembangan ekonomi masyarakat yang bebasis sumberdaya hutan dan perbaikan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Dari kasus di Taman Hutan Raya Murhum dan petani Kontu di Kabupaten Muna, keduanya di Sulawesi Tenggara, pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Dompu, Nusa Tenggara Barat maupun di Lampung, di tunjukkan pertama, lemahnya pemerintah selama ini dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga tidak terwujud kepastian hak dan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan hutan.

Dalam kedua kasus ini, puluhan petani ditangkap dan disidang dengan berbagai tuduhan karena bertempat tinggal dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan negara dengan fungsinya masing-masing. Misalnya dalam kasus Kontu, La Ode Ntero bin Tulu Ali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan.

Para analis kebijakan pasti mengetahui bahwa insentif ekonomi yang diterapkan dalam PSDA dapat mencapai tujuannya hanya apabila hak-hak atas SDA pasti, tidak konflik dan menjadi jaminan usaha dalam jangka panjang. Prasyarat ini sangat penting, namun demikian, belum ada kebijakan nasional yang mengarah untuk mewujudkan prasyarat ini. Seminar yang dilakukan oleh lembaga nirlaba FORESPECT awal september lalu, tentang masa depan pembangunan hutan tanaman industri (HTI), juga berkesimpulan pentingnya fokus program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Kajian yang diungkap dalam seminar itu, yaitu hubungan antara beberapa perusahaan besar HTI, seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riau). PT Wirrakarya Sakti (Jambi), PT Finantara Intiga (KalBar) dan PT Musi Hutan Persada (Sumsel) dengan masyarakat di dalam dan sekitarnya, menunjukkan masalah-masalah pertanahan dan status hutan negara menjadi kunci masa depan pembangunan HTI.

Para pembuat kebijakan yang seringkali membandingkan masalahmasalah kehutanan di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti New Zealand, Finlandia, dan Cina sebagai referensi, lupa melihat soal prasyarat diatas. Padahal negara-negara itu, dengan ideologi dan caranya masing-masing, telah selesai melakukan penataan hak atas tanah dan hutan yang mereka kelola. Dan setelah itu, berbagai bentuk insentif ekonomi dikembangkan dan terbukti berdaya guna.

Kedua, konflik adalah visualisasi dari ketidakadilan alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan di masa lalu. Pembangunan ekonomi yang bertitik berat pada ukuran-ukuran agregat nasional, seperti GNP, pertumbuhan investasi, kuota dan produksi nasional, dan lain-lain, telah senyatanya tidak mengakomodir kesenjangan ekonomi, sehingga terjadi jurang pemisah antara perusahaan besar dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dalam kondisi demikian, berbagai bentuk instrumen ekonomi tidak akan efektif menyelesaikan persoalan di lapangan, ketika keutamaan atas hak dan akses bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih diabaikan.

Ketimpangan ekonomi pada akhirnya juga menyulitkan perusahaanperusahaan besar. Banyaknya jumlah usaha yang melibatkan kawasan hutan yang tidak aktif saat ini, sebagian besar diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian usaha akibat konflik sosial. Penanganannya menjadi pelik, karena bukan faktor ekonomi saja yang membuat rentan masyarakat lokal, melainkan lemahnya kelembagaan yang mereka miliki. Ironinya, lemahnya kelembagaan masyarakat, yang menjadi modal sosial dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, tidak banyak menjadi perhatian dalam pembangunan. Faktor penyebab kegagalan GERHAN seperti tersebut diatas tidak ada pada masalah ini.

Ketiga, tata-pemerintahan dalam PSDA pada umumnya tidak tertuju pada perwujudan sistem yang menjadikan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai wasit yang adil. Sepanjang sejarah PSDA di Indonesai, swasta lebih mengetahui lokasi dan potensi SDA. Tata-pemerintahan dalam PSDA (natural resources governance) hanya berfungsi mengontril hasil dan komoditi SDA, yang langsung berhubungan dengan retribusi dan pendapatan yang diperoleh. Artinya, lebih mementingkan urusan jangka pendek. Bahkan terungkap pula adanya ketidakpastian PSDA justru menjadi ajang rent seeking. Dalam kondisi demikian, maka kerusakan SDA menjadi inherent di dalam tata-pemerintahan itu sendiri. Berita-berita baik mengenai PSDA dapat ditemukan akibat kebaikan dan inovasi pejabat-pejabat tertentu dan bukan ditopang oleh sistem pemerintahan yang baik, sehingga sangat rentan sifatnya.

Masa depan PSDA di Indonesia sangat tergantung adanya focus kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan masaklah status tanah dan hutan negara. Ukuran-ukuran kinerja pembangunan ekonomi secara agregat tidak pernah cukup dapat mengungkap akar masalah PSDA di lapangan. Para analisis kebijakan perlu melihat detailnya. Sebagaimana dikatakan devil is in the detail. Hal demikian itu dapat dilakukan apabila pengambil keputusan memegang informasi yang cukup untuk melakukan pengelolaan SDA dan bukan sekedar mengatur dan mengukur produksi dari SDA. Maka, perbaikan ke depan PSDA lebih tergantung pada perbaikan tatapemerintahannya dan bukan pada perbaikan instrumen kebijakan yang dijalankanya.

