Sikap Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal terhadap PT Sorikmas Mining

Pada bulan Maret tahun 2012, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA-MADINA) menyatakan sikap organisasi terhadap keberadaan PT Sorikmas Mining (SM) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui tiga buah surat. Surat pertama ditujukan kepada Menteri Kehutanan, surat kedua kepada Gubernur Sumatera Utara dan surat ketiga kepada Bupati Madina. Apa isi surat-surat tersebut?

Surat kepada Menteri Kehutanan dengan berbagai pertimbangan hukuk pada intinya berisi Penolakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT SM. Dalam surat ini DPP IMA-Madina menyatakan empat poin kesimpulannya, yaitu:

  1. Menteri Kehutanan sebaiknya melakukan upaya hukum terhadap Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining Kepada Mahkamah Agung, karena Kontrak Karya tersebut sangat tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah, UU No. 04 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  2. Menteri Kehutanan sebaiknya menolak permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Madina untuk Eksplorasi/Eksplotasi pertambangan atas nama PT.Sorikmas Mining karena akan menyebabkan kerusakan hutan danbencana ekosistem disekitarnya, termasuk kerusakan DAS sungai Batang Gadis
  3. Menteri Kehutanan Sebaiknya mempertimbangkan aspirasi Masyarakat Madina yang menolak keberadaan PT. Sorikmas Mining sebelum menerbitkan perizinan-perizinan baru
  4. Menteri Kehutanan sebaiknya menolak permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan karena permohonan tersebut cacat secara hukum karena seluruh persyaratan permohonan termasuk rekomendasi Bupati Madina No. 522/1533/HUTBUN/2010 tanggal 20 Agustus 2010, rekomendasi Plt. Gubernur SUMUT No.522/8173 tanggal 5/8/2011 terbit dalam status areal yang dimohonkan tersebut pada saat itu masih sah sebagai areal Taman Nasional Batang Gadis atau permohonan dan syarat-syarat administrasi lainnya diterbitkan sebelum putusan MA RI Nomor: 29P/HUM/2004 tangal 17 September 2008 di eksekusi dan dilaksakan oleh Menhut.

Surat kedua kepada Gubernur Sumatera Utara pada intinya berisi permohonan pembatalan Surat Rekomendasi No. 522/8173 Tanggal 05 Agustus 2011 perihal pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas nama PT Sorikmas Mining di Mandailing Natal karena dinilai cacat hukum.

Sementara surat ketiga kepada Bupati Madina pada intinya berisi perMohonan Pembatalan Surat Rekomendasi No 522/1533/HUTBUN/2010 Prihal Pinjam Pakai kawasan hutan kepada PT. Sorikmas Mining karena cacat hukum.

Ketiga surat tersebut dapat diunduh di KEPADA MENHUT, di Gubsu dan di bupati

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s