Menhut Harus Tolak Putusan MA

Senin, 05/12/2011 [11:46:36]
Siaran Pers ICEL, JATAM, WALHI & Kehati
Menhut Harus Tolak Putusan MA
[Jakarta]
Jakarta, Radar Online
Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 29 P/HUM/2004 memenangkan permohonan uji materiil yang diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining (SMM) atas status Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dalam isi putusan tersebut dimana Menteri Kehutanan diperintahkan segera mencabut SK-126/MENHUT-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara seluas 108.000ha sebagai kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman basional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis, terdapat kejanggalan termasuk status PT. SMM sebagai pemohon tidak layak karena melanggar Peraturan MA No. 1 Tahun 2004. Putusan ini benar-benar mencederai hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri.PT. SMM adalah salah satu dari 13 perusahaan kontroversial yang diputuskan oleh Presiden Megawati melalui Keppres 14 Tahun 2004, diperbolehkan menambang dikawasan hutan lindung. Perusahaan yang saham mayoritas sebanyak 75% dimiliki oleh Sihayo Gold Limited-Australia dan sisanya milik PT. ANTAM akan menambang emas dilahan seluas 33.721 ha yang berada di
dalam kawasan TNBG.

Rencana operasi tambang PT. SMM dinilai akan sangat merugikan atas valuasi ekonomi hutan dengan ekonomi tambang yang bersifat sementara. Setidaknya terdapat 248 spesies tanaman termasuk 200 aliran sungai yang menunjang nilai ekonomi mencapai 266,8 milyar per tahun. Belum lagi resiko bencana yang akan diakibatkan mengingat topografikawasan TNBG adalah perbukitandimana air yang mengalir ke sisi timur adalah satu-satunya sumber air bagi sawah produktif di sisi timur taman nasional.

Keberadaan PT. SMM pun ditolak oleh warga 5 Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Warga menyadari betul fungsi dan keberadaan hutan yang terbukti telah memberikan arti terhadap kehidupan mereka selama ini. Berulangkali mereka melakukan aksi penolakan, terakhir 29 Mei 2011, warga di Desa Huta Godang melakukan aksi yang menimbulkan penembakan atas Solatiah, 19 tahun, oleh Brimob dan berlanjut dengan penangkapan dan penahanan 6 wargayangdituduh melakukan pembakaran camp PT. SMM

Sungguhlah ironis jika Menteri Kehutanan mencabut status TNBG yang penetapannya telah sesuai prosedur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998. Dengan dicabutnya SK tentang status Taman Nasional maka kawasan hutannya akan kembali menjadi hutan lindung. Dengan status hutan lindung, faktanya tidaklah sulit bagi perusahaan untuk dapat beroperasi hanya dengan mengurus izin pinjam pakai dan bayar sewa hutan.

Oleh karenanya kami menuntut pihak Menteri Kehutanan untuk: Pertama, Mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang cacat hukum yang jika dilaksanakan Menteri Kehutanan juga turut melakukan penyelewengan hukum. Kedua, Menolak surat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Bupati Mandailing Natal No. 522/1533/Hutbun/2010 dan Plt. Gubernur Sumatera Utara No.522/8173 tanggal 5/8/2011, Ketiga, Memastikan dan menetapkan batas yang pasti kawasan TNBG melalui penataan Batas definitif untuk menghindari konflik dan polemik dengan warga sekitar, dan Keempat, Kami mendukung sepenuhnya SK.126/Menhut/II/2004 tentang penetapan TNBG. (Em/Yeni)

sumber: http://www.radaronline.co.id/berita/read/16569/2011/Menhut-Harus-Tolak-Putusan-MA

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s