KEGIATAN TAMBANG PT. SORIK MAS MINING DI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS MENGHANCURKAN EKOSISTEM

PT. Sorimas Mining (PT. SMM) merupakan perusahaan PMA yang pemegang sahamnya adalah Aberfoyle Pungkut Invesment Pty,Ltd (75%) dan PT Aneka Tambang (25%). PT. SMM adalah pemegang kontrak karya dengan tahap eksplorasi generasi VII tertanggal 18 Pebruari 1998 di bidang pertambangan emas dan pengikut lainnya, dengan wilayah kontrak karya di Kabupaten Mandailing Natal (pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kontrak karya adalah 66.200 Ha yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Kontrak karya PT.SMM ada di dua lokasi yaitu di Tarutung yang berlokasi di kecamatan Kotanopan, Muara Sipongi dan Ulu Pungkut dengan luas 24.300 Ha dan di Sihayo yang berada di kecamatan Siabu, Bukit Malintang dan Panyabungan utara dengan luas 41.900 Ha.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal diawali oleh PT Aneka Tambang dan PT. Aberfoyle Pungkut Pte.LTd yang memegang Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) No. 96/2012/DJP/K/1997 dalam rangka aplikasi kontrak karya di wilayah KW.96PK0042 seluas 201.700 Ha di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Dirjen Inventarisasi DanTata Guna Hutan menyetujui penelitian pendahuluan tersebut dengan ijin No. 826/A/VII-4/1997. Setelah itu keluar lagi surat bernomor 804/A/VIII-4/1998 dari Badan Planologi Derpartemen Kehutanan dan Perkebunan yang memberikan izin ekplorasi pendahuluan di wilayah kontrak karya PT.SMM.

Kontrak karya dengan dengan tahap eksplorasi PT. SMM yang telah berakhir tanggal 06 Oktober 2004 diperpanjang dua kali berturut-turut sampai 06 Oktober 2006. Tahapan eksplorasi ini dilakukan oleh perusahaan asing dari Australia yaitu Maxidrill, juga menggunakan tenaga masyarakat lokal dari 2 desa untuk mengangkut logistik dan menggali lokasi pengeboran di sekitar lokasi ekplorasi. Ada 2 Desa yang menjadi lumbung tenaga kerja kasar. Sementara untuk melakukan perpindahan lokasi pengeboran (moving) perusahaan tersebut selalu menggunakan masyarakat dengan jumlah yang besar, ada sekitar 150 orang setiap kali pindah dengan bayaran 4 juta hingga 6 juta setiap kali dilakukan perpindahan. Eksplorasi telah dilakukan di 92 titik dengan lokasi Sihayo.

Kenyataannya PT.SMM ada beberapa alasan untuk tidak layak mendapatkan kontrak karya dan beroperasi di Mandailing Natal yang antara lain secara geografis wilayah ekplorasi PT. SMM sebagian besar berada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan upaya kebijakan negara dalam menyelamatkan sisa hutan dan ekosistem didalamnya dari laju kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera Utara.

Bupati Madina menolak keberadaan PT. SMM melalui Surat Dinas Kehutanan yang menolak pertambangan. Secara hukum, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan untuk melarang PT. SMM melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung. Masyarakat juga tidak mengakui dan menolak beroperasinya PT.SMM karena dinilai arogan dan dianggap merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup di Mandailing Natal, hal ini terjadi pada masyarakat di Kecamatan Ulu Pungkut –Madina.

Wilayah Eksplorasi PT. SMM

Kawasan eksplorasi PT. SMM sebagian besar berada di Taman nasional Batang Gadis (TNBG) yang sangat kaya potensi satwa yang dilindungi dan merupakan kawasan hutan sumber kehidupan masyarakat setempat. Fakta ini dapat dilihat dari survey yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bekerjasama dengan ahli Biologi dari Puslitbang & Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Museum Zoologi – LIPI dan peneliti dari CII (Conservation International Indonesia) yang dilakukan pada Februari-April 2004. Hasil penelitian yang dilakukan adalah :

• Kawasan Batang Gadis merupakan habitat mamalia khas Sumatera dan memiliki nilai penting konservasi global. Terdapat 42 jenis mamalia antara lain harimau sumatera (panthera tigris sumatrae), kambing hutan (naemorhedus sumatrensis), tapir (tapirus indicus), beruang madu (helarctos malayanus), rusa sambar (cervus unicolor), kijang muncak (muntiacus muntjak), empat jenis primata dan beberapa jenis kucing hutan.

• Kawasan Batang Gadis memiliki keaneragaman jenis burung, ada 247 jenis burung dalam kawasan ini, 47 jenis diantaranya merupakan jenis burung yang dilindungi di Indonesia. Ada 7 jenis secara global terancam punah dan 12 jenis mendekati terancam punah.

