Keberadaan PT Sorikmas Mining Dinilai Belum Sejalan dengan UU

Senin, 22 Apr 2013 07:11 WIB – http://mdn.biz.id/n/25001/
Keberadaan PT Sorikmas Mining Dinilai Belum Sejalan dengan UU
MedanBisnis – Medan. Keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai belum sejalan dengan semangat Undang Undang (UU) Nomor 40 tahun 2009 tentang Minerba dan Keppres No 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) Ahmad Irwandi Nasution saat temu pers di Kantornya Jalan Letda Sudjono, Medan, Rabu (17/4), mengatakan, kajian pihaknya sesuai UU dan Keppres tersebut, investasi pertambangan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Menurut kami keberadaan PT Sorikmas Mining belum sejalan dengan semangat UU dan Keppres tersebut. Misalnya, berkaitan luas areal yang diperbolehkan, kepemilikan saham (royalti), konservasi lingkungan hidup di hutan lindung, konflik pertanahan memprihatinkan, wewenang dan masa perizinan serta pengolahan dan pemurnian (smelter) biji mineral,” terangnya.
Disebut Irwandi, keberadaan PT Sorikmas Mining belum dievaluasi sesuai Keppres No 3 Tahun 2012 yang menggariskan seluruh kontrak karya di Indonesia harus direnegosiasi untuk penyesuaian terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Pihaknya kata dia, sudah melayangkan permohonan renegosiasi kontrak karya tersebut kepada Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dengan berbagai tembusan baik di tingkatan pusat maupun daerah.

Sejumlah permasalahan terkait keberadaan PT Sorikmas Mining menurut dia, antara lain luas wilayah kontrak karya perusahaan tambang emas seluas 66.000 hektare yang masih tahap eksplorasi. “Jika sampai tahap operasi produksi, sesuai pasal 53 UU No 4 tahun 2009 maksimal hanya diperbolehkan 25.000 hektare,” ujarnya mengutip pasal dimaksud.

Selanjutnya, kepemilikan saham PT Sorikmas Mining 75% dan PT Aneka Tambang 25% tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah. Apalagi status PT Aneka Tambang sebagai wakil pemerintah sudah tidak murni lagi karena telah go publik. Harusnya sebagian saham PT Sorikmas dilepas ke Pemkab Madina dalam bentuk Good Will (iktikad baik), bukan saham divestasi (pelepasan melalui jual beli).

Karena PT Sorikmas Mining adalah perusahaan campuran PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), maka penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) harus melibatkan Bupati. DPP IMA Madina menawarkan model usulan renogosiasi kontrak karya PT Sorikmas Mining. Mereka mengklaim model renegosiasi tersebut sudah berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Madina.

Misalnya, beber Irwandi, harus dilakukan penciutan areal izin eksplorasi/izin operasi produksi PT Sorikmas Mining. Bupati Madina mesti diberikan kewenangan menerbitkan perizinan lanjutan baik perpanjangan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Bupati Madina memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan PT Sorikmas Mining. “Juga, PT Sorikmas Mining wajib menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan atau pencemaran udara, tanah dan air dari ekses industri pertambangan. Dan, areal turun temurun digarap masyarakat yang tumpang tindih dengan areal izin eksplorasi/operasi PT Sorikmas Mining harus diberi kompensasi wajar dan berkeadilan,” kat Irwandi. (irvan sugito)

sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/04/22/25001/keberadaan_pt_sorikmas_mining_dinilai_belum_sejalan_dengan_uu/

Pos ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s