Ima Madina: Cabut Rekomendasi PT Sorikmas Mining!

Thursday, 05 April 2012 21:38
E-mail Print PDF

Panyabungan, (beritasumut.com)

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP Ima Madina) menyurati Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta Surat Rekomendasi Nomor: 522/8173 Tanggal 5 Agustus 2011 perihal pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan atas nama PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal, dicabut.

DPP Ima Madina dalam surat No: 29/SEK-DPP IMA MADINA/B/III/2012 menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.121/ MENHUT-II/2012 Tanggal 01 Maret 2012, areal Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) diciutkan dari 108.000 hektare menjadi 72.150 ha. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan MA RI No: 29P/HUM/2004 Tanggal 17 September 2008.

Sebelum SK Menhut tersebut terbit, status kontrak karya PT SM berada di areal TNBG seluas 108.000 ha. Meski putusan MA RI No: 29P/HUM/2004 sudah terbit pada 17 September 2008 silam, namun eksekusi atau pelaksanaannya baru ditindaklanjuti sebagaimana SK Menhut RI No: SK.121/MENHUT-II/2012 sehingga permohonan PT SM dan syarat-syarat administrasi lainnya dinilai tidak berlaku lagi dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, DPP Ima Madina meminta Gubernur Sumut untuk mencabut Surat Rekomendasi No: 522/8173 Tanggal 5 Agustus 2011 perihal pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan atas nama PT SM di Madina karena dianggap cacat hukum.

Meminta Gubernur merekomendasikan kepada Menhut untuk menolak surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan PT SM No: 026/SM/IV/2010 Tanggal 16 April 2010 tentang permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi emas dan mineral serta pengikutnya di proyek Sihayo-Sambung wilayah kontrak karya PT SM dan administrasi lainnya yang diterbitkan pada saat status areal kontrak karya masih tumpang tindih dengan areal kawasan TNBG dan tidak aspiratif, sehingga sangat patut untuk dibatalkan dan tidak menerbitkan surat rekomendasi baru.

Kemudian DPP Ima Madina juga meminta Gubernur Sumut agar memperhatikan aspirasi masyarakat Sumut khususnya Madina dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kawasan hutan dan TNBG  di Madina karena yang paling rentan terhadap dampak dan resikonya adalah masyarakat Madina sendiri. Menghormati sejarah lahirnya TNBG karena merupakan aspirasi dan permohonan masyarakat Madina yang didukung Pemkab Madina dan Pemerintah Pusat.

Apabila hal ini tidak diindahkan maka dianggap sebagai pengangkangan terhadap aspirasi masyarakat termasuk penistaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta ketidakberpihakan terhadap kepentingan masyarakat hari ini maupun masa datang. (BS-026)

sumber: http://beritasumut.com/index.php/younews/37-politik-a-pemerintahan/6887-ima-madina-cabut-rekomendasi-pt-sorikmas-mining

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s