• Ada dugaan sementara, Kawasan Batang Gadis juga merupakan zona hibridasi (pertemuan/persilangan) antara jenis satwa khas Sumatera bagian selatan, utara dan timur.

• Diperlukan penyangga yang kuat untuk mendukung kelangsungan  ekosistem dikawasan TNBG dalam jangka panjang

• Kawasan ini memiliki nilai yang sangat penting bagi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat Madina, khususnya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan air yang sangat vital bagi lingkungan pertanian dan perekonomian masyarakatat. Kawasan TNBG ini merupakan bagian dari daerah resapan air seluas 386.455 Ha atau sekitar 58,8 % dari total luas kabupaten Madina. Kawasan resapan air ini sangat berharga untuk menjaga ketersediaan air bagi 360.000 orang dan lebih dari 34.500 Ha sawah serta 43.000 Ha perkebunan kopi dan karet rakyat.

Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat sekitar PT.SMM Kegiatan pertambangan PT. SMM berdampak buruk terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat yang memiliki nilai-nilai arif sebagai dasar membangun bangsa dipinggirkan oleh kegiatan pertambangan. Hal ini dapat diramalkan dengan akan hilangnya harangan rarangan (hutan larangan) serta lubuk larangan yang menjadi pengaturan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat adat. Secara sosiologis akan terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat, yang tadinya memiliki tradisi gotong royong akan mulai terkonsisikan dengan turut mengeksploitasi kawasan hutan dengan membuka kawasan perladangan.

Berdaulat atau Kualat

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan selama ini tidak dipungkiri telah menimbulkan dampak yang merugikan pula terhadap lingkungan maupun masyarakat. Berbagai konflik sebagai akibat permasalahan kepemilikan maupun dampak negatif dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang kurang berwawasan lingkungan telah banyak dialami masyarakat. Sehingga dalam era reformasi isu tentang pengelolaan sumber daya alam yang lebih berwawasan lingkungan dan berkeadilan menjadi wacana dan mandat yang sehuarusnya dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berorientasi pada eksploitasi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan harus berubah menjadi paradigma pengelolaan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mengarah pada prinsip-prinsip pelibatan masyarakat baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun implementasinya.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merubah paradigma tersebut adalah:

a. Reformasi peraturan perundang-undangan (legal reform). Agenda ini harus mengarah pada peletakan paradigma sustainable development dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan. Terkait dengan permasalahan peraturan perundang-undangan di sektor sumber daya alam yang selam ini ternyata banyak berbenturan, maka harus dilakukan harmonisasi dengan mendasarkan pada kajian ilmiah yang bias dipertanggungjawabkan secara obyektif. Pengeluaran Perpu 1/2004 yang kemudian menjadi UU 19/2004 merupakan wujud inkonsistensi dari agenda ini.

b. Reformasi peradilan (judicial reform). Agenda ini untuk mendudukkan kembali supremasi hukum dalam konteks negara hukum yang demokratis sehingga setiap pelanggaran terhadap hak-hak warga negara termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat bisa mendapatkan akses keadilan (access to justice). Agenda ini juga mampu mengarah pada pemberian keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban suatu kebijakan karena proses maupun substansi kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip good environmental governance, antara lain: keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan lingkungan.

c. Reformasi Aparat Hukum dan Pemerintah (apparatus reform). Agenda ini dorong untuk merubah prilaku dan kapasitas aparat hukum maupun pemerintah agar lebih memiliki integritas dan kapabilitas dalam melihat permasalahan-permasalahan hukum dan sosial yang ada di masyarakat termasuk prespektif lingkungan untuk pengambilan suatu kebijakan.

d. Penyelesaian kasus-kasus yang penting dan strategis (urgent & strategic enforcement). Selama ini banyak bermunculan kasus-kasus yang penting dan strategis namun belum dapat tertangani dengan baik oleh seluruh level yang dapat menyelesaikan kasus tersebut. Dalam konteks keluarnya UU 19/2004, DPR-RI maupun Mahkamah Konstitusi-RI yang seharusnya memahami duduk permasalahan dan mengutamakan kepentingan hakhak warga negaranya khususnya hak asasi yang telah dan potensial terlanggar oleh kebijakan pengeluaran peraturan tersebut justru bersikap toleran terhadap potensi pelanggaran tersebut. Seharusnya pelanggaran terhadap hak asasi menjadi prioritas yang harus dilindungi oleh pengambil kebijakan maupun pengadilan daripada hak-hak turunan (derivative) dari suatu izin. Pada sisi lain bukankan prinsip bahwa undang-undang harus ditujukan untuk kepentingan rakyat (salus populis supreme act) harus diilhmi oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan.

 

[1] Sumber dari Booklet Tim Pengkajian Hukum Tentang “Penambangan Terbuka Dalam Kawasan Hutan Lindung”, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2006

[2] Pj. Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Prov. Sumatera Utara, PKC PMII Sumatera Utara,  Mahasiswa Pasca Srajana Ilmu Komunikasi IAIN SU, Pengajar di Ilmu Komunikasi,  FISIP UISU Medan,

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s