Masyarakat Penambang di Madina Harus Dilindungi

Sumatera Utara Sabtu, 26 Nov 2011 08:21 WIB

Masyarakat Penambang di Madina Harus Dilindungi

MedanBisnis – Panyabungan. Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari PDIP Iskandar Hasibuan mengatakan, pemerintah harus melindungi masyarakat yang melakukan penambangan di wilayah Kecamatan Hutabargot dan wilayah lainnya, sekalipun lokasi tambang di kawasan hutan lindung, kontrak karya PT Sorikmas Mining (SM) maupun Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

“Masyarakat penambang yang mencari nafkah di wilayah Hutabargot sangat diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Mereka harus dilindungi dari aktivitas mencari makan buat keluarganya masing-masing,” kata iskandar.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPC PDIP Madina itu, Jumat (25/11), usai menerima perwakilan masyarakat penambang, di ruang Fraksi Perjuangan Reformasi, gedung DPRD Madina, Panyabugan.

Kata Iskandar, sesuai UU No 42009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 8 disebutkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Antara lain pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan.

Berdasarkan pasal tersebut, jelas Iskandar, Pemkab Madina jangan menutup mata terhadap kondisi yang terjadi sekarang ini di wilayah pertambangan yang dilakukan masyarakat secara manual.

“Jangan membiarkan mereka begitu saja, namanya rakyat dan tentu mereka ingin dilindungi dan dibina secara baik dalam mengelola sumber daya alam kita,” paparnya.

Menurut Isandar, sesuai penjelasan masyarakat penambang, mereka kini ketakutan dengan status lokasi tambang, tempat mereka bekerja mencari nafkah.

Pasalnya, ada warga yang telah diamankan karena melakukan penambangan, membawa batu tambang, menebus hasil tambang, karena tanpa izin.

“Makanya, warga datang meminta perlindungan ke DPRD,” katanya.
Memang, ujar Iskandar, pekerjaan penambangan yang dilakukan masyarakat itu sesuai undang- undang salah. Lalu, apakah tidak ada jalan keluarnya, agar rakyat tetap dapat berusaha di lokasi pertambangan itu.

“Bukankah kita ingin mensejahterakan rakyat, kenapa kita biarkan mereka melakukan pekerjaan yang salah, padahal jika dilegalkan akan dapat berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi rakyat,” paparnya.

Sebenarnya, ujar Iskandar, selama ini pemerintah tidak mempunyai keinginan/niat yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Buktinya, sampai sekarang pemerintah hanya melakukan sosialisasi tanpa melakukan langkah-langkah yang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat penambang.

“Saya pun bingung dengan sikap pemerintah yang membiarkan masyarakat penambang menjadi bimbang di tengah ketidakpastian soal legalitas usaha penambangan mereka.

Pemkab belum mempunyai keinginan mengeluarkan masyarakat keluar dari masalah itu,” ujar Iskandar. (zamharir rangkuti)

sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/11/26/68526/masyarakat_penambang_di_madina_harus_dilindungi/#.TujLiXr4LmU