Polemik, PT Sorik Mas Mining (SMM) dan Kementrian Kehutanan RI Berakhir

Polemik, PT Sorik Mas Mining (SMM) dan Kementrian Kehutanan RI Berakhir
Tribun Medan – Kamis, 15 Desember 2011 23:36 WIB
Laporan Wartawan Tribun Medan / Eris

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Polemik antara PT Sorik Mas Mining (SMM) dan Kementrian Kehutanan RI yang dimenangkan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan uji materil terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan akhirnya berakhir.

Hal ini dipastikan setelah Menhut Zulkifli Hasan mengaku pasrah dan merelakan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK-126-MENHUT-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 108.000 hektar sebagai kawasan Pelestarian Alam dan Fungsi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Batang Gadis.

“Kita sudah bertarung di MA dan kalah. Upaya untuk peninjauan kembali pun tetap kalah. Ya sudah, kita sebagai pemerintah harus mendukung dan taat terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya selepas makan siang dengan Walikota Medan, Rahudman Harahap beserta rombongan di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (15/12). Ia yang sebelumnya melakukan penanaman hutan mangrove bersama Bupati Deliserdang, berencana untuk membuka acara Medan Green and Clean yang berlangsung di Tiara Convention Center, pukul 14.00 WIB.

Seusai memberikan kata sambutan di acara tersebut, Tribun kembali menanyakan hal yang sama untuk mempertegas apakah ada upaya hukum lain yang akan dilakukan untuk menunda eksekusi putusan MA tersebut. Namun lagi-lagi ia menegaskan pihaknya tetap akan mematuhi keputusan MA dan akan mengeksekusi keputusannya dalam waktu dekat.

“Pada prinsipnya sebagai pemerintah kita memang harus patuh pada hukum yang berlaku. Semua upaya hukum sudah kita coba. Kalaupun kalah, kan statusnya tetap hutan lindung. Yang penting mereka (PT SMM) harus menjaga kelestarian dan Amdal. Itu saja,” tegasnya.

Apakah itu berarti PT SMM sudah diperbolehkan untuk mengeksplorasi tambang emas di kawasan Batang Gadis? Sambil tergesa-gesa menuju mobil yang akan mengantarnya ke Bandara Polonia Medan, ia mengiyakan. “Tapi syaratnya penambangan tetap dilakukan di bawah tanah,” ujarnya singkat.

Syarat eksplorasi di bawah tanah inilah yang membingungkan beberapa pihak, termasuk Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut. Kepala Distamben Sumut, Untungta Kaban mengaku bingung dengan pernyataan Menhut Zulkifli Hasan. Menurutnya, kalau memang Menhut mengikuti keputusan MA terkait permohonan uji materiil yang disodorkan PT SMM, berarti perusahaan tambang tersebut sudah diperbolehkan kembali melakukan penambangan terbuka, sebagai salah satu daerah yang diberikan ijin khusus oleh Presiden Megawati waktu berkuasa.

“Masalah bawah tanah atau permukaan kan tidak menjadi polemik. Yang menjadi polemik kan masalah status, antara hutan lindung dan taman nasional. Itu saja. Kalau sudah mengikuti putusan MA, berarti PT SMM boleh mengeksploitasi atau penambangan terbuka,” ujar Untungta, usai melakukan rapat di DPRD Sumut terkait RAPBD Sumut 2012.

Ia pun mengapresiasi pernyataan Menhut tersebut dan memastikan setelah Dairi Prima Mineral (DPM) dan PT SMM sama-sama beroperasi, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut akan naik secara signifikan. Ketika ditanya persentase peningkatan PAD, ia mengaku belum menghitung secara pasti. Tapi besarnya keuntungan yang diperoleh PT SMM, katanya, harus diimbangi dengan program CSR yang diberikan kepada masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Madina.

“Syukur kalau memang beliau (Menhut) mengikuti keputusan MA. Ini kan untuk kesejahteraan masyarakat kita juga kalau penambangan terbuka diperbolehkan. Potensi PAD cukup signifikan kok,” katanya.

Namun Kadis Kehutanan Sumut, James Budiman Siringo-ringo ketika dihubungi via selular, mengatakan masih ada mekanisme lain yang harus ditempuh meskipun  keterangan Menhut sudah dipastikan akan mengikuti keputusan MA. Lagi-lagi, salah satu syarat yang diberikannya adalah bahwa PT SMM harus tetap menambang di bawah tanah kawasan Batang Gadis.

“Walaupun Bapak Menhut menyatakan seperti itu, tapi tidak serta merta PT SMM bebas beroperasi. Masih banyak mekanisme yang harus ditempuh. Dan tetap harus di bawah tanah,” katanya. Ketika ditanyakan kenapa syarat bawah tanah tetap dipertegas padahal tidak menjadi polemik di keputusan MA, ia pun beralasan sedang sibuk dan meminta untuk mengakhiri telepon.

Terkait ijin pinjam pakai ini memang secara tersirat sudah diberikan oleh Menhut Zulkifli Hasan. Ia berkali-kali menegaskan agar PT SMM tetap menjaga kelestarian lingkungan dan amdal ketika sudah beroperasi menambang emas di daerah tersebut. Ini berarti polemik tujuh tahun antara PT SMM dan Kemenhut sudah hampir berakhir. Sebab sudah sejak 3 November 2004, mereka mengajukan Hak Uji Materil atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan No l26/Menhut-11/2004 pada tanggal 29 April 2004 tersebut.

Taman Nasional Batang Gadis merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis. DAS ini mempunyai luas 386.455 ha, atau 58,8 persen dari luas Kabupaten Madina. Kawasan ini memiliki arti penting sebagai penyedia air yang teratur untuk mendukung kelangsungan hidup dan kegiatan perekonomian utama masyarakat, yaitu pertanian. Lebih dari 360.000 jiwa di Kabupaten Madina. Khususnya pada 68 desa di 13 kecamatan yang bertetangga dengan TNBG.

PT Sorik Mas Mining merupakan satu dari 13 perusahaan yang diberikan keleluasaan oleh Presiden Megawati melalui Keppres 14 Tahun 2004, untuk menambang emas di lahan seluas 33.721 hektare. (ers/www.tribun-medan.com)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke Polemik, PT Sorik Mas Mining (SMM) dan Kementrian Kehutanan RI Berakhir

  1. feronik@ pardede berkata:

    sangat disesalkan oleh Masyarakat Madina
    keberadaan PT Sorik Mas Mining di TNGL
    bisa merusak Ekosistem hutan,

  2. Hotma Pasaribu berkata:

    Penambangan bawah tanah,CSR yang bagus,PAD naik itu cuma akal akalan saja..pada akhirnya rakyatlah yang menanggung akibatnya.
    Harusnya peraturan dan perundangan bisa dibatalkan atas nama kemaslahatan rakyat..Pak menteri,dan badut badut MA,kalian mungkin tak punya kepentingan di Madina sana,tapi harusnya kalian sadar setiap tanah di pelosok nusantara s ini adalah perpanjangan kampung halaman anda yang harus anda hargai dan anda punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkannya..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s