Bencana Bagi Madina

Soal Hutan Lindung, MA Kabulkan Gugatan PT SMM

Medan-ORBIT: Ini benar-benar aneh bin ajaib. Perusahaan patungan Australia dan BUMN PT Aneka Tambang (Antam), PT Sorikmas Mining (SMM) melakukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Surat Keputusan (SK) Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) di Sumatera Utara.

Hasilnya, MA menggugurkan status TNBG yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan (Menhut).

Informasi dihimpun Harian Orbit hingga Kamis (15/12), ini merupakan kali pertama perusahaan menggugat SK Menhut dalam penetapan status TNBG.

Ironisnya, putusan MA bernomor 29 P/HUM/2004 itu memenangkan permohonan uji materiil yang diajukan PT SMM.

Putusan itu memerintahkan kepada Menhut segera mencabut SK-126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang perubahan fungsi dan penunjukan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap menjadi taman nasional.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut Syahrul Isman Manik angkat bicara. Dikatakan, keputusan itu akan mengubah kawasan TNBG menjadi hutan produksi dengan sistem pinjam pakai usaha pertambangan.

“Status taman nasional itu dengan jelas melarang aktivitas apapun di kawasan tersebut. Memerintahkan mencabut SK Menhut itu, dengan sendirinya status kawasan hutan menjadi kawasan lindung dan hutan produksi yang diperbolehkan pinjam pakai untuk pertambangan,” ujar Syahrul kepada Harian Orbit, Kamis (15/12).

Sekarang, sambung Syahrul, dengan putusan MA itu, PT SMM akan dengan mudah mengeksploitasi kawasan hutan menjadi pertambangan emas.

 

Perusahaan Kontroversial

Namun, kata Syahrul, masyarakat Mandailing Natal (Madina) dan organisasi non pemerintah (Ornop) di Sumut tak tinggal diam. Diungkapkan, masyarakat Madina yang bergabung dengan Ornop di Sumut telah menyampaikan petisi kepada Menhut terkait keputusan MA itu.

“Kami telah menyampaikan petisi itu ke Menhut,” ungkapnya. Dalam petisi itu, kata Syahrul, masyarakat menitikberatkan beberapa desakan. Pertama, meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunda eksekusi atas keputusan MA tersebut.

Kedua, lanjutnya, mendesak kepada Kemenhut melakukan upaya hukum atas keputusan MA yang dianggap merugikan masyarakat Madina khususnya.

“Selama penundaan eksekusi itu nantinya, kita minta Kemenhut melakukan upaya hukum agar keputusan MA itu tidak dinyatakan inkrah,” ujar Syahrul.

Di sisi lain, Syahrul menyimpulkan keputusan MA itu hanya membawa bencana bagi masyarakat Madina dan sebaliknya menguntungkan PT SMM.

Diketahui, PT SMM merupakan perusahaan patungan, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri dari 75% oleh Sihayo Gold Limited dan 25% sisanya PT Aneka Tambang.

Kawasan TNBG itu letaknya di Kabupaten Madina dengan luas 108.000 hektar. Dengan dikabulkannya gugatan oleh MA dan Menhut Zulkifli Hasan tidak melakukan perlawanan hukum, maka tamatlah riwayat status taman nasional tersebut.

Diketahui, PT SMM adalah salahsatu dari 13 perusahaan kontroversial yang diputuskan Presiden Megawati melalui Keppres 14 Tahun 2004, diperbolehkan menambang di kawasan hutan lindung.

Perusahaan yang saham mayoritas sebanyak 75% dimiliki Sihayo Gold Limited-Australia dan sisanya milik PT Antam akan menambang emas di lahan seluas 33.721 hektar yang berada di kawasan TNBG. Or-06

sumber: http://harianorbit.com/2011/12/bencana-bagi-madina/

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s