Ima Madina & DPRD Sumut RDP Soal PT Sorikmas Mining

Ima Madina & DPRD Sumut RDP Soal PT Sorikmas Mining

Thursday, 12 April 2012 23:15
E-mail Print PDF

Panyabungan, (beritasumut.com)

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP Ima Madina) akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B dan D DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait keberadaan PT Sorikmas Mining. RDP juga akan dihadiri Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Kepala Dinas Kehutan Sumut dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut.

“Berdasarkan surat undangan DPRD Sumut kepada DPP Madina, kita akan melakukan dengar pendapat dengan mereka pada 17 April mendatang di Ruangan Komisi D DPRD Sumut. Dalam surat itu disebutkan, kita akan membahas keberadaan PT Sorikmas Mining di Madina,” sebut Ketua Umum DPP Ima Madina Irwandi Nasution didampingi Sekeretaris Rahmad Riski Rangkuti dan Kabid Lingkungan Hidup Irwan Lubis di Panyabungan, Kamis (12/04/2012).

Dikatakan, nantinya akan dibahas kegiatan perusahaan tambang PT Sorikmas Mining yang berkaitan dengan dokumen pendukung, perhatiannya terhadap lokasi, dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat sekitar.

“Kita berpendapat keberadaan PT Sorikmas Mining belum bermamfaat bagi masyarakat Madina karena aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada PT Sorikmas Mining tidak pernah ditanggapi secara serius termasuk kepemilikan saham Pemkab Madina sebagai perwakilan masyarakat untuk kepentingan program pembangunan Mandailing Natal dengan proporsi, PT Sorikmas Mining 49%, Pemerintah Kabupaten Madina 26%, PT Aneka Tambang 25%,” ujarnya.

Kemudian surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan oleh PT Sorikmas Mining No: 026/SM/IV/2010 tertanggal 16 April 2010 tentang Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Emas dan Mineral Pengikutnya di Proyek Sihayo-Sambung Wilayah Kontrak Karya PT Sorikmas Mining dan administrasi lainnya diterbitkan pada saat status areal kontrak karya masih dalam areal kawasan Taman Nasional Batang Gadis adalah cacat hukum, sehingga sangat patut untuk dibatalkan dan tidak menerbitkan surat rekomendasi baru.

“Hal ini adalah merupakan salah satu poin yang harus disampaikan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B dan Komisi D nanti,” terang Irwandi.

Ima Madina berharap aspirasi masyarakat Madina dalam pertemuan nanti bisa tersahuti dan diputuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kawasan hutan dan TNBG di Madina karena yang paling rentan menghadapi dampak dan resikonya adalah masyarakat Madina sendiri.

“Bahan yang akan kita bawa nanti ke DPRD Sumut untuk dengar pendapat, Bapak Bupati Mandailing Natal agar menganjurkan kepada Menteri ESDM untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan lanjutan PT Sorikmas Mining sebagaimana yang digariskan dalam UU NO 04 Tahun 2009 tentang Minerba,” tandasnya. (BS-026)

sumber: http://beritasumut.com/index.php/younews/37-politik-a-pemerintahan/6978-ima-madina-a-dprd-sumut-rdp-soal-pt-sorikmas-mining

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s