IMA Madina Minta Renegosiasi Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

Rabu, 17 April 2013 13:15 WIB

Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN
 – Keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal dinilai belum sejalan dengan semangat UU Nomor 40 tahun 2009 tentang. Minerba  dan Keppres No 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Irwandi Nasution, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) saat temu pers di Kantornya Jalan Letda Sudjono, Medan, Rabu (17/4/2013).

Kajian pihaknya sesuai undang-undang dan keppres dimaksud, investasi pertambangan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Menurut kami keberadaan PT Sorikmas Mining belum sejalan semangat undang-undang dan keppres, misalnya berkaitan luas areal yang diperbolehkan, kepemilikan saham (royalti), konservasi lingkungan hidup di hutang lindung, konflik pertanahan memprihatinkan, wewenang dan masa perizinan serta pengolahan dan pemurnian (Smelter) biji mineral,” terangnya.

Disebut Irwandi, keberadaan PT Sorikmas Mining belum dievaluasi sesuai Keppres No 3 Tahun 2012 yang menggariskan seluruh kontrak karya di Indonesia harus direnegosiasi untuk penyesuaian terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Karenanya, kami minta kepada Menteri Perekonomian RI sebagai Ketua Tim Evaluasi untuk mengevaluasi kontrak karya PT Sorikmas Mining dalam bentuk renegosiasi sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Irwandi, pihaknya sudah melayangkan permohonan renegosiasi kontrak karya tersebut kepada Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dengan berbagai tembusan baik ditingkatan pusat maupun daerah.

Sejumlah permasalahan terkait keberadaan PT Sorikmas Mining dipaparkan. Diantaranya, luas wilayah kontrak karya perusahaan tambang emas seluas 66.000 Ha yang masih tahap eksplorasi.

“Jika sampai tahap operasi produksi, maka sesuai pasal 53 UU No 4 tahun 2009 maksimal hanya diperbolehkan 25.000,” ujarnya mengutip pasal dimaksud.

Selanjutnya, kepemilikan saham PT Sorikmas Mining 75 persen dan PT Aneka Tambang 25 persen tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah.

“Apalagi status PT Aneka Tambang sebagai wakil pemerintah sudah tidak murni lagi karena telah Go Publik. Harusnya sebagian saham PT Sorikmas Mining dilepas ke Pemkab Madina dalam bentuk Good Will (iktikad baik), bukan saham divestasi (pelepasan melalui jual beli),” katanya.

Demikian juga, areal kontrak karya PT Sorikmas Mining yang berada di areal hutan lindung mestinya kepentingan operasi produksi mengaku pasal 38 ayat (4) UU No 41 tahun 1999, juga pembebasan lahan yang sudah turun temurun digarap oleh masyarakat tidak berjalan semestinya hingga menimbulkan konflik. Serta, karena PT Sorikmas Mining adalah perusahaan campuran PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), maka penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) harus melibatkan Bupati.

Tawaran Model Renegosiasi 

DPP IMA Madina menawarkan model usulan renogosiasi kontrak karya PT Sorikmas Mining. Mereka mengklaim model renegosiasi tersebut sudah berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Madina.

Misalnya, beber Irwandi, harus dilakukan penciutan arela izin eksplorasi/izin operasi produksi PT Sorikmas Mining. Bupati Madina mesti diberikan kewenangan menerbitkan perizinan lanjutan baik perpanjangan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Bupati Madina memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan PT Sorikmas Mining.

“Juga, PT Sorikmas Mining wajib menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan atau pensemaran udara, tanah dan air dari ekses industri pertambangab. Dan areal turun temurun digarap masyarakat yang tumpang tindih dengan areal izin eksplorasi/operasi PT Sorikmas Mining harus diberi kompensasi wajar dan berkeadilan serta lain sebagainya,” Irwandi menguraikan.

Pihaknya, tambah Irwandi, akan segera mengusahakan bertemu dengan Menko Ekonomi Hatta Radjasa di Jakarta. “Saat audiensi nanti juga akan kami paparkan gamblang kepada Pak Menteri,” ujarnya. (fer/tribun-medan.com)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.

Satu Balasan ke IMA Madina Minta Renegosiasi Kontrak Karya PT Sorikmas Mining

  1. Pemerintah harus hati hati dan sangat 2 bijak dalam masalah ini,apapun alasan nya diwilayah tersebut tersebar wilayah adat,,dan ini telah diakui Pemerintah dalam bentuk kebijakan terhadap hak kelola masyarakat hukum adat yg searah dengan
    1.UUD 45
    2.Undang Undang Pokok Agraria No5 Thn 1960
    3.Deklarasi PBB tentang Masayrakat Adat
    4.Putusan Makamah Konstituti Nomor 35 /PUU-X/2012 tentang hukum adat.
    5.Surat edaran Menteri Kehutanan RI No SE I/Menhut II/2013.
    Dan kami masyrakat yg berada saat ini diwilayah tersebut maupun yg berada diperantauan (dalam tanggung jawab moral) tidak rela tanah leluhur kami dibuat seperti itu atau dikuasai pihak lain dalam hal ini PT Sorik Mas Mining,……….Merdeka…